JAKARTA - Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri mengatakan, mekanisme rekrutmen bagi tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah batasan usia di bawah 35 tahun. Usia di atasnya diarahkan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pelaksanaan seleksi menggunakan Computer Asssited Test (CAT) atau etode ujian dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk seleksi CPNS.

"Seleksi CAT, menurut saya, menafikan masa kerja, tapi menggunakan urutan ranking berdasarkan hasil ujian CAT tersebut," kata Megawati saat memberikan keynote speaker di FGD bertajuk, "Mencari Solusi Rekruitmen Yang Adil Bagi Bidan PTT" di Jakarta, Senin (2/5/2016).

Mega kemudian memberikan tujuh saran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan para bidan.

1. Pertimbangkan masa pengabdian para bidan desa, bukan hanya pertimbangan bagi para bidannya, tapi faktor psikologis, hubungan emosional dan kedekatan dengan masyarakat yang dibangun bertahun-tahun di desa.

2. Alasan pertimbangan anggaran membebani APBN dianggap kurang relevan. Selama ini gaji bagi Bidan PTT Pusat sudah dialokasikan dari APBN dan di APBN 2016 sudah memperlihatkan postur anggaran skema gaji yang sudah sesuai dengan mereka yang berstatus PNS.

3. Alasan bahwa Bidan PTT Pusat harus menjadi CPNS Daerah yang digaji dari APBD dan agar didayagunakan di daerah sebaiknya ditinjau ulang. Jika menjadi PNS Daerah, anggaran sebenarnya tetap dari APBN dengan mekanisme transfer daerah untuk Belanja Pegawai, Dana Alokasi Umum (DAU)

4. Jika menjadi PNS Daerah, harus dipertimbangkan arus otonomi daerah. Para Bidan PTT dengan SK Pusat justru harus dipertahankan menjadi pegawai Pemerintah Pusat, sehingga ada jaminan Program Kesehatan dari Pemerintah Pusat tetap bisa dijalankan tanpa terkait dengan suasana kondisi Pilkada.

5. Argumen jika menjadi PNS, Pemerintah Daerah punya tanggung jawab mendayagunakan tenaga kesehatan di daerah dianggap kurang relevan karena selama ini para bidan desa memang bertugas di daerah.

6. Pendayagunaan oleh Pemerintah Daerah harus didorong juga oleh Pemerintah Pusat, terutama soal pembagian tanggung jawab. Misalnya pemberian tambahan insentif dari APBD untuk bidan-bidan di daerah-daerah yang medannya berat.

7. Jumlah bidan desa harus ditambah sesuai luas wilayah dan jumlah penduduk. (okezone.com)