Nasional
Polemik Tenaga Asing di Hutan Prabowo
Jumat, 22 Feb 2019 09:29
Status HTI itu sebelumnya diungkap oleh Ombudsman RI. Ombudsman menyebut berdasarkan hasil identifikasi, lahan yang sebelumnya diklaim oleh Prabowo berstatus Hak Guna Usaha (HGU) itu, ternyata menyandang izin HTI.
Kembali ke tudingan adanya tenaga kerja asing (TKA) di THL, hal itu mulanya dilontarkan oleh eks Panglima GAM wilayah Linge, Fauzan Azima. Fauzan yang pernah bertugas membawahi wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah, lokasi di mana hutan yang dikelola THL berada, menyebut pihak perusahaan mempekerjakan tenaga asing.
"Sekarang lahan itu mereka manfaatkan untuk ambil getah. Ada sebagian masyarakat (yang ambil getah), dan pihak ketiga. Kalau dulu (di sana) banyak dari luar. Dari China juga ada. Awalnya tenaga-tenaga kerja China semua di situ," kata Fauzan saat dimintai konfirmasi, Kamis (21/2).
Baca juga: Eks Panglima GAM Linge Sebut Perusahaan Prabowo Pakai Tenaga Kerja Asing
Tudingan itu langsung mendapat komentar dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin. TKN Jokowi-Ma'ruf menilai pernyataan mantan kombatan GAM itu menambah bukti bahwa Prabowo pro-asing.
Selain itu, pernyataan itu juga menunjukkan inkonsistensi Prabowo dan kubunya. Sebab, mereka dinilai kerap menggembar-gemborkan anti asing dan kerap menggoreng isu tenaga kerja asing (TKA).
"Pengakuan eks Panglima GAM Linge ini memperjelas bukti bahwa Pak Prabowo semakin inkonsisten. Ini menambah bukti sikapnya yang menuduh pihak lain pro-asing, padahal ternyata perusahaannya pun memperkerjakan tenaga kerja asing," ujar juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan.
Tak terima sang capres dituding tanpa dasar, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno memberi pembelaan sekaligus bantahan. BPN Prabowo-Sandiaga heran dengan tudingan tersebut. BPN tak habis pikir kenapa Fauzan Azima dengan getol menyerang Prabowo.
"Saya bingung, ini orang nyinyir banget, sih. Ya dibuktikan saja kalau memang ada isu TKA," ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade.
"Kalau ada isu TKA di sana, sudah diusir sama orang Aceh. Lalu juga sudah diberi sanksi oleh Pemprov Aceh. Logikanya sajalah, kalau ada TKA di sana, tentu sudah ada protes dari orang Aceh, pasti juga Pemprov beri teguran ke THL, dong," imbuhnya.
Bantahan juga diberikan pihak THL. Perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tamanan Industri (IUPHHK-HTI) itu membantah dan menyebut hanya mempekerjakan penderes dari Indonesia.
"Kalau tenaga kerjanya nggak ada, tapi kalau pembeli getahnya bisa jadi ada. Karena kita jual ke Medan (Sumatera Utara). Kalau tenaga di lapangannya yang dimaksud pekerja kan penderesnya, kalau penderes nggak ada," kata Staf Bagian Perencanaan dan Administrasi Umum PT THL Husein Canto saat dimintai konfirmasi detikcom.
Sumber: detik.com
nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ratusan Bal Rokok Ilegal di Madura
TNI AL kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penegakan hukum serta menjaga stabilitas keamanan wilayah maritim dan jalur distribusi strategis nasional. Tim Second Fleet Quick Response (SFQR)
Hantavirus Belum Ditemukan di Riau, Masyarakat Diimbau Jaga Kebersihan
PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kesehatan memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di seluruh wilayah Riau. Meski begitu, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewa
267 Pedagang Pasar Subuh Dukung Relokasi Penataan Pasar Induk Tembilahan
TEMBILAHAN-Sebanyak 267 pedagang pasar subuh menyatakan dukungan terhadap kebijakan relokasi sementara yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka penataan Pasar Induk Jalan Yos S
2 Hari Tak Terlihat, Wanita Ini Ditemukan Meninggal Membusuk di Kursi Plastik
Jakarta-Warga Huta IV Marihat Lela Nagori Lingga, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun mendadak geger. Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) bernama Sarpina Sinaga (44) ditemukan meninggal dunia di
Pasar Murah Bengkalis Diserbu Warga, Minyakita dan Beras SPHP Cepat Habis
BENGKALIS-Ratusan warga Kota Bengkalis memadati Gerakan Pasar Murah (GPM) yang digelar Dinas Ketahanan Pangan (DKP) di depan kantor DKP Jalan Antara, Bengkalis, Rabu (13/5). Tingginya antusias masyara