Ilustrasi

Film "Pengkhianatan G30S/PKI mampu menyedot sekitar 700.000 ribu penonton. Sungguh merupakan angka yang sangat fantastis untuk sebuah film nasional. Film ini merupakan film sejarah "selera" Orde Baru (Orba), melukiskan pergantian rezim pemerintahan Indonesia dari Presiden Soekarno kepada Soeharto

Selama kurang lebih 13 tahun film ini ditayangkan di TVRI setiap tanggal 30 September malam. Oleh penguasa Orde Baru, film ini menjadi tontonan wajib bagi siswa sekolah di seluruh Indonesia. Pada saat munculnya stasiun TV swasta juga dikenakan wajib tayang sehingga jumlah penonton lebih dari 50 juta orang. .

Film ini mampu meraih sukses luar biasa dari segi komersil maupun kritisi, Film ini dinominasikan dan mampu meraih 7 penghargaan di Festival Film Indonesia 1984. Film Pengkhianatan G30S/PKI disutradarai Arifin C.Noer berdurasi 4 jam 30 menit. Cukup melelahkan mata menontonnya.

Menurut buku Sejarah karya Prof.Dr.M.Habib Mustofo dan kawan - kawan terbitan Yudhistira Jakarta, bahwa Pemberontakan G30S/PKI diawali oleh isu Dewan Jenderal yang akan mengadakan perebutan kekuasan dari Presiden Soekarno . PKI menganggap perlu ada gerakan militer untuk mendahului rencana Dewan Jenderal itu.

Selain isu Dewan Jenderal, PKI juga melancarkan isu "Dokumen Gilchrist", Duta Besar Inggris di Jakarta periode 1963-1966. Dokumen ini ditemukan di Villa Bill Palmer.

Dini hari 1 Oktober 1965 PKI melakukan penculikan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap Dewan Jenderal . Dalam penculikan itu Jenderal A.H.Nasuton selamat, namun putrinya Ade Irma Suryani dan ajudannya, Piere Tendean, menjadi korban. Korban yang meninggal dibawa ke Lubang Buaya antara lain Piere Tendean, , Suprapto, S.Parman, Sutoyo S. Yang sudah gugur sebelumnya adalah A.Yani, D.I.Panjaitan dan Haryono MT.

Soeharto Bertindak Cepat

Setelah mendapatkan gambaran yang pasti, bahwa G30S adalah gerakan PKI, Mayjen Soeharto selaku Panglima Kostrad segera melakukan penumpasan gerakan itu. Segera dilakukan penyelamatan. RRI dan kantor Telkom yang digunakan oleh PKI sebagai corong disterilkan. Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah yang dijadikan basis pertahanan PKI dapat direbut.

11 Maret 1966 tiga orang perwira tinggi AD, yakni Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen M.Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud, berangkat ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno yang sedang berada di sana, Pertemuan itu melahirkan Surat Perintah 11 Maret yang disingkat SP 11 Maret atau Supersemar dan dijadikan landasan lahirnya Orde Baru.

Tanggal 12 Maret 1967, berakhirlah kekuasaan Orde Lama. Tongkat estafet kepemimpinan negarapun beralih kepada Soeharto sebagai tokoh sentral Orde Baru. Tidak lama setelah penyerahan kekuasaan itu, tanggal 7 dan 12 Maret 1967 MPRS menyelenggarakan Sidang Istimewa . MPRS memutuskan mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS dari Soekarno. Melalui ketetapan ini, MPRS mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden RI hingga dipilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu .

Selanjutnya 12 Maret 1967 Soeharto diambil sumpahnya dan dilantik sebagai Pejabat Presiden RI. Berakhirlah kekuasaan Orde Lama dan digantikan oleh Orde Baru.

Sasaran Pertama Stabilisasi Ekonomi

Pada awal pemerintahan Orde Baru inflasi mencapai angka 650%. Program pembangunan 5 tahunpun (PELITA I s/VI) diluncurkan dengan istilah Trilogi Pembangunan, yakni : pemerataan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, Juga Pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Demi untuk stabilnya iklim politik di Indonesia, menjelang Pemilu ,pemerintah mengadakan penyederhanaan partai-partai. Parpol Islam seperti NU, Parmusi, PSII dan Perti digabung dalam Partai Persatuan Pembangunan .Sementara partai-partai nasionalis ,yakni Partai Katolik, Parkindo, PNI,IPKI bergabung dalam Partai Demokrasi Pembanguan Indonesia (PDI) Saat itu sudah terdapat Partai Golkar.

Selain itu untuk menciptakan kesetiaan kepada negara seluruh rakyat diharuskan memahami Pancasila dan UUD 1945. Setiap warga negara harus ikut penataran P4. Orde Baru juga menciptakan stabilitas politik dengan menempatkan peran ganda ABRI yang dikenal dengan nama Dwifungsi ABRI.

Tidak dapat dibantah, bahwa Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto telah berhasil meningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Stabilitas keamanan terjamin.

Dwifungsi ABRI berkembang menjadi kekaryaan semakin masuk ke dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. ABRI hadir pada setiap sektor kehidupan. Masyarakat sipil yang seharusnya berperan telah tergantikan oleh ABRI. Tidak mengherankan kalau lurah, camat, bupati , walikota dan gubernur dijabat oleh ABRI. Dunia bisnispun tidak luput dari intervensi TNI/Polri.

Buku yang ditulis oleh Prof.Dr.M. Habib Mustofo dan kawan - kawan terbitan Yudhistira menurunkan tulisan, bahwa segala produk kebijakan ekonomi dan politik selama Orde Baru, sangat kental dengan bentuk birokratis, tidak demokratis dan cenderung KKN. Kondisi kian diperparah oleh upaya penegakan hukum yang sangat lemah. Pasca jatuhnya Soeharto, hukum yang diciptakan oleh Orde Baru tidak mampu menjerat para konglomerat dan politisi nakal yang telah menguras uang rakyat dengan jalan korupsi. Hal ini menunjukkan, bahwa hukum telah diciptakan untuk keuntungan pemerintahan yang berkuasa. Yang dilakukan Soeharta menyimpang dari cita-cita luhur 11 Maret.

Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pendidikan demokrasi yang baik kepada rakyat. Pada masa Orde Baru, Golkar menjadi mesin politik guna mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara parpol lain hanya sebagai boneka. Penggabungan partai hanya siasat agar pemerintah mudah mengontrol partai politik..

Sebelumnya pada awal Orde Baru berkuasa, penguasa telah melakukan pembersihan di tubuh semua instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD. Semua pegawai yang terlibat dan terdaftar sebagai anggota serikat buruh yang berbau PKI segera diberhentikan

Sampai pada tingkat yang paling rendah seperti di kelurahan dan dusunpun , oknum-oknum yang berbau PKI dilarang berperan, seperti sebagai ketua RT/RW, Kepling,. Bahkan mereka dilarang sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan serta sosial. Banyak tokoh-tokoh PKI dan ormasnya ditangkap. Untuk daerah Sumatra Utara mereka ditempatkan di isolasi khusus mirip Tapol, Tanjung Kasau. Saat itu Indonesia harus benar-benar bersih dari faham PKI.

Crony Capitalism

21 Mei 1998 pukul 9.05 WIB di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Soeharto menyatakan turun tahta setelah 32 tahun, 7 bulan dan 3 minggu bertahta sebagai presiden RI. Jatuhnya Soeharto disebabkan berbagai faktor, terutama krisis ekonomi sebab nilai rupiah semakin terpuruk mencapai Rp.16.000.- per dolar AS. Kemerosotan ekonomi makin meluas. Perbankan nasional kolaps, dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah (UKM) gulung tikar. PHK terjadi di seluruh Indonesia dan angka pengangguran meningkat tajam. Harga 9 bahan pokok melambung dan terjadi kelangkaan. Daya beli masyarakat lemah.

Fondasi ekonomi Indonesia sangat rapuh terutama dengan adanya praktek Crony Capitalism atau KKN serta sistem monopoli yang sangat kental. Krisis ekonomi global pada pertengahan Juli 1997 menyebabkan ekonomi Indonesia terpuruk. Pamor Soeharto mulai pudar di mata bangsa Indonesia.

Krisis ekonomi dan moneter kian merebak dan menjadi krisis multidimensial. Pada saat situasi melemahnya nilai rupiah, aksi massa, buruh dan mahasiswa terjadi dimana-mana. Dalam berbagai aksi massa etnis Tionghoa menjadi korban amukan massa sehingga toko dan rumah mereka dibakar. Wanita etnis Tionghoa menjadi korban perbuatan asusila menyebabkan banyak warga Tionghoa yang eksodus ke luar negeri,

Krisis moneter telah mengakibatkan kerawanan kondisi sosial dan rentan terhadap ancaman kerusuhan dan aksi kekerasan. Faktanya aksi massa secara sporadis berubah menjadi gerakan moral. Kepeloporan mahasiswa beralih ke arah ranah politik yang menuntut Soeharto mundur dari tahta kepresidenan..

Masih menurut buku yang ditulis oleh Prof.Dr.M.Habib Mustofo dan kawan - kawan, gerakan reformasi oleh mahasiswa menimbulkan bentrok dengan aparat hingga terjadi Tragedi Trisaksi yang menewaskan 4 mahasiswa yang terjadi 12 Mei 1998. Tanggal 13-14 Mei 1998 terjadi kerusuhan besar sebagai buntut terjadinya peristiwa berdarah di Trisaksi. Ribuan mahasiswa melakukan unjuk rasa di Gedung DPR/MPR dengan tuntutan agar segera dilakukan sidang Istimewa MPR dan pencabutan mandat kepada Presiden Soeharto. Dan yang terjadi adalah pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998. Setelah Soeharto mundur Mahmakah Agung mengambil sumpah B.J.Habibie sebagai presiden RI menggantikan Soeharto.

Film Pengkhianatan G30S/PKI ditonton jutaan orang, namun lengsernya Soeharto dari tahta kepresidenan juga disaksikan oleh lebih dari 200 juta rakyat Indonesia. Setelah turun tahta, Soeharto bersama keluarga Cendana lainnya harus menghadapi berbagai kasus hukum dan meminta bantuan advokat kondang Juan Felix Tampubolon untuk menjadi penasihat hukumnya.

(analisadaily.com)