JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, tudingan kepada DPR anti-kritik merupakan salah alamat lantaran telah disahkannya Revisi UU MD3. Ia menjelaskan, bahwa saat ini lembaga legeslatif telah cerdas dalam melindungi marwah dari para wakil rakyat.

"DPR era saat ini adalah DPR era tercerdas sepanjang sejarah. Karena mereka tau cara melindungi diri dan kehormatan dewannya. itu menurut saya cerdas. Ini beneran cerdas," kata Hendri saat acara diskusi di Sindo Trijaya bertajuk 'Benarkah DPR Nggak Mau Dikritik' di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

"Kalau DPR enggak mau dikritik saya rasa enggak juga. Kata-katanya juga bukan enggak mau dikritik, tapi jangan merendahkan kehormatan DPR. itu agak beda ya caranya," urainya.

Hendri menduga, adanya politisasi di balik disahkannya UU MD3 dengan RUU KUHP yang mengatur pasal tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden.

"Tentang RKUHP itu jangan-jangan ada bergaining, mungkin pasal akan disahkan juga pasal penghinaan dewan dengan penghinaan Presiden. Karena kan tiba-tiba ini muncul lagi dan diperbincangkan kembali," imbuhnya.

Seperti diketahui, Revisi UU MD3 telah mengatur Pasal 73 untuk mewajibkan polisi membantu memanggil paksa seseorang yang akan diperiksa DPR, namun enggan datang. Ketentuan ini lantaran DPR punya pengalaman buruk saat memanggil KPK namun tak mau datang oleh Pansus Angket DPR.

Dengan adanya penambahan frase wajib dalam Pasal 73, DPR berharap tugas-tugasnya bisa berjalan lebih lancar. Bahkan, UU MD3 memperbolehkan Kepolisian untuk menyandera selama 30 hari orang-orang yang tidak mau datang ke DPR.

Semantara itu Pasal 122 menyatakan DPR, melalui MKD kembali bisa mempidanakan orang-orang yang dianggap merendahkan DPR dan atau pribadi para wakil rakyat. Tujuan pasal ini yakni untuk menjaga marwah dan kehormatan DPR sebagai lembaga tinggi negara dan pribadi anggota DPR sebagai pejabat negara.

(okezone.com)