JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) merespons usul pengadaan bilik asmara di lapas dan rutan untuk mengurangi risiko orientasi seksual narapidana menjadi menyimpang. Kemenkum HAM menilai wacana tersebut perlu dipertimbangkan dari berbagai sisi.

"Permintaan adanya bilik asmara perlu dipertimbangkan dari segi regulasinya, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban," kata Kabag Humas Ditjen PAS Kemenkum HAM Ade Kusmanto, saat dihubungi, Rabu (10/7/2019) malam.
Ade mengatakan, sejauh ini belum ada regulasi yang mendukung terkait penyediaan bilik asmara untuk keperluan biologis warga binaan. Sejauh ini solusinya hanya pemberian remisi sesuai dengan hukum dan regulasi yang ada.

"Bilik asmara apabila disediakan oleh pihak lapas atau rutan saat ini belum ada regulasi yang mendukung untuk diberikan izin bilik asmara untuk keperluan biologis warga binaan," kata dia

"Solusinya saat ini untuk mereka yang sudah memenuhi syarat disegerakan pulang melalui program integrasi, cuti bersyarat kemudian pemberian remisi agar mereka segera pulang dengan diberikan pengurangan hukuman sesuai hukuman dan regulasi agar mereka segera pulang," kata Ade.

Salah satu faktor utama munculnya seks menyimpang itu disebut-sebut karena kebutuhan biologis napi yang tak tersalurkan. Eks napi mendorong pemerintah menyediakan bilik asmara di rutan dan lapas.

"Saya kira bilik asmara ini kenapa tidak dilegalkan saja," kata eks warga binaan yang tak ingin disebutkan namanya kepada detikcom, Rabu (10/7).

nasional