Ilustrasi

Sudah beberapa bulan terakhir, kebakaran hutan dan lahan yang diikuti kabut asap, menyergap sebagian wilayah, terutama di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan dan akhirnya menyebar ke Maluku dan Papua. Korban yang terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sudah tak terhitung. Sementara korban meninggal terus berjatuhan. 

Upaya memadamkan sejumlah titik api yang membakar areal hutan di Sumatera dan Kalimantan sejauh ini belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Padahal, pemerintah telah mengerahkan ribuan personel TNI untuk memadamkan api, dan juga menggunakan water bombing. Namun, situasi di Palembang serta Riau di Sumatera, dan Palangkaraya di Kalimantan tampaknya justru makin parah, sebagaimana tercermin dari keluhan warga.

Sejalan dengan perkembangan itu, di Jakarta, pemerintah pun sibuk mencari cara untuk mengatasi masalah itu. Antara lain, persiapan evakuasi warga terdampak hingga kemungkinan menetapkan masalah itu sebagai bencana nasional. 

Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan sejumlah instruksi, utamanya terkait evakuasi warga. Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan perlu usaha lebih keras lagi untuk memadamkan api secara nasional. Fakta permasalahan di lapangan plus kesibukan pemerintah pusat itu memunculkan kesan bahwa telah terjadi eskalasi pada areal hutan yang terbakar. 

Ekskalasi itu setidaknya tercermin dari munculnya opsi menetapkan darurat nasional bencana asap. Kemungkinan dipilihnya opsi itu menjadi penanda bahwa upaya pemadaman selama ini belum mencatat progres yang meyakinkan. Sangat memprihatinkan karena warga pada sejumlah kota di Sumatera dan Kalimantan telah menjalani penderitaan yang cukup lama. 

Karena itu, sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah segera mencari cara atau strategi untuk mengakhiri bencana kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. Wakil Presiden sudah menilai perlunya usaha lebih keras lagi untuk memadamkan api. Penilaian itu harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret. 

Misalnya, selain mengerahkan potensi kekuatan di dalam negeri, pemerintah sebaiknya juga menggunakan para spesialis pemadaman dari negeri lain. Pengerahan kekuatan yang lebih besar sangat diperlukan. Bukan karena tidak percaya pada kemampuan sendiri, melainkan semata-mata demi mengakhiri penderitaan warga terdampak. 

Selain itu, perlu juga diteliti faktor-faktor yang menyebabkan tereskalasinya masalah ini. Apakah semata-mata karena faktor alam, atau pembakaran yang dirancang untuk tujuan tertentu? Warga Riau kemarin dibuat resah karena beredarnya pesan berantai lewat BBM dan Whatsapp. 

Tidak Nyaman

Pesan berantai itu mengingatkan warga tentang gas karbondioksida yang levelnya sangat berbahaya (beracun) akan sampai di Provinsi Riau. Publik melihat bahwa pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, benar-benar diganggu bencana kabut asap yang berlarut-larut ini. 

Bukan hanya penyebarannya yang sudah mengganggu negeri tetangga, tetapi juga semua akibat yang harus ditanggung oleh warga terdampak. Presiden dan Wakil Presiden pasti tidak nyaman dengan situasi seperti sekarang. Apalagi, warga terdampak sudah menyalahkan pemerintah karena dinilai tidak mampu memadamkan api. 

Warga terdampak kebakaran hutan di Kalimantan merasa dianaktirikan, karena menilai pemerintah lebih fokus pada penanganan kebakaran hutan di Sumatera. Karena perkembangannya seperti itu, pemerintah hendaknya perlu lebih bersungguh-sungguh mengatasi persoalan ini, serta memberi perhatian sama besar terhadap warga terdampak di Sumatera dan Kalimantan. Karena target utamanya adalah memadamkan api dan mengakhiri penderitaan, pemerintah disarankan untuk tidak ragu untuk meminta bantuan dari negara lain, sejauh bantuan itu efektif pemadaman api.

Sementara masalah di Sumatera dan Kalimantan belum tertangani dengan baik, di Jawa terjadi juga kebakaran kawasan hutan. 

Jumat (23/10) kemarin, dilaporkan bahwa muncul kobaran api yang membakar hutan di lereng Gunung Lawu sisi timur atau daerah Magetan, Jatim. 

Dalam waktu singkat, kobaran api makin meluas merembet hingga sisi barat di kawasan Cemorokandang di Karanganyar, Jateng. Akibatnya, kabut asap tipis menyelimuti Kota Solo dan sebagian besar kawasan di Kabupaten Karanganyar di Jateng, semenjak siang hingga sore ini. Asal asap diduga dari kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu di perbatasan Jateng dan Jatim itu.

Lalu, bagaimana penanganan kabut asap yang telah mengganggu aktivitas warga, pendidikan, dan dampak ekonomi yang sangat besar? Upaya pemerintah belum efektif mengurangi dampak kabut asap. 

Bantuan sejumlah negara sahabat juga belum membuahkan hasil maksimal. Yang terjadi, asap malah kian tebal dan kini menyebar lagi ke negara tetangga Malaysia, Singapura dan Thailand Selatan. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan kebakaran hutan pada tahun ini, sebesar 90% disebabkan manusia. 

Tapi, mengapa penanganan termasuk sanksi kepada manusia yang sebagian besar di belakangnya adalah perusahaan besar yang mendapat hak pengelolaan hutan, terkesan tidak tegas? 

Lemahnya penegakan hukum terhadap pembakar lahan dan hutan, adanya peraturan bupati yang membolehkan pengusaha untuk membakar lahan dalam batas luas tertentu, menjadi aturan abu-abu yang kerap dijadikan justifikasi pembakaran lahan. 

Kini, faktor Elnino dan cuaca ekstrem yang menimbulkan kemarau panjang ikut memperparah bencana kebakaran dan kabut asap. Presiden sudah beberapa kali meninjau lahan yang terbakar, bahkan pernah menggelar rapat koordinasi penanganan soal ini di bekas lahan terbakar. 

Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar juga tak lelah mengatasi musibah ini. Begitu juga menteri terkait seperti Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang melihat dampak sosial kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Tapi mengapa api dan asap masih juga belum teratasi? 

Itulah pertanyaan yang terus bergayut. Pemimpin di pusat terus berusaha, api tak berhenti menyala dan asap semakin mengepul ke segala penjuru, sesuai arah angin. 

Media tidak henti mengkritik tajam hingga ada yang menyimpulkan Indonesia bagai negeri dikepung asap. Para pemimpin pusat dan daerah sering alpa kejadian yang berulang bertahun-tahun. 

Sialnya, mereka sering menyalahkan pemimpin sebelumnya. Ketika masalah yang dihadapi pemimpin sebelumnya itu kini berulang, mereka tak sanggup mengatasinya. Dalam banyak peristiwa, bencana dan kasus, pemimpin kerap berpikir pendek dan menempuh penyelesaian juga dengan jangka pendek. 

Sedangkan penyelesaian menyeluruh dan jangka panjang, tidak dilakukan secara serius. Contoh dalam kasus kebakaran hutan ini ada pernyataan mantan Gubernur Kalteng Teras Narang. 

Rupanya sejak awal kepemimpinan Presiden Jokowi, kader PDIP itu telah mengirim surat ke Jokowi. 

Dia mengingatkan bahaya besar mengancam Kalteng, tapi hingga bahaya itu benar-benar terjadi, surat itu tak direspons Presiden. Dalam hubungan ini, kita melihat pemerintah atau menteri kabinet dan presiden-wapres, terlihat kurang koordinasi dalam menangani kebakaran hutan dan kabut asap.