Sebagai upaya dalam menanggapi pelambatan ekonomi yang terjadi saat ini, pemerintah mulai diaktualisasikan beberapa kebijakan yang riil dan terfokus. Pemerintah pada Selasa (29/9) lalu, mengumumkan beberapa paket kebijakan ekonomi. Kali ini, paket kebijakan dimaksud lebih mudah dipahami karena lebih mendetail, spesifik dan langsung menyentuh persoalan.

Paket kebijakan ekonomi yang kedua ini, setelah yang pertama diumumkan pada 9 September 2015, fokus pada sektor industri, keuangan, dan ekspor. Semangat yang bisa dibaca dari rangkaian kebijakan itu adalah keinginan pemerintah untuk melayani dan memudahkan apa yang memang mudah dikerjakan.

Pemerintah bekerja keras menghilangkan banyak masalah yang selama ini dibebankan kepada calon investor. Kemudian, untuk menggairahkan industri galangan kapal dan transportasi, diberikan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Selain itu, pemerintah juga memangkas pajak deposito devisa hasil ekspor (DHE) yang ditempatkan dalam sistem perbankan lokal setelah sebelumnya ditarik dari luar negeri.

Untuk memperkuat likuiditas valuta asing (valas) di pasar uang dalam negeri, pemerintah memang tengah berupaya menarik dana milik WNI yang ditempatkan di sistem perbankan negara lain. Untuk itu, pemerintah disarankan membidik dana WNI yang ditempatkan di perbankan Singapura dan Belanda.

Ratusan miliar dolar dana WNI ditempatkan di Singapura dan Belanda, memanfaatkan tax treaty Indonesia dengan kedua negara itu. Untuk menarik dana WNI di kedua negara itu, salah satu instrumen yang sering disarankan adalah tax amnesty. Ternyata, pemerintah memilih opsi lain, yakni memangkas pajak deposito valas DHE, bahkan hingga 0 persen. Saat ini, pajak deposito DHE di perbankan dalam negeri mencapai 20 persen. Kebijakan ini tidak akan efektif jika pemerintah tidak melakukan pendekatan kepada komunitas eksportir. Sosialisasi kebijakan ini saja tidak cukup. Pemerintah harus membangun komunikasi dengan para eksportir.

Diyakini bahwa pemerintah dan BI punya data serta tahu identitas eksportir yang menyimpan DHE-nya di luar negeri. Kalau tidak dikomunikasikan langsung kepada eksportir, kebijakan ini hanya akan menjadi dokumen yang tidak bernilai tambah. Begitu juga dengan insentif yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.69/2015 tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN.

Industri galangan kapal di dalam negeri, khususnya untuk pengadaan kapal ikan untuk nelayan, pasti akan termotivasi dengan kebijakan ini. Maksimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi di sektor kelautan nasional akan bisa dilakukan. Kehendak pemerintah menghilangkan beban calon investor di bidang perizinan pun akan diapresiasi.

Tiga Jam

Untuk investasi di kawasan industri, proses perizinan hanya makan waktu tiga jam. Prosesnya pun hanya di lingkup kawasan industri, mencakup izin prinsip, akta perusahaan serta NPWP. Semua yang tertuang dalam Paket kebijakan ekonomi tahap dua ini bertujuan baik. Tantangannya adalah pelaksanaannya di lapangan. Karena itu, sosialisasi tidak hanya kepada eksportir, calon investor dan juga para pelaku industri perkapalan dan transportasi. Jajaran pemerintah pada semua tingkatan pun harus diberi pemahaman yang sama. Karena itu, sosialisasi di internal kementerian terkait pun menjadi sangat penting.

Tentunya kita menduga bahwa dampak lanjutan (second round effect) pelemahan mata uang rupiah, tampaknya masih menyimpan risiko kredit bermasalah di kemudian hari. Bila tak ingin nilai tukar mata uang Garuda ini makin terperosok lebih dalam dan melewati level psikologis baru Rp15.000 per dolar AS, berbagai langkah antisipasi harus segera dilakukan. Tak ada kata menunda dalam hal ini. Kita paham, pelemahan yang kian dalam untuk jangka panjang bakal menekan kemampuan para debitur dalam me menuhi kewajiban bayar mereka terhadap perbankan.

Akibatnya kolektibilitas kredit perusahaan menjadi bertambah. Alih-alih untuk selamat, guna memenuhi kebutuhan barang produksi yang sebagian besar diimpor pun para pelaku industri mulai kepayahan. Apalagi nantinya harus menanggung beban bunga yang kian besar. Ancaman terberat perusahaan adalah, perusahaan menutup operasional, dan bakal terjadi ancaman PHK di mana-mana. Tapi kita yakin, pemerintah dalam hal ini tidak akan tinggal diam.

Banyak hal yang bakal dilakukan, menyusul pengumuman paket kebijakan tahap satu pada awal September 2015. Seperti yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan yang mengeluarkan kebijakan stimulus berupa kemudahan restrukturisasi pinjaman lebih awal kepada perbankan.

Hal ini dilakukan agar para debitur dapat bernapas lebih panjang. Bisa jadi ini adalah salah satu langkah jitu yang dilakukan pada saat itu. Namun, langkah ini saja belumlah cukup. Pelaku bisnis butuh lebih dari itu. Melihat tekanan yang semakin terasa, diketahui Presiden Jokowi memanggil 10 menteri kabinet kerja, belum ada cerita yang mengawali pemanggilan itu.

Yang pasti, Presiden mengisyaratkan ada sesuatu yang sedang disiapkan pemerintah. Dan inilah ujian itu dimulai. Ketika sedang tertekan, akan selalu ada jalan keluarnya. Saat sebagian pesimistis, tak sedikit pula pihak yang optimistis. Bila melihat pertumbuhan kredit yang masih bisa mencapai dua digit sejak awal tahun, bisa jadi inilah berita positifnya.

Optimis

Hal yang tentunya membuat OJK terlihat masih optimistis dengan pertumbuhan ekonomi RI. Lihat saja pertumbuhan kredit sejak awal tahun yang mencapai Rp3.855 triliun atau tumbuh mencapai 10,9% year on year bila dibandingkan dengan posisi tahun lalu dan dengan rasio kredit bermasalah perbankan yang di bawah 2,7%, sungguh sebuah angka yang menarik untuk dicermati. Bisa jadi data ini sekaligus mengonfirmasi bahwa ekonomi kita masih bergerak, walau agak lamban.

Pembangunan berbagai ruas jalan masih berjalan di berbagai daerah, kendati belum merata. Lalu apa yang perlu dibutuhkan selanjutnya untuk menggenjot ekonomi nasional agar bergerak lebih cepat lagi? Ya, seperti yang pernah disampaikan dalam paket ekonomi tahap satu sebelumnya, belum terasa signifikan pengaruhnya.

Semoga saja, pemerintah segera mewujudkan paket kebijakan tahap berikutnya untuk lebih menggerakkan kalangan dunia usaha. Dengan menggandeng Bank Indonesia dan OJK dalam mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap kedua, paling tidak pemerintah menunjukkan bahwa mereka serius mendorong kinerja perekonomian nasional menjadi lebih cepat. Kita berharap semoga paket kebijakan ekonomi yang akan diumumkan pada hari ini lebih konkret, lebih substansial, dan mampu meredam pelemahan rupiah dan mampu memperkuat ketahanan sektor finansial ke depan. Paket kebijakan terbaru ini harus mampu menjadi faktor pemicu gairah perekonomian dalam negeri.

Karena itu, sikap proaktif pemerintah sangat diperlukan. Utamanya dalam menjelaskan poin-poin rangkaian kebijakan ekonomi itu. Para pejabat teknis di lingkungan pemerintah jangan lagi hanya menunggu. Sekali lagi, paket kebijakan tahap dua ini menjadi momentum untuk membalikkan persepsi negatif menjadi positif terkait prospek ekonomi nasional.

(analisadaily.com)
Opini