Niatan ini tidak membuat senang anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul. Dia menganggap, kasus itu sudah ditangani oleh pihak Kepolisian sehingga KPK tidak perlu ikut-ikutan. Tindakan itu menurut dia, hanya akan menjadi blunder dan menimbulkan kegaduhan.

"Enggak boleh, itu sudah polisi, sekarang sudah enggak bisa lagi, saling hormat-hormati, jangan bikin masalah lagi. Jangan Johan Budi cari masalah lagi," ungkap Ruhut saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Jumat (11/9/2015) malam.

Politikus Partai Demokrat itu menyindir, lembaga antirasuah dibentuk saat Kepolisian dan Kejaksaan tidak menunjukkan kinerja yang baik. Saat Kepolisian menunjukkan tajinya, KPK seharusnya tidak perlu ikut mengganggu kasus yang sedang ditangani.

"Ya enggak boleh, KPK enggak boleh begitu, KPK ada karena Polri dan Kejaksaan kurang. Ini prestasi polisi sudah bagus. Makanya itu blunder itu, jangan sampai nanti orang bilang KPK dibubarkan lebih bagus," sindirnya.

Sebelumnya, Johan Budi mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) sebagai tindaklanjut dari laporan soal dugaan korupsi di perusahaan milik negera yang dipimpin RJ Lino itu.

"Iya masih pulbaket. Nah, saya mau cek dulu (soal pengaduan dugaan korupsinya-red)," tuturnya.

Mantan juru bicara KPK ini mengaku belum mengetahui secara pasti apakah dugaan korupsi di Pelindo II yang ditangani Bareskrim Mabes Polri dengan lembaga antirasuah ini sama.

Pasalnya, Johan hanya mengetahui dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirim Bareskrim Polri.

"Sampai hari ini saya belum tahu apakah yang ditangani Barekrim di Pelindo II itu sama dengan pengaduan yang tahun lalu. Kalau yang saya tahu di SPDP itu pengadaan mobile crane di Pelindo II, kalau tahun 2012," tukasnya.