Rabu, 24 Jun 2026
  • Home
  • Nasional
  • Sengit! Debat Panas Sri Mulyani vs Dolfie soal Anggaran Pendidikan Tak Sampai 20 Persen

Nasional,

Sengit! Debat Panas Sri Mulyani vs Dolfie soal Anggaran Pendidikan Tak Sampai 20 Persen

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Selasa, 22 Jul 2025 16:29
okezone.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adu argumen sengit dengan Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Frederic Palit dalam rapat kerja Komisi XI DPR. Perdebatan keduanya soal alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, yang merupakan amanat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sejak tahun 2007.

Dolfie secara tajam mempertanyakan realisasi anggaran pendidikan tahun 2024 yang menurutnya belum mencapai angka 20 persen.

"Saya ingin tanya Bu Menteri, semoga bisa interaktif sedikit Pak Ketua (Komisi XI Misbakhun). 2024 realisasi anggaran pendidikan 20 persen berapa Bu? 2024?" tanya Dolfie saat rapat kerja Komisi XI, Selasa (22/7/2025).

Dia memaparkan data bahwa proporsi anggaran pendidikan stagnan di bawah ambang konstitusional sejak sebelum putusan MK, yaitu 18 persen pada 2007, lalu turun menjadi 15,6 persen pada 2008.

Setelah lebih dari satu dekade, proporsi tersebut masih belum bergerak signifikan: 15 persen pada 2022, naik sedikit menjadi 16 persen pada 2023, dan 17 persen pada 2024. Bahkan, desain APBN 2025 menunjukkan angka yang sama.

"Tidak bergerak Bu Menteri ternyata. Sudah dua kali pemerintahan SBY, dua periode pemerintahan Jokowi, tidak berubah," tegas Dolfie, sembari menyentil peran sentral Sri Mulyani yang menjabat Menkeu pada periode 2005 dan kembali sejak 2016.

Sri Mulyani menanggapi bahwa perhitungan 20 persen tidak bisa dilihat secara kaku karena komponen pembagi (denominator) belanja negara terus bergerak. Dia juga menjelaskan adanya alokasi anggaran pendidikan dalam bentuk cadangan yang masuk dalam skema pembiayaan, bukan belanja langsung.

"Jadi kalau bicara tentang by design Pak Dolfie, kami mendesainnya waktu RUU APBN itu 20 persen. By default jadinya tergantung dari beberapa komponen karena pembaginya itu bergerak," ujar Sri Mulyani.

Namun, jawaban tersebut belum memuaskan Dolfie. Ia mengklaim bahwa cadangan dana pendidikan yang ditempatkan di pos pembiayaan cenderung tidak terealisasi dan justru berkontribusi pada peningkatan utang negara.

"Kalau Rp80 triliun itu digunakan untuk memperkuat pendidikan kita, itu kan sangat dahsyat. Tapi kalau masih tidak terpenuhi lagi 20 persen, berarti kan ada sesuatu," tukas Dolfie.

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menjelaskan alasan di balik penempatan sebagian anggaran pendidikan di pos pembiayaan adalah untuk menjaga efisiensi dan kualitas belanja.

"Waktu itu kalau sudah mendekati September 2024, kita belum mencapai 20 persen, maka diberikanlah kementerian, lembaga itu belanja tambahan di bulan Oktober. Rp80 triliun mau dibelanjakan habis jadi apa, Pak? That's problem juga," jelas Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, semangat kebijakan ini adalah untuk menjaga kualitas belanja agar tidak sekadar menghabiskan anggaran di akhir tahun untuk hal-hal yang tidak mendesak.

Dia mencontohkan potensi dampak negatif jika alokasi anggaran pendidikan dipaksakan dihabiskan demi memenuhi target 20 persen, seperti fenomena di masa lalu di mana sekolah-sekolah membelanjakan dana untuk hal yang tidak mendesak, seperti mengganti pagar yang masih layak.

"Supaya jangan sampai, oh karena harus 20 persen, harus habis, nanti sekolah yang pagernya enggak rusak, diganti pagernya. Saya dengar waktu itu," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan bahwa praktik semacam itu bertentangan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan dalam pengelolaan anggaran. Membelanjakan puluhan triliun rupiah dalam waktu singkat di akhir tahun anggaran, menurutnya, bukanlah cara yang sehat dan bertanggung jawab.

Kementerian Keuangan, lanjut Sri Mulyani, terus berupaya menyeimbangkan kewajiban konstitusional untuk memenuhi 20 persen anggaran pendidikan dengan menjaga kualitas dan tata kelola belanja. Ia menyatakan bahwa mekanisme penganggaran juga harus dikaji secara matang agar tidak hanya memenuhi angka, tetapi juga membawa manfaat nyata.

"Jadi memang ini mekanisme, kami juga berpikir terus bagaimana satu sisi mengikuti undang-undang dasar, di sisi lain Pak Dolfie minta kualitas belanjanya harus bagus, tata kelola bagus, dan segala macam, efisien," terang Sri Mulyani.

Komunikasi dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga lain akan terus ditingkatkan untuk mencapai keseimbangan ini. Meski debat berlangsung sengit, rapat kerja akhirnya ditutup dengan pembacaan kesimpulan oleh Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. 

Komisi XI tetap meminta Kementerian Keuangan untuk memperkuat kebijakan pengelolaan belanja negara, khususnya dalam merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN sesuai mandat konstitusi.

"Kementerian Keuangan memperkuat kebijakan dalam pengelolaan belanja, pengelolaan belanja negara untuk meningkatkan kualitas belanja kementerian atau lembaga K/L yang ditunjukkan antara lain. Secara khusus, anggaran pendidikan 20 persen APBN sesuai mandat konstitusi, indikator prestasi K/L dalam menjalankan belanja K/L,” jelas Misbakhun.***(Okezone.com)
Sumber: okezone.com

nasional
Berita Terkait
  • Rabu, 17 Jun 2026 11:47

    Polres Indragiri Hulu Gelar Bakti Sosial HUT Bhayangkara Ke-80

    Rengat-Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Indragiri Hulu melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan bersilaturahmi sekaligus menyalurkan bantuan semba

  • Minggu, 14 Jun 2026 20:34

    Kabur ke Batam, Polres Inhu Kembali Ringkus Pelaku Penganiayaan di PT. SBP

    INHU- Upaya pelarian hingga menyeberang ke luar daerah tak mampu menghentikan langkah aparat kepolisian dalam memburu pelaku tindak pidana penganiayaan yang terjadi di kawasan perkebunan PT Sinas Beli

  • Jumat, 05 Jun 2026 09:49

    "Gunakan Manajemen Peternakan Modern", Pesan Bhabinkamtibmas Polres Inhu Untuk Ketahanan Pangan

    INHU-Upaya mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional terus dilakukan jajaran Polres Indragiri Hulu (Inhu) melalui berbagai kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh p

  • Rabu, 03 Jun 2026 09:46

    Swasembada Pangan, Bhabinkamtibmas Polres Inhu Sambangi Petani Jagung Menulis

    INHU - Upaya mendukung program swasembada dan ketahanan pangan nasional terus dilakukan jajaran Polres Indragiri Hulu (Inhu). Melalui peran aktif Bhabinkamtibmas di desa binaan, kepolisian hadir membe

  • Senin, 01 Jun 2026 18:53

    Panglima TNI Hadiri Upacara Pemakaman Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

    Jakarta-Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wakil Panglima TNI beserta para Kepala Staf Angkatan menghadiri upacara pemakaman militer Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2014 s.

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak