Dasar pelaporan ‎adalah surat Menteri ESDM Sudirman Said Nomor 7622/13/MEM/2015 tanggal 7 Oktober 2015 mengenai Permohonan Perpanjangan Operasi, yang ditujukan kepada pemilik Freeport McMoran Inc James R Moffett, merupakan surat balasan atas permohonan perpanjangan dari PT Freeport Indonesia tertanggal 7 Oktober 2015, yang langsung dibalas di hari yang sama.

Sudirman Said telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan bukti yang sangat kuat dan terang dengan surat ke McMoran, bukan kepada Presiden Direktur PT Freepot Indonesia, yang sekaligus mengizinkan ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia dalam hal ini Maroef Sjamsoeddin.

"Ekspor konsentrat dengan tegas telah dilarang oleh Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 serta peraturan pelaksanaannya hingga berpotensi merugikan negara hingga ratusan juta dolar," kata Sattu usai melapor ke KPK, Jumat (11/12/2015).

Sebelumnya, ada surat rekomendasi Kementerian ESDM kepada Kementerian Perdagangan untuk memberikan izin eksport konsentrat untuk enam bulan kepada PT Freeport Indonesia dengan kuota ekspor 775.000 matrik ton (MT) terhitung sejak 28 Juli 2015 hingga 26 Januari 2016. Akibat pemberian izin tersebut, disinyalir keuangan negara dirugikan karena masih menikmati royalti emas.

Penghitungan jika royalti emas Freeport 1 persen, maka potensi kerugian negara bisa mencapai USD110.335.625. ‎ Jika royalti emas 3,75 persen maka potensi kerugian negara bisa mencapai USD366.515.030.

Perbuatan Sudirman Said yang mengirimkan surat kepada James Moffett tersebut terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena terbukti bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (PT Freeport Indonesia) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang tercantum pada pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor.