Kabar baik datang dari pernyataan Menteri Keuangan Indo­nesia, Sri Mulyani Indrawati. Ia menyatakan bahwa Indonesia sebenarnya mampu melunasi utangnya sebesar Rp3.400 triliun, bahkan bisa surplus dengan catatan ekonomi harus terus tumbuh sekitar 5-6 persen tiap tahun sehingga defisit ang­garan mengecil bahkan surplus dan level tersebut akhirnya utang bisa dilunasi (Harian Analisa, Senin 21 November 2016 halaman 22). Statement optimistis tersebut tentu menjadi hara­pan cerah bagi negeri ini yang puluhan tahun dalam cengkeraman utang. Sebab, selama ini utang menjadi beban berat yang menyedot sebagian porsi anggaran nasional yang semes­tinya itu bisa dialokasikan untuk dana pembangunan.

Berdasarkan data Bank Indonesia per akhir triwulan III-2016 utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar US$325,3 miliar yang terdiri dari utang jangka panjang sebesar US$ 283,5 miliar dan utang jangka pendek sebesar US$ 41,8 miliar. Rasio total utang dengan produk domestik bruto (PDB) mencapai 35,7 persen.

Utang total US$325,3 atau setara Rp 4.366 triliun (asumsi US$1 = Rp 13.424) adalah angka yang luar biasa besar. Terlebih utang tersebut tidak hanya utang jangka panjang yang masih lama tenggat pembayarannya, tetapi juga ada utang jangka pendek yang harus dibayar tiap tahun. Utang ter­sebut membengkak tiap tahun disebabkan faktor adanya pin­jaman baru, faktor bunga serta faktor nilai tukar rupiah yang kian anjlok.

Rumitnya mengelola utang

Indonesia punya utang sejak lama. Di akhir pemerintahan Presi­den Sukarno, utang Indonesia US$2,5 miliar, melonjak men­jadi US$54 miliar di akhir pemerintahan Presiden Suharto. Di era Presiden B.J Habibie, utang Indonesia melesat US$76 miliar dan naik drastis di akhir pemerintahan Presiden Mega­wati menjadi US$ 136 miliar. Di akhir era Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono kian membesar US$183 miliar. Dan kini di tengah masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terbang jauh menjadi US$325,3 miliar.

Bila membandingkan jumlah utang Indonesia yang sebesar US$325,5 dengan jumlah utang yang dimiliki negara lain, maka utang Indonesia hanya secuil tidak ada apa-apanya. Terutama dibandingkan utang Amerika Serikat mencapai US$14.825 triliun, Australia US$1,23 triliun, Italia US$2,6 triliun, Jerman US$5,44 triliun, dan Prancis US$5,37 triliun.

Bahkan, bila merujuk rasio utang terhadap PDB, Indonesia masih dianggap sehat dan aman yaitu sebesar 35,7 persen. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang mencapai 101 per­sen dari PDB, Australia 36 persen, Italia 146 persen, Jerman 185 persen, Prancis 250 persen. Negara-negara kawa­san Asia juga memiliki rasio utang yang lebih besar dibanding Indonesia seperti Malaysia 56 persen, Filipina 36 persen, Thailand 44 persen, Jepang 249 persen, India 66,5 persen, dan China 46,7 persen.

Meskipun dari sisi jumlah belum ada apa-apanya dibanding­kan jumlah utang negara lain dan rasio utang terhadap PDB juga terbilang aman, kedua hal tersebut tidak bisa menjadi jami­nan. Kasus Yunani, Dubai dan Amerika Serikat yang sempat pernah gagal bayar utang (Default) terbukti merembet ke krisis global patut menjadi pelajaran. Bukan mustahil Indon­esia mengalami hal serupa dan mimpi buruk krisis mone­ter tahun 1998 kembali terulang.

Bagi negara-negara maju seperti Jepang, walaupun rasio utang mencapai 249 persen, dua setengah kali dari total PDB­nya, namun mereka memiliki fondasi ekonomi yang kuat, mapan, maju, produktif dan rakyatnya makmur. Jerman, Pran­cis dan Amerika Serikat juga begitu. Namun, utang mereka tidak membuat pasar finansial goncang, tidak menyurut­kan niat investor berinvestasi ke sana, dan tidak mem­buat surut aktivitas ekonomi dan bisnis. Terbukti, Amerika Serikat masih berstatus negara ekonomi terbesar dunia, Jerman dan Prancis menjadi negara ekonomi nomor satu dan dua di kawa­san Eropa dan Jepang menjadi negara ekonomi nomor tiga setelah Amerika Serikat dan Tiongkok.

Bagaimana cara mereka mengelola utang?

Belajar dari cara Jepang mengelola utangnya. Jepang me­man­faat­kan utang untuk memacu dan menstimulus pertum­buhan ekonomi. Maka tidak heran produk Jepang menyerbu sean­tero dunia dengan kualitas unggul sekaligus harga terjang­kau. Di samping itu suku bunga di Jepang amat rendah sehingga tidak menimbulkan kepanikan bagi peminjam modal. Jepang juga punya aset besar yang sewaktu-waktu bisa saja dilego untuk membayar utang ketika benar-benar terdesak. Kondisi tersebut didukung masyarakat Jepang yang hobi menabung. Maka biarpun utangnya besar, Jepang punya asset, punya tabungan masyarakat, punya infrastruktur yang produktif serta sarana dan prasarana ekonomi di berbagai bidang sudah mapan.

Bayangkan saja misalnya utang Indonesia untuk modal bangun infrastruktur. Apesnya seringkali anggaran dari utang itu digunakan secara tidak profesional atau malah dikorupsi. Akhirnya infrastruktur yang dibangun serba asal-asalan. Hasil­nya proyek jalan cepat rusak, rumah sakit atapnya bocor, bangu­nan sekolah kondisinya amburadul, jembatan ambruk, pengadaan alat kesehatan abal-abal dan sebagainya. Ujung-ujung­nya, utang tidak produktif, tidak memacu pertumbuhan ekonomi, malah menambah defisit dan memperbesar utang yang sudah ada sebelumnya.

Optimistis utang lunas

Bila utang lunas otomatis tiap tahun pemerintah RI tidak per­lu repot mengalokasi anggaran wajib untuk membayar bunga dan utang jangka pendek yang besarnya mencapai Rp 100 triliun lebih. Uang sebesar itu lebih dari cukup untuk mem­­bangun ribuan kilometer infrastruktur jalan raya mulus, ribuan gedung sekolah dan rumah sakit, atau puluhan pelabuhan.

Utang yang ditujukan untuk membangun infrastruktur harus benar-benar tepat sasaran agar produktif memacu pertumbuhan ekonomi dan memperlancar ekonomi dan bisnis. Di samping itu, SDM melimpah dan potensial diarahkan untuk mengelola kekayaan sumber daya alam sendiri baik pertambangan, per­kebunan, kelautan dan memaksimalkan industri hilir sehingga mampu memproduksi produk yang bernilai tambah, bukan sekadar menjadi sasaran empuk lokasi pertambangan dan sum­ber daya alam perusahaan asing, tapi hasilnya diangkut ke luar negeri dan kita cuma dapat bagian nol koma sekian persen.

Pernyataan Menkeu Sri Mulyani menjadi momentum optimis­­tis untuk melunasi utang Indonesia. Mungkin tidak tahun ini, minimal lima tahun ke depan Indonesia sudah tidak punya utang. Tentu dengan mengubah pola pikir, kebijakan ekonomi, memantapkan infrastruktur, pemanfaatan SDA sekali­gus memaksimalkan potensi SDM yang melimpah.***

Penulis alumnus UMSU

sumber:harian.analisadaily.com
Opini