Pemekaran Daerah Jangan Jadi Forum Elit Politik Menjadi Kepala Daerah

Laporan : Joko Prasetyo

Selasa, 20 Feb 2018 23:10

Joko Prasetyo

JAKARTA�Peneliti LIPI Siti Zuhro menyatakan setelah provinsi Papua dan Papua Barat, Papua memungkinkan dimekarkan tiga provinsi lagi menjadi lima provinsi. Tiga provinsi berikutnya adalah Papua Barat Daya, Papua Selatan dan Papua Tengah.

Namun Siti Zuhro mengingatkan pemekaran tiga provinsi tersebut dengan catatan Papua harus membangun birokrasi atau menyiapkan terlebih dahulu, SDM yang kompeten dan menyiapkan potensi ekonomi daerah yang bisa diandalkan.

"Kabupaten/kota di Indonesia sudah banyak yakni 542. Kalau mau pemekaran harus ada perbaikan dan disiapkan SDM (birokrat) lokal terlebih dulu, potensi ekonomi daerah dan jumlah penduduk yang memadai, " kata Siti Zuhro dalam diskusi 'Pemekaran Daerah di Papua Bawa Berkah atau Musibah' di Pressroom Parlemen, Gedung Nusantara III, Komplek DPR RI, Senayan, Selasa (20/2/2018)

Siti Zuhro menambahkan untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), kesiapan SDM (birokrasi) lokal merupakan hal mutlak. SDM yang memadai dan kompeten penting diperlukan untuk menjalankan birokrasi pemerintahan secara efektif, efisien dan professional.

"Kalau tidak, maka pemerintahan tak bisa dijalankan dengan efektif, efisien dan profesional. Sehingga akan bangkrut akibat tak mampu mencapai target-target pembangunan," katanya.

Menurut Siti Zuhro sepanjang tiga persyaratan untuk pemekaran daerah yakni syarat administrative, syarat teknis dan syarat fisik belum bisa dipenuhi oleh daerah, maka dia menyatakan tidak setuju adanya DOB. Bahkan dia menyarankan agar pemekaran daerah untuk sementara dihentikan. Terlebih apabila pemekaran daerah hanya kental dimotivasi politik, maka hasilnya akan bermasalah.

"Harus ada tujuan yang jelas untuk pemekaran, karena sekarang masih moratorium. Jangan ujuk-ujuk cari panggung atau forum untuk elit politik menjadi gubernur. Saya tidak setuju, " katanya.

Tidak hanya itu, Zuhro juga mengatakan, penyelenggaraan daerah otonomi baru kurang efektif. Bahkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah otonom baru kurang efektif, seperti kapasitas managemen pemerintahan tidak memadai, kualitas SDM aparat pemda dan DPRD.

"Siapkan dengan serius, jangan ada keterpaksaan seakan-akan menantang pemerintah pusat. Kondisi keuangan negara atau APBN juga saat ini sedang minus. Jadi harusnya Otda mampu memproduksi klaster-klaster baru, " kata Siti Zuhro.

"Tiga tahun terakhir, pemerintah memprioritaskan pembangunan daerah tertinggal. Dan ingat di Indonesia masih ada 120 daerah tertinggal, " katanya.

Dalam kesempatan sama, anggota DPR RI FPDIP Jemmie Deminianus Ijie merasa aneh isu Papua Merdeka selalu menjadi komoditas politik oleh elit-ellit di Papua untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sementara elit-elit politik selama ini telah menikmati dana Otsus.

"Mereka tidak konsisten dengan terus menikmati dana Otus. Kalau mau merdeka, harusnya mereka berani tidak menggunakan mata uang rupiah dan menikmati dana Otsus, " katanya. (jok)

nasional

Berita Terkait

Sabtu, 04 Jul 2026 14:34

Usai Pembakaran Pesawat AMA, Politisi PDIP Serukan Perdamaian Papua

Jakarta - Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyerukan kepada seluruh pihak untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan mengedepankan penyelesaian yang berlandaskan dialog, penegakan hukum yang adil

Sabtu, 04 Jul 2026 14:08

IAIR Bagan Batu Resmikan Program Pascasarjana S2 Pendidikan Agama Islam

BAGAN BATU �" Institut Agama Islam Rokan (IAIR) Bagan Batu resmi meluncurkan Program Pascasarjana (S2) Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional di Ballroom Suzuya, Kecam

Sabtu, 04 Jul 2026 13:39

Sore Nanti 12 Ribu ASN Pekanbaru Mengaji Bersama di Masjid Agung An-Nur

PEKANBARU-Sebanyak 12 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dijadwalkan mengikuti kegiatan mengaji massal di pelataran Masjid Agung An-Nur, Sabtu (4/7/2026)

Sabtu, 04 Jul 2026 13:35

Dokter Ternama Riau Dihina Istri Rekan Sejawat, Pelaku Didenda Rp5 Juta

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Sp.OG) dr. Amru Sofian melaporkan istri rekan sejawatnya berinisial FL ke Polda Riau atas perkara dugaan penghinaan.FL yang

Sabtu, 04 Jul 2026 13:31

Jejak Korupsi Bupati Langkat Syah Afandin Terbongkar, KPK Sita 55 Kilogram Platinum

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Langkat, Syah Afandin (SAF) sebagai tersangka. Langkah tegas ini diambil usai terungkapnya kasus dugaan suap pada sejumlah proyek d

komentar Pembaca