Direktur Makanan dan Tembakau, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Faiz Achmad menjelaskan, hasil produksi tembakau di Indonesia hanya sekira 180 ribu ton sampai 190 ribu ton per tahun. Sementara kebutuhan mencapai 330 ribu ton per tahun.

"Pengenaan cukai dan pajak untuk industri rokok saat ini sudah besar. Jika ditambah lagi, terkesan ada pajak berganda," kritik Faiz, Senin (9/11/2015).

Sementara itu, Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Ismanu Soemiran mengatakan, dalam pertemuan dengan Kemenperin pekan lalu dirinya menyampaikan bahwa selama 10 tahun lamanya di masa Kementerian Pertanian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), industri hasil tembakau (IHT) benar-benar diabaikan oleh pemerintah.

Sehingga, IHT saat ini menjadi sangat berat. Beragam persoalan yang mendera IHT berlangsung masif dan sistemik.

"Akibatnya sekarang terasa. Ketika produksi rokok meningkat, tembakau lokal gagal memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kondisi itulah yang membuat industri rokok harus impor tembakau. Selain itu, grade atau kualitas tembakau lokal juga terus menurun," paparnya.

Ismanu, menilai inilah bukti kongkrit, IHT menjadi korban "proxy war" seperti yang pernah disampaikan Panglima TNI belum lama ini. Pemerintah kata dia, yang bertanggung jawab tutup mata, dan lebih senang mendengarkan provokasi organisasi non-pemerintah yang antitembakau.

Ismanu menambahkan, pertemuan tersebut melahirkan beberapa butir kesepakatan. Pertama, masalah IHT karena kebijakan yang salah dari pemerintahan yang lalu. Untuk itu, dalam rapat koordinasi disepati untuk menguatkan kembali kemitraan antara petani dan IHT. Kemudian segera membentuk tim terpadu dari unsur pemerintah, petani, dan IHT.

Kedua, pengembangan tananan tembakau untuk memenuhi kebutuhan IHT, khususnya jenis Virginia. Ketiga, dilakukan pemetaan industri dan tanaman tembakau. "Kami sepakat melakukan inventarisasi riil IHT, berapa banyak yang masih beroperasi dan berproduksi," sambungnya.

Keempat, peserta mendesak Kemendag untuk mencabut PerMenDag Nomor 75/2015 tentang dibukanya atau dibebaskannya impor cengkeh. Terkahir, "Disepakati untuk menjaga harga cengkeh jangan sampai jatuh dibawah biaya produksi," sebut Ismanu.

Sekadar diketahui, pada pembahasan RUU Pertembakauan oleh DPR terdapat pasal yang mengatur tentang impor tembakau. Di pasal itu dijelaskan bahwa tembakau impor akan dikenakan cukai sebesar 60 persen dari harga pasar, sedangkan rokok yang mengandung tembakau impor bakal dikenakan biaya cukai sebesar tiga kali lipat.