"Penanganan asap akibat pembakaran hutan dan lahan tidak akan solutif bila hanya dengan blusukan. Presiden tak perlu terjun langsung blusukan ke lokasi, cukup meminta input dan info dari menteri dan Pemda. Yang paling perlu adalah agenda action plan Pemerintah yang langsung dikomandoi oleh Presiden," tegas Pengamat hukum dan tata negara Masnur Marzuki di Jakarta, Jumat (9/10).

Menurut Masnur Marzuki yang merupakan warga asal Kabupaten Kampar, Riau tersebut, blusukan Jokowi bisa jadi wujud presiden tak percaya pada input dan info dari menteri-menterinya yang notabene adalah pembantu presiden.

"Wajar jika masyarakat kemudian merasa kesal dan tak puas karena presiden hanya sebatas hadir tapi tidak menghadirkan solusi nyata. Ketimbang sibuk blusukan hanya foto-foto di lokasi saya kira jauh lebih tepat Jokowi belajar ke SBY bagaimana memimpin penanganan asap yang jitu dan mengena pada episentrum masalah," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Edhie Prabowo menilai pemerintah tidak serius menangani bencana asap. "Konkritnya tambah dana untuk pemadaman, revisi regulasi yang membolehkan pembakaran lahan dengan cara membakar. Upaya pemadaman dan pencegahan lebih penting dibanding pencarian pelaku pembakaran," tegasnya.

Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung mengingatkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) disebabkan akumulasi sejumlah faktor seperti membolehkan pembukaan lahan dengan cara dibakar, masalah dalam tata kelola hutan negara, serta dampak musim kemarau yang berkepanjangan.

"Karhutla yang terjadi sekarang merugikan semua pihak. Harus dibuktikan dalam proses yang benar, apakah perusahaan menjadi pelaku atau malah justru korban," tegasnya.