SERANG - Jokowi dilaporkan oleh BPN ke KPU karena menyebut Prabowo menguasai 340 ribu hektare dalam debat. Menurut Ma'ruf Amin, ia menyerahkan hal ini kepada Bawaslu.

"Saya kira kita serahkan kewenangannya kepada Bawaslu untuk menilai," kata Ma'ruf Amin di Ponpes An Nawawi Tanara, Serang, Banten, Selasa (19/2/2019).
Namun Ma'ruf menilai pernyataan Jokowi yang menyinggung kepemilikan Prabowo soal tanah bukanlah serangan atau fitnah. Itu adalah jawaban atas pertanyaan mengenai pembagian tanah yang dianggap dilakukan hanya kepada sebagian orang.

"Pak Prabowo menganggap ada ketidakadilan, yaitu bahwa yang diberi itu orang besar menguasai tanah, rakyat tidak kebagian. Cuma Pak Jokowi meluruskan saja, termasuk bapak (Prabowo)," ujarnya.
Ungkapan itu, lanjutnya, adalah bantahan bahwa tidak ada pembagian tanah yang diberikan hanya kepada kelompok atau personal tertentu. Ma'ruf menilai ungkapan yang disampaikan juga bukan serangan personal. Justru itu adalah penegasan bahwa di masa Jokowi memerintah, tak ada pembagian lahan kepada orang yang dianggap kuat atau besar.

"Pak Jokowi membantah di zaman saya itu nggak ada. Menurut saya bukan menyerang, tapi semuanya kita serahkan ke Bawaslu," pungkasnya.


Sumber: detik.com
nasional