JAKARTA - Merujuk pada pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada konferensi yang diadakan oleh badan PBB, yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) di Paris, 30 November 2015, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) bersama Koalisi untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global merasa ada ketimpangan antara komitmen dan realisasi pemerintah terkait lingkungan hidup.

Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal terkait masalah yang dihadapi oleh Indonesia, khususnya kabut asap. Selanjutnya, Jokowi juga membahas komitmen pemerintah Indonesia dalam penanganan perubahan iklim.

Namun, realitas di tingkat nasional amatlah jauh berbeda dengan citra yang ditampilkan di tingkat internasional. Indonesia masih belum serius dalam menciptakan keadaan iklim global yang lebih baik.

"Kenyataannya, dalam beberapa bulan, terka saja, Indonesia sudah kehilangan dua juta hektar hutan akibat kebakaran. Dengan kata lain, emisi gas rumah kaca melonjak tinggi. Sehingga pemerintah terlihat tidak ambisius dalam penanganan gas rumah kaca," ujar Forest Campaigner Greenpeace Indonesia Yuyun Indradi, di Gedung Eksekutif Nasional Walhi Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Menurut Yuyun, kontribusi pemerintah dalam menanggulangi ancaman perubahan iklim global belumlah maksimal. Masih ada model pembangunan yang mengedepankan pembongkaran kawasan hutan di Indonesia.

Saat yang bersamaan, Indonesia memiliki peran sebagai penyerap gas rumah kaca. Karena wilayah negara yang memiliki laut, hutan tropis serta ekosistem gambut yang luas.

"Pemerintah sebaiknya menyeimbangkan isu lingkungan hidup dengan isu vital lainnya seperti ekonomi dan sosial," pungkasnya.