BOGOR - Tidak kurang dari 10.000 buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional dari 12 provinsi se-Indonesia akan bergerak menuju Istana Presiden Jakarta untuk menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pengupahan yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid IV yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo.

"Selasa (27/10/2015) besok, 10.000 buruh yang tergabung dalam SPN dari 12 provinsi akan bergerak menuju Istana Presiden Jakarta untuk menolak RPP pengupahan," kata Ketua DPP SPN Iwan Kusmawan saat dihubungi di Bogor.

Iwan mengatakan, rencana mobilisasi puluhan ribu buruh SPN se-Indonesia telah dibahas dalam rapat koordinasi dengan pengurus se-Jabodetabek dan Sukabumi pada Sabtu (24/10/2015) lalu di Tajur, Kota Bogor.

Penolakan keras terhadap RPP pengupahan tersebut karena kebijakan pengupahan buruh yang diluncurkan oleh pemerintah tidak melibatkan serikat pekerja di Dewan Pengupahan. Selain itu, kenaikan upah berpatokan pada inflasi dan perkembangan ekonomi dan tidak lagi mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL).

"Sangat jelas kebijakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan," kata Iwan.

Dia menyebutkan, salah satu pasal dalam Undang-Undang ketenagakerjaan itu mengatakan "setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

(okezone.com)