JAKARTA - Pemerhati penyiaran meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pelantikan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Alasannya diduga ada indikasi penyimpangan pada proses seleksi.

"Melihat ada indikasi ketidaktransparanan dan penyimpangan proses seleksi Komisioner KPI periode 2019-2022, maka kami meminta Presiden Jokowi menunda pelantikan 9 anggota Komisioner KPI 2019-2022 sampai menunggu hasil penyelidikan Ombudsman RI tentang indikasi maladministrasi," demikian keterangan tertulis Remotivi, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan LBH Pers menanggapi seleksi komisioner KPI, Sabtu (20/7/2019).

Selain itu, para pemerhati penyiaran juga meminta agar Presiden Jokowi meminta ulang penyelidikan KPK dan PPATK atas 34 calon komisioner. Hasil penyelidikannya diminta diumumkan ke publik demi transparansi.
Menurut para pemerhati, Presiden Jokowi dapat membuat KPI lebih baik dengan menunda pengesahan 9 komisioner KPI yang baru terpilih. Sebab Ombudsman sudah melaporkan sejumlah kejanggalan dan dugaan maladministrasi dalam proses tersebut.

"Salah satunya, calon-calon petahana yang dalam tradisinya harus mengikuti seluruh tahap tes mulai dari seleksi administrasi, tes wawancara, hingga tes psikologi, kini mendapat karpet merah untuk langsung mengikuti seleksi final dalam fit and proper test," papar pemerhati.

Selain itu, panitia seleksi dinilai tidak transparan dalam dalam pengelolaan masukan publik atas 34 calon komisioner. Periode penerimaan masukan publik disebut sangat singkat yakni mulai 19 Juni hingga 10 Juli.
"Periode itu pun bersamaan dengan proses fit and proper test dan pemilihan (8-10 Juli). Artinya, masukan masyarakat hanya sebatas formalitas, tidak ada waktu untuk klarifikasi dan verifikasi masukan-masukan masyarakat," tutur pemerhati.

Selain itu, pemerhati menyoroti proses pemilihan yang meloloskan 4 petahana untuk kembali menjabat sebagai komisioner KPI. Sedangkan wajah baru yang terpilih dianggap para pemeharti tidak memiliki rekam jejak dalam tata kelola penyiaran.

"Keempatnya tidak pernah memiliki rekam jejak dalam tata kelola penyiaran sebelum masuk KPI, dan tidak menorehkan prestasi yang layak dibicarakan setelah menjadi komisioner," sambungnya.

Adapun 9 nama komisioner KPI yang telah disahkan DPR yakni:

1. Nuning Rodiyah
2. Mulyo Hadi Purnomo
3. Aswar Hasan
4. Agung Suprio
5. Yuliandre Darwis
6. Hardly Stefano
7. Irsal Ambia
8. Mimah Susanti
nasional