JAKARTA - Media yang berbasis di London, The Economist, memuat kritikan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya soal perubahan fokus kebijakan dari infrastruktur ke subsidi. Kubu rival Jokowi di Pilpres 2019 setuju dengan kritik The Economist, sembari menilai perubahan kebijakan itu dipengaruhi tujuan politik jangka pendek Jokowi.

"Kebijakan berpaling dari infrastruktur ke subsidi karena mau Pemilu, makanya dana bantuan sosial naik, dana PKH naik," kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Prabowo Subianto, Andre Rosiade, kepada wartawan, Jumat (25/1/2019).
PKH yang Andre sebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Alokasi anggaran PKH naik hampir dua kali lipat dari Rp 19,3 triliun di tahun 2018 menjadi Rp 34,4 triliun di tahun 2019.

"Itu diindikasikan untuk kepentingan politik praktis Pak Jokowi dalam rangka kepentingan Pemilu beliau," kata Andre.

Politikus Partai Gerindra ini menyebut kebijakan subsidi sebagai kebijakan populis yang mudah menarik simpati warga. Bila simpati didapat, maka elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019 bisa terkerek.
"Apa saja dilakukan, yang penting jabatannya bertahan, termasuk melalui kebijakan populisnya," kata Andre.

Namun demikian Andre percaya masyarakat sudah cerdas dan tak akan terkecoh. Dia optimis masyarakat akan memilih Prabowo di billik suara Pilpres 2019. "Masyarakat tak akan terbui janji-janji manis seperti 2014 lalu," kata dia.

The Economist, dilansir CNBC Indonesia, telah mengkritik habis-habisan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Soal pembangunan infrastruktur, Jokowi bisa menyelesaikan pembangunan yang tertunda bertahun lamanya, dan membangun apa yang belum ada. Dalam anggaran tahun lalu The Economist menilai, Jokowi telah "berubah arah". Fokusnya kini telah terbagi dengan anggaran pembelanjaan subsidi, sehingga membuat anggaran belanja modal untuk infrastruktur justru menurun.

The Economist menyatakan pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang dicapai pemerintahan Jokowi sebesar 5%, tak sesuai target sebesar 7%. Kemudahan perizinan investasi juga dinilai setengah hati. Tenaga kerja Indonesia dinilai belum terampil, namun menuntut upah tinggi.

"Intinya, wajar The Economist mengkritik pemerintahan Jokowi. Memang ekonomi Indonesia menurun," ujar Andre.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago, menyatakan pertumbuhan ekonomi sebenarnya sudah baik. Jokowi juga diapresiasi publik internasional karena mampu menjaga nilai tukar Rupiah tanpa harus ada kenaikan harga pokok.

"Artinya di era perang dagang AS dan China, Indonesia tetap mampu mengontrol harga-harga pokok meski Rupiah terkoreksi! Gimana nggak hebat Jokowi?" ujar Irma menanggapi kritikan The Economist yang dikomentari pihak Prabowo-Sandi.



(Detik.com) nasional