JAKARTA - Kuasa hukum Habil Marati, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa saja memberikan amnesti dan abolisi bagi sejumlah tersangka makar. Kuasa hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta, mengaku tidak sepakat dengan wacana tersebut.

"Polisi saja, kalau amnesti dan abolisi setelah selesai di pengadilan. Terdakwa aja belum," kata Tonin Tachta kepada wartawan, Senin (15/7/2019).
Tonin mengatakan amnesti dan abolisi tidak tepat untuk dilakukan terhadap kliennya. Jika memang ada maksud baik, Tonin menyarankan polisi saja yang berupaya untuk menghentikan penyidikan kasus Kivlan Zen.

"Jadi kan begini amnesti abolisi itu diberikannya kapan, tentu setelah orang di pengadilan. Orang aja jadi terdakwa belum. Yang ada deeponering penghapusan hak penuntutan. Selesaikan dengan hukum atau cabut laporan-laporannya, apakah laporan A atau laporan B," ujar dia.

Menurut Tonin, amnesti dan abolisi terhadap tersangka makar justru akan membuat kesusahan Jokowi. Toni menyebut Jokowi akan dibebani oleh kasus-kasus makar tersebut padahal dirinya belum dilantik jadi presiden untuk periode kedua.

"Kalau Pak Jokowi dituntut amnesti dan abolisi, kasihan lah Pak Jokowi, dilantik aja belum. Pak Jokowi kan presiden yang baik dan bagus, masa belum apa-apa sudah dibebani yang begitu, polisinya aja lah punya kesadaran sendiri," tuturnya.

Tonin lebih menyarankan polisi yang menghentikan kasus-kasus makar itu dengan berkaca pada kejadian sebelumnya. Dia menyinggung sejumlah tokoh yang diamankan saat menjelang aksi 212.

"Artinya polisi itu kan pembantu presiden, sudah selesai kerjaan, ya sudah beres-beres, sama seperti 212 orang diambil-ambil, ditetapkan tersangka dibawa ke Mako Brimob habis itu pulang satu-satu. Begitu juga Sri Bintang Pamungkas dua bulan dikandangi habis itu hilang begitu saja, udah sama kan saja kalau memang seperti itu," imbuh dia.

Sebelumnya, Yusril mengatakan Jokowi bisa mengambil langkah amnesti dan abolisi terhadap mereka yang diduga makar. Namun dia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Jokowi.

nasional