viva.co.id

Ilustrasi

Aksi unjuk rasa 2 Desember hari ini su­dah dipersiapkan, baik oleh yang punya hajat, yakni Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNP­FMUI), maupun kepolisian ya­ng tidak saja mengawal aksi nantinya, te­tapi juga akan mengikuti beberapa sesi dari unjuk rasa yang bertema "Aksi Iba­dah Gelar Sa­jadah" ini. Polri yang muslim akan am­bil bagian dalam pelaksanaan sa­lat Ju­mat, pembacaan zikir dan doa bersama, ser­ta mendengarkan tausiah dari para ula­ma.

Berbeda dengan aksi unjuk rasa dua Ju­mat sebelumnya, (27/9 dan 4/11), aksi kali ini disepakati hanya berdurasi se­tengah hari, dari jam delapan pagi sampai jam satu siang. Unjuk rasa bubar se­telah salat Jumat. Dengan semboyan "Unjuk Rasa Super Damai", diupayakan peserta benar-benar dapat berlaku santun dan se­suai dengan keinginan masyarakat, serta keinginan pihak keamanan yang akan mengawal jalannya aksi.

Agaknya belajar dari aksi unjuk rasa 4/11 yang lalu, dimana waktu yang terlalu pan­jang, unjuk rasa berakhir rusuh. Terjadi insiden yang dilakukan  oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan membakar beberapa mobil dan sepeda motor. Jatuh korban luka-luka, yang tentunya hal ini sangat disayangkan.

Oleh karena itu, Ketua GNPFMUI, Habib Rizieq meng­ingatkan bahwa, jika terjadi hal-hal negatif seperti yang terjadi rusuh pada  aksi 4/11 yang lalu, itu bukan bagian dari unjuk rasa yang dikoman­doi­nya. Polisi diharapkan melakukan an­tisipasi dan langkah-langkah untuk menghindari kejadian seperti ini.

Pada hari Senin (28/11), Polri bersama GNPFMUI, dan Majelis Ulama Indonesia mengadakan konferensi pers. Tujuan­nya agar masyarakat mengetahui apa dan ba­gaimana kesepakatan antara Polri dan GNPFMUI mengenai pelak­sanaan unjuk rasa 2 Desember. Beberapa kesepakatan telah dibuat oleh kedua belah pihak. Poin terpenting ialh unjuk rasa disepakati tidak anarkis. Dan ini sudah teruji pada unjuk rasa-unjuk rasa sebelumnya. Dan polisi lebih pro-aktif.

Lapangan Monas dijadikan tempat unjuk rasa, mengakomodir permintaan GNPFMUI sebelum­nya yakni di Bunda­ran Hotel Indonesia (HI). Kapolri Jen­de­ral Tito Karnavian mengatakan, Monas su­dah cukup untuk menampung 600–700 ribu pengunjuk rasa. Kalaupun lebih, Polri akan membuka akses Jalan Medan Mer­deka Selatan untuk tempat para pen­gunjuk rasa. Sebab, bila unjuk rasa jika di­lakukan di Bundaran HI dikhawatir­kan akan sangat mengganggu kepenti­ngan umum. Pintu Masuk Lapangan Mo­nas akan dibuka semuanya, ujar Kapolri.

Pihak GNPFMUI meminta, agar di­fasilitasi tempat-tempat untuk wudhu, ke­luar masuk mobil logistik, ambulance, ser­ta toilet. "Jangan terjadi seperti 4 No­vem­­ber yang lalu, dimana untuk kelaur dari dalam Masjid Istiqlal saja, saya me­merlukan waktu dua jam! Jadi jangan di­katakan saya keras kepala memilih Bun­daran HI yang aksesnya banyak kemana-mana." ujar Rizieq.

Bahwa masyarakat telah mengetahui pelaksanaan unjuk rasa sejuta umat, Aksi Bela Islam Jilid 3 ini, digelar dalam rangka mengawal proses hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sudah menjadi tersangka. Tidak ada motif-motif politik dibela­kangnya.

Kapolri Jenderal Tito Karna­vian, me­nyetujui permin­taan Habib Rizieq untuk men­cabut larangan umat Islam yang ingin da­tang ke Jakarta yang terjadi di beberapa pro­vinsi.  Kebijakan ini memang me­lang­gar hak azasi kaum muslimin yang se­suai dengan keimanan­nya untuk ikut serta menyatakan dukungannya menga­wal kasus Ahok.

Pelarangan ini sebelumnya memun­cul­kan reaksi dari beberapa kalangan. Bah­kan kalau memang angkutan umum pun dilarang membawa para calon pe­ngun­juk rasa di luar Jakarta. Meski, ada kelompok masyarakat yang sudah siap jalan kaki menuju Jakarta. Dari Ciamis, ratusan kaum Muslimin sudah melaku­kan­nya untuk menuju Jakarta. Senin (28/11) siang, mereka telah sampai di Tasik­ma­laya. Mereka rencanakan akan tiba di Ja­karta pada Kamis malam (1/12).

Dalam suasana konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolri, GNPFMUI dan MUI, Maa'ruf Amin selaku Ketua MUI menye­but kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan antara Polri dan GNPF­MUI jelang unjuk rasa merupa­kan per­temuan yang baik dan mengandung ber­ba­gai hikmah. Menghilangkan sak­wasang­ka yang selama ini menyeli­muti hubungan Polri,  MUI, dan umat Is­lam. Beliau juga mengusulkan usai un­juk rasa, hubungan yang sudah harmonis ini, bisa dilanjutkan menjadi Rujuk Na­sional.

Cendikiawan muslim, Profesor Azyu­mardi Azra, dalam talkshow di sebuah tv swasta, Senin malam (28/11), mengata­kan, dialog yang dilakukan Polri dan MUI adalah hal yang sungguh menggem­birakan. Hal yang selama ini menjadi ciri khas ke Indonesia, yaitu kompromi. Di­mana hal seperti ini jauh dari yang ter­jadi di negeri-negeri dengan mayoritas pe­nganut Islam.

Hikmahnya bagi umat dan hubungan­nya dengan umat beragama lain, meng­hilangkan berbagai sinisme dan berbagai isu negatif, seolah-olah umat Islam se­lama ini ngotot memperkarakan Ahok untuk kepentingan politik. Bahwa pihak-pihak yang menga­takan selama ini, kasus Ahok sebagai memetingkan kulit dari isi­nya, terjauhkan. Siapapun tahu kre­dibilitas Ahok sebagai gubernur yang me­mang belum terbukti melakukan ko­rupsi. Ahok juga selama ini telah mem­bangun birokrasi yang diusahan bersih dari koruptor dan para PNS di DKI Jakarta yang tidak profesional. Semua orang tahu itu sampai ke pelosok seluruh negeri. Ha­nya Ahok terpeleset dengan kata-ka­tanya sendiri. Ibarat sepandai-pandai tupai melompat, suatu kali akan terjatuh juga. Atau mulut kamu harimau kamu, menjadi takdir Ahok saat ini.

Saat ini kasus penghinaan agama yang disangkakan kepada Ahok sudah dilim­pah­kan ke Kejaksaan. GNPFMUI juga sudah datang ke kejaksaan sebagai bagian dari pengawalan kasus ini. Meminta agar kejaksaan bekerja sesuai dengan koridor hukum.

Memang seandainya tidak dalam sua­sana Pilkada, terlebih masa kampanye saat ini, Ahok diproses hukum, keadaan­nya tidak seluas saat ini. Yang dituduhkan ada­nya banyak kepentingan bermain di­belakang kasus Ahok.  Sampai-sampai Pre­­siden RI Joko Widodo melakukan ber­ba­gai safari ke elemen-elemen stra­tegis bangsa. Termasuk dua kali bertemu de­­ngan Prabowo Subianto, rivalnya dalam Pil­pres 2014 yang lalu. Jokowi juga me­nemui para Ketua Parpol pe­ngusung pe­merintahannya, termasuk man­tan presiden ke  RI ke-5 Megawati Su­karnoputri.

Sementara Ahok tidak kelihatan ber­kampanye di wilayah Jakarta. Ia hanya me­lakukan pertemuan dengan para sim­patisannya di rumah Lembang, Menteng Jakarta Pusat. Bisa saja Ahok menghin­dari berbagai penolakan masyarakat. Banyak penolakan yang sudah dialami Ahok di berbagai tempat. Termasuk juga penolakan terhadap wakilnya, Djarot Saiful Hidayat.

Soal menang pada Pilkada 2 Pebruari 2017 mendatang siapa tahu ia bernasib sama dengan Mr. Donald Trump di Negeri Ba­pak Demokrasi itu! Bukankah begitu ting­ginya poluralitas rivalnya, Hillary Clin­ton di cetak para lembaga survey. Se­muanya tinggal hati nurani warga Ja­karta yang punya hak pilih. Mau tetap pilih Ahok, mpok Silvi, atau mas Anies?***

Penulis adalah esais, pemerhati sosial-politik.

sumber:analisadaily.com