Selain perampasan hak bernapas secara sehat, Walhi juga menemukan fakta lain. Yakni, masyarakat di sekitar konsesi yang melaporkan perusahaan pembakar hutan justru ditahan oleh kepolisian setempat.

"Asap ini bentuk perampasan hak rakyat, yang pertama kali menerima perampasan adalah yang berada di sekitar kawasan konsesi. Kami mendampingi sekira 700 masyarakat yang ditangkap karena mau menghentikan kerusakan itu," ujar Zenzi dalam suatu diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2015).

Penggiat lingkungan itu juga mendorong pemerintah agar membuat regulasi yang melindungi hak rakyat ketika menyuarakan pendapat terkait perusahaan lingkungan yang merugikan kepentingan banyak orang.

Selain itu, pemerintah juga diminta melakukan restorasi dan mengembalikan lahan untuk ruang layak hidup bagi rakyat. Pasalnya, sebelum 1990-an kebakaran hutan tak pernah terjadi.

Menurut Zenzi, kebakaran hutan saat ini terjadi karena lahan-lahan dan hutan diberikan kepada segelintir orang untuk mengekploitasi sumber daya yang terkandung di dalamnya.

"Asap ini dimulai 1990-an karena negara memberikan ruang kepada segelintir orang pada waktu itu. Sekarang, negara harus meretribusi ulang ruang hidup rakyat," katanya.