Antara

Ilustrasi

JAKARTA - Pemerintah dianggap gagal dalam melindungi keselamatan warga dan lingkungan dari kerusakan yang diakibatkan adanya proses penambangan pasir secara ilegal di sepanjang pesisir pantai selatan Jawa.

Manager Emergency Response dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Ki Bagus Hadikusuma mengungkakan, kegagalan pemerintah ini bahkan telah terjadi sebelum peristiwa penganiayaan terhadap aktivis lingkungan anti tambang pasir, Salim Kancil dan Tosan yang terjadi di Lumajang, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

"Sebelum kejadian Salim Kancil ini sudah dapat dikatakan pemerintah gagal, dan harusnya kejadian ini dapat segera dimanfaatkan serius untuk memperbaiki masalah konflik agraria dan tambang ini," jelas Bagus saat dihubungi Okezone, Rabu (7/10/2015).

Menurut Bagus, salah satu langkah untuk memperbaiki kegagalan itu dengan meninjau ulang semua izin-izin pertambangan yang pernah dikeluarkan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan tambang. Pasalnya, jika tidak ditinjau kembali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang semakin parah.

"Perizinan harus di-review ulang, apakah sudah sesuai dengan peraturan lingkungan dan tata ruang," ujar Bagus.

Bagus menambahkan, dampak yang terjadi bila proses penambangan itu terus dilakukan akan semakin merusak lingkungan. Pasalnya, daerah yang dijadikan lahan untuk kegiatan penambangan pasir besi di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa terutama dari wilayah Pacitan hingga Banyuwangi, Jawa Timur merupakan daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah rawan bencana.

Menurut Agus, gundukan pasir besi yang terhampar di sepanjang pesisir selatan Jawa Timur itu sempat menyelamatkan warga dari gelombang tsunami yang menghantam wilayah tersebut sekitar tahun `1990-an.

"Sekitar tahun 90an, tsunami di Jember, benteng pertama itu ya gundukan pasir yang ada di pesisir, yang tinggi gundukannya sekira 3-4 meter," ucap Bagus.

Bagus sangat berharap pemerintah dapat melakukan pembenahan secara menyeluruh. Bagus beralasan, pemerintah tak cukup menghimbau warganya untuk selalu waspada dengan bencana, tapi juga harus mengurangi resiko bencana itu, salah satunya dengan mencabut izin tambang-tambang ilegal yang terus mengeruk pasir besi di kawasan tersebut.