PASIR PENGARAIAN - Aksi protes agar pemerintah Kabupaten Rokan Hulu segera membuka data alokasi anggaran Virus Corona  terus berlanjut. Setelah dua warga Rokan Hulu melakukan aksi diam tepat di depan lobi Kantor Bupati Rokan Hulu, Riau Kamis (14/05) sebagai bentuk protes, Anggota DPRD Rokan Hulu Budi Darman juga menyoroti hal yang sama.

Budi Darman yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Rohul,secara blak-blakan menilai Sekda Rohul H Abdul Haris melakukan aksi bohong dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pimpinan DPRD Rohul.

"Sekda Rokan Hulu jangan berbohonglah.Kenapa kita menyoroti kebijakan yang dilakukan Pemkab Rohul, karna tidak transparan soal anggaran. Realisasi Dana Covid Rp12,6 tahap pertama kita tidak tau sejauh mana progresnya.Permintaan penambahan dana Covid sebesar Rp45 miliar dari pusat Tim TAPD bilang tidak ada lagi. Bisa jadikan, duit di kas daerah tinggal Rp33 miliar. Lalu, Sekda Rohul Abdul Haris mengatakan duit Rokan Hulu masih ada di dinas, di dinas mana" Katanya.

Dia mengatakan pada rapat komisi, Tim TAPD mengakui duit untuk permintaan penambahan anggaran Covid 19 sebesar Rp45 miliar dari pusat sudah tidak ada alagi. 

Kemudian terungkap pada Rapat Dengar Pendapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Rokan Hulu dengan TAPD Pemkab Rohul, Senin (11/5) secara tertutup sekda menyebut bahwa duit Rokan Hulu masih ada.

"Yang pasti Sekda Rohul, tim TAPD Pimpinan DPRD tidak terbuka, diatara penyampaian mereka aja tidak singkron. Maka wajar kita menduga sudah terjadi main mata anggaran oleh Sekda, TAPD dan Pimpinan DPRD Rohul. Sekarang kita bertanya berapa sebenarnya sisa duit itu di kas daerah," kata Budi Darman.

Budi mengaku, sebagai Anggota DPRD Rohul dia merasa kesal atas sikap dan kebijakan yang dilakukan Pemkab Rokan Hulu soal tidak adanya traspransi anggaran, termasuk progres dana Covid sebesar Rp12,6 miliar itu. 

Apalagi soal perbedaan penyampaian kekosongan anggaran di kas daerah. Sikap seperti ini menurut Budi, sebagai pembohongan publik yang tidak mau transparan soal keuangan daerah.

"Kemarin, Sekda menyampaikan duit Kabupaten Rokan Hulu ada untuk penambahan dana covid. Lalu mana anggaran itu, nyatanya tidak ada. Itu kita dengar langsung dari Tim TAPD saat hearing komisi IV dan hearing soal dana covid di komisi II beberapa waktu lalu.

 Ini yang menimbulkan kecurigaan kita. Kenapa pemkab Rohul terkesan tertutup soal semua anggaran," ujarnya ketus.

Lalu pimpinan DPRD Rohul juga tidak terlihat pengawasannya dalam masalah ini. Sebagai lembaga dan Badan Anggaran, seharusnya bertugas melaksanakan salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Selaku lembaga DPRD, kita memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran telah sesuai tidak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD dapat harus saling memahami dan difahami, pengawasan keuangan daerah yang harus dikawal dan diawasi plseluruh Anggota DPRD," paparnya.

Soal adanya pengakuan Kadis DPKA Rohul, Suharman Nasution tentang Rokan hulu dalam dua tiga hari kedepan Rohul dapat dana bagi hasil provinsi senilai Rp28 miliar yang akan digunakan untuk penambahan dana covid. "Bisa jadi itu akal-akalan mereka saja, bicara soal dana bagi hasil aduh gk usah banyak berbohong lagi," kata Budi Daraman

Pada rapat banggar membahas masalah refocusing dan realokasi anggaran penanganan covid-19, termasuk rencana penggelontoran dana penanganan covid-19 tahap kedua dan ketiga. 

Ia mengakui, telah selesai membahas masalah relokasi anggaran tahap kedua dan tiga yang direncanakan sebesar Rp45 miliar.

"Penyampaian Sekda itu, tidak singkron banyak yang tak masuk akal. Kalaulah gagal pemerintah dalam mengistimate anggaran berarti itu sebagai kegagalan anggota dewan juga. Inilah sebenarnya peran kita dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Kalau Pemda sudah gagal lembaga DPRD juga ikut gagal, ini tidak boleh dibiarkan," tegas Budi.