JAKARTA - Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 turut berkomentar soal momen pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo di stasiun MRT. Mereka mengaku agak kecewa jika Prabowo belum tabayun.

"Bila PS (Prabowo Subianto-red) melakukan hal yang niat baik dan hasilnya pun baik untuk umat bangsa dan negara alhamdulillah," kata Ketua Divisi Hukum PA 212, Hari Damai Lubis, Sabtu (13/7/2019).

Hari mengaku dirinya belum mengetahui apakah Prabowo sudah tabayun atau belum kepada ulama-ulama pendukung yang tergabung dalam Ijtimak Ulama. Jika belum, dirinya mengaku agak kecewa.
"Tapi bila benar ambil langkah-langkah politik oposan dan dihubungkan dengan yang real (dilakukannya) ini, tidak atau belum sempat tabayun dengan para ulama pendukungnya (ijtima ulama 1 dan 2), kami selaku Kadivhum PA 212 agak kecewa dan mungkin sejatinya beliau kurang faham tentang makna samina waatona yang pernah dinyatakannya dalam beberapa kesempatan," jelasnya.

Ditanya apakah Prabowo sudah tabayun ke para ulama di Ijtimak Ulama terkait pertemuan dengan Jokowi, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengaku tidak tahu detailnya. Namun dia menegaskan seluruh partai koalisi sebelumnya sudah diberitahu.

"Saya tidak tahu detailnya, tapi yang jelas, Pak Prabowo dari awal sudah menyampaikan waktu rapat tanggal 28 Juni dalam rapat beliau sudah menyampaikan, waktu rapat pembubaran koalisi, beliau akan bertemu dengan Pak Jokowi untuk membicarakan kepentingan bangsa. Waktu koalisi dibubarkan sudah disampaikan, bahwa akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi," kata Andre dihubungi lewat telepon.

Juru bicara PA 212 Novel Bamukmin sebelumnya juga sudah berkomentar terkait pertemuan Jokowi-Prabowo. Dia malahan menyebut PA 212 sudah tak lagi bersama Prabowo dan akan terus meneruskan perjuangan.

"PA 212 sudah kembali kepada khitoh semula, yaitu sudah tidak lagi bersama partai mana pun, juga Prabowo atau BPN (Badan Pemenangan Nasional)," ujar Novel kepada wartawan.
Novel mengatakan PA 212 masih akan terus berjuang untuk melawan kecurangan. Dia juga mengungkit kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pilpres 2019.

"Sudah tidak lagi bersama Prabowo-Sandi, juga BPN-nya, karena kami tidak bisa toleransi terhadap kecurangan, bahkan sampai korban nyawa, baik tragedi berdarah 21-22 Mei 2019 atau petugas KPPS kurang-lebih 500-an lebih yang wafat tidak wajar," ucapnya.

nasional