Kamis, 25 Jun 2026
  • Home
  • Nasional
  • Peraturan Pemerintah Apa Saja yang Mengatur Masalah Pelayaran?

Nasional,

Peraturan Pemerintah Apa Saja yang Mengatur Masalah Pelayaran?

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Kamis, 07 Agu 2025 16:38
Berita satu.com
Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah regulasi yang secara khusus mengatur sektor pelayaran demi menjamin keselamatan, kelancaran, dan efisiensi transportasi laut nasional.

Setidaknya terdapat empat peraturan pemerintah (PP) yang menjadi payung hukum utama dalam urusan pelayaran, yaitu terkait kenavigasian, angkutan di perairan, kepelabuhan, dan perkapalan.

Peraturan Pemerintahan Terkait Pelayaran
Dihimpun dari berbagai sumber, berikut penjelasan mengenai Peraturan Pemerintah apa saja yang mengatur masalah pelayaran.

1. PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
Peraturan ini mengatur sistem kenavigasian di seluruh wilayah perairan Indonesia. Kenavigasian merupakan aspek krusial dalam keselamatan pelayaran, mencakup pengaturan sarana bantu navigasi seperti mercusuar dan rambu suar, serta layanan pemanduan kapal di alur pelayaran.

PP ini juga memuat aturan tentang penetapan alur pelayaran, penggunaan sistem informasi pelayaran, hingga pemanfaatan teknologi vessel traffic services (VTS).

PP ini memastikan kapal-kapal yang melintasi wilayah laut Indonesia mendapatkan panduan yang aman dan efisien.

2. PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
PP ini mengatur penyelenggaraan angkutan di laut, sungai, dan danau, termasuk angkutan penyeberangan.

Regulasi ini menjabarkan klasifikasi jenis angkutan, perizinan, standar pelayanan, serta tanggung jawab pengusaha angkutan terhadap keselamatan penumpang dan barang.

PP ini penting untuk menjamin layanan angkutan air yang aman, terjangkau, dan teratur, baik untuk kebutuhan logistik maupun mobilitas masyarakat,

3. PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
Sebagai simpul utama dalam sistem logistik nasional, pelabuhan diatur dalam PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan.

Regulasi ini mengatur perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan pelabuhan, termasuk pengoperasian oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) serta penyediaan jasa-jasa kepelabuhanan seperti bongkar muat, pandu, tambat, dan penumpukan.

Pemerintah menekankan pentingnya pengelolaan pelabuhan yang profesional untuk mendukung daya saing nasional dalam perdagangan internasional.

4. PP Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan
Perkapalan menjadi komponen vital yang diatur dalam PP ini, yang mencakup desain, konstruksi, pengoperasian, hingga sertifikasi kapal.

Pemerintah mengatur standar keselamatan dan kelaikan kapal secara ketat melalui sertifikasi berkala dan pemeriksaan teknis, guna mencegah kecelakaan di laut.

Melalui PP ini, negara menjamin setiap kapal yang beroperasi memenuhi standar keselamatan internasional.

Keempat PP ini saling melengkapi untuk membangun sistem pelayaran nasional yang andal dan berdaya saing global. Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa pihaknya juga terus menyesuaikan kebijakan pelayaran dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar logistik.

Dengan potensi maritim yang sangat besar, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat regulasi, infrastruktur, dan pengawasan agar pelayaran nasional menjadi pilar penting pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.***(Berita Satu.com)

Sumber: Berita satu.com

nasional
Berita Terkait
  • Rabu, 17 Jun 2026 11:47

    Polres Indragiri Hulu Gelar Bakti Sosial HUT Bhayangkara Ke-80

    Rengat-Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Indragiri Hulu melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan bersilaturahmi sekaligus menyalurkan bantuan semba

  • Minggu, 14 Jun 2026 20:34

    Kabur ke Batam, Polres Inhu Kembali Ringkus Pelaku Penganiayaan di PT. SBP

    INHU- Upaya pelarian hingga menyeberang ke luar daerah tak mampu menghentikan langkah aparat kepolisian dalam memburu pelaku tindak pidana penganiayaan yang terjadi di kawasan perkebunan PT Sinas Beli

  • Jumat, 05 Jun 2026 09:49

    "Gunakan Manajemen Peternakan Modern", Pesan Bhabinkamtibmas Polres Inhu Untuk Ketahanan Pangan

    INHU-Upaya mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional terus dilakukan jajaran Polres Indragiri Hulu (Inhu) melalui berbagai kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh p

  • Rabu, 03 Jun 2026 09:46

    Swasembada Pangan, Bhabinkamtibmas Polres Inhu Sambangi Petani Jagung Menulis

    INHU - Upaya mendukung program swasembada dan ketahanan pangan nasional terus dilakukan jajaran Polres Indragiri Hulu (Inhu). Melalui peran aktif Bhabinkamtibmas di desa binaan, kepolisian hadir membe

  • Senin, 01 Jun 2026 18:53

    Panglima TNI Hadiri Upacara Pemakaman Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

    Jakarta-Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wakil Panglima TNI beserta para Kepala Staf Angkatan menghadiri upacara pemakaman militer Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2014 s.

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak