Oleh: Rohendi, SIP. Dalam Tajuk Harian Analisa, edisi Se­­lasa 11 Agustus 2015 lalu disebutkan bah­wa para pedagang da­ging sapi di se­­jumlah kota di Indonesia melakukan aksi mo­­gok massal berjualan. Hal ini dipicu ka­­rena tingginya harga daging sapi yang te­r­us merangkak naik, meski hari raya su­dah usai. Bahkan harga daging sapi ter­sebut di­nilai melampaui nilai jual ketika Idulfitri ke­marin mencapai Rp 140 ribu per kilo gram.

Tentunya mahalnya harga daging sapi ini membuat pihak pedagang merasa bila me­reka juga memaksakan diri menjual da­ging sapi itu ke konsumen, maka ke­mungkinan besar konsumen tidak akan mem­belinya mengingat harga daging yang di atas rata-rata normal, karena itu ti­dak ada pilihan lain, agar tidak merugi te­rus-terusan, mereka melakukan aksi mo­gok.

Sebenarnya, biasanya kenaikan harga-harga pangan terjadi menjelang hari besar keagamaan seperti Lebaran yang baru lewat. Namun kali ini hampir sebulan setelah Lebaran, harga-harga kebutuhan dapur kembali bergejolak. Harga yang mencolok kenaikannya adalah daging sapi yang mencapai sekitar 140.000 per kilogram. Padahal setelah Lebaran sudah tu­run di bawah 100.000 rupiah per­ki­lo­gram. Hal yang sama juga terjadi pada ko­moditas cabe yang naik dua kali lipat men­jadi sekitar 60.000 perkilogram. Ko­moditas lain seperti beras, bawang merah dan putih juga naik, tapi tidak seberapa.

Diminta Turun Tangan

Kenaikan daging kali ini juga unik. Bia­sanya yang protes para pembeli atau kon­su­men. Namun kali ini yang protes jus­tru para pedagang daging sapi. Para pen­jual daging sapi berhenti berjualan un­tuk beberapa hari karena tingginya har­ga. Mereka memprotes karena harga yang terlalu tinggi sehingga menyulitkan pen­jualan kembali. Para pedagang minta pe­merintah turun tangan menangani har­ga daging sapi yang terlalu tinggi. Angka 140.000 rupiah perkilogram berarti sama dengan harga waktu Lebaran kemarin. Asosiasi Pedagang Daging Sapi men­de­sak pemerintah untuk "operasi pasar" guna menurunkan harga.

Mereka tidak bisa menjual lagi karena te­r­­lalu tinggi. Tentu kalaupun sekarang dia­­da­kan operasi pasar, tidak ada jaminan ke­­­lak akan stabil terus. Yang perlu di­lakukan pe­­merintah antara lain men­do­rong para pe­­tani sapi untuk semakin meng­giatkan pe­ternakan sehingga pro­duksi bisa mening­gi.

Indonesia dikenal banyak bibit sapi dan lahan luas akan tetapi tidak mampu me­menuhi kebutuhan daging dalam ne­geri. Untuk menutup defisit selalu impor da­ging sapi. Sekarang yang terjadi justru se­baliknya dari usulan tersebut. Para pe­ternak malah menjual ternak baik sapi mau­pun kambing karena kesulitan pakan. Rum­put sulit ditemukan karena kering lantaran lama tidak turun hujan.

Untuk mengantisipasi situasi demiki­an, pemerintah juga harus berkampanye agar masyarakat mengurangi konsumsi da­ging sapi. Kampanye mengurangi ma­kan daging sapi perlu menjadi komitmen na­sional agar tidak terjadi gejolak.

Dari sisi kesehatan, terlalu ba­nyak me­ngonsumsi daging (sapi) juga ti­dak baik. Jika kebutuhan dalam negeri me­­nu­run, Indonesia malah akan mampu meng­­ekspor daging sapi. Pertumbuhan pen­­­duduk yang tinggi tanpa diikuti kam­panye pengurangan konsumsi daging, ke depan akan selalu kekurangan. Ke­bu­tu­han daging sapi terus meningkat. Mi­sal­nya, tahun 2015 ini mencapai 640.000 ton. Jumlah ini naik meningkat 8,5 persen di­banding tahun lalu sebesar 590.000 ton.

Pertambahan Jumlah Penduduk

Selain pertumbuhan ekonomi, kenai­kan ke­butuhan sapi juga terjadi karena ber­tambahnya jumlah penduduk. Tahun ini kon­sumsi daging sapi diperkirakan men­ca­pai 2,56 kilogram (kg) per kapita per ta­hun, atau meningkat 8,5 persen di­bandingkan ta­hun lalu 2,36 kg per ka­pita/tahun. Kon­sumsi daging sapi di Indo­nesia per tahun mencapai 4 juta ekor dari impor dan lokal. Jumlah ini untuk me­menuhi kebutuhan dalam negeri. Tahun ini diperkirakan juga akan ada isu impor da­ging sapi. Keengganan pemasok me­ngucurkan daging diduga sebagai bagian dari upaya kartel daging agar bisa me­ngajukan impor.

Melambungnya harga daging sapi dan ke­langkaan beras memang selalu diikuti ke­khawatiran akan dimanfaatkan untuk men­dorong impor.  Dalam dua komoditas tersebut memang banyak pemainnya. Me­reka mengambil untung dari kelang­kaan yang mereka mainkan. Komoditas lain sebenarnya dapat dipenuhi sendiri oleh masyarakat seperti kekurangan ca­bai. Harga cabai bisa disiati dengan sejak dini mengampanyekan untuk menanam sendiri.

Masyarakat harus didorong untuk memanfaatkan lahan di pekarangan. Apalagi cabe juga bisa hidup di dalam pot. Andai setiap rumah tangga menanam cabe 10 pot saja, maka tidak pernah akan ke­kurangan cabai di pasar. Harga cabai juga tidak akan berfluktuasi.

Terkait dengan harga sapi, si­ma­la­ka­ma me­mang. Pembatasan importasi sapi oleh pe­merintah sampai 50.000 ekor un­tuk Kuar­tal III telah dicacimaki sebagai biang segala ke­naikan itu. Kritik tersebut mem­ban­ding­kannya dengan importasi se­kitar 200.000 per triwulan selama Kuar­tal I dan II.

Untuk ke sekian kalinya krisis sapi meng­gila, meski konsumen aktifnya sebenarnya hanyalah sekitar 16,5% saja. Sungguh tidak jelas apakah kenaikan harga ini karena ke­langkaan akibat turunnya importasi dan cada­ngan. Ataukah pelangkaan, rekayasa pemilik modal untuk memaksa pemerintah mele­barkan kembali kran impor dengan segala rente dan gratifikasi yang menyertainya.

Apa yang terjadi pada 2012 yang diwarnai kontaminasi bakso dengan daging babi dan tikus, kali ini berpotensi kembali berulang. Dan kembali akan kita simak, sejauhmana efektivitas upaya stabilisasi pemerintah de­ngan bersegeranya Bulog melakukan operasi pasar (OP).

Sejalan dengan mandat Nawacita dan UU 18/2012 tentang Pangan, pembatasan im­portasi sapi menjadi 50.000 ekor tentu merupakan keputusan yang sangat berdaulat dan nasionalistik.

Meski demikian, sudah barang tentu diper­lukan beberapa prasyarat kebijakan dimak­sud. Antara lain: (1) kebenaran data, (2) po­tensi substitusi impor, (3) efektivitas ope­rasi pasar, (4) kekuatan kendali Kabinet Kerja dalam tataniaga, dan (5) kapasitas market intelligent Kabinet Kerja.

Yang terakhir ini sangat diperlukan Ka­binet Kerja untuk bisa membaca fakta lapa­ngan dengan benar: apakah krisis ini terjadi karena kelangkaan atau pelangkaan. Bukan sebuah prasangka buruk tentang kemung­kinan pelangkaan ini karena potensinya adalah sebuah kenis­cayaan.

Secara teknis mudah sekali dengan me­ngatur jumlah penyembelihan. Ketika sapi dikandangkan dan tidak dibawa ke rumah potong hewan (RPH), maka detik itu pula pa­sok daging sapi pasti menyusut dengan aki­bat yang sama: kelangkaan pasar. Mana­kala kelangkaan model begini tidak terdeteksi, maka itulah kelema­han pemerintah untuk mudah didikte pemilik uang.

Karena itu, mudah sekali dibayang­kan bah­wa ketika kelima prasyarat yang dipapar­kan ini tidak berada dalam genggaman Kabi­net Kerja, maka keputusan nasionalistik dan berdaulat yang dicanangkan akan selalu men­jadi simalakama.

Satu prasyarat saja tidak dipenuhi, sudah bisa dipastikan bahwa kebi­jakan apapun adalah bom waktu untuk mele­daknya krisis sapi gila. Menggilanya harga daging sapi ini harus menjadi perhatian sek­sama dalam jaja­ran Kabinet Kerja umum­nya, dan khususnya kementerian yang mem­bi­dangi perekono­mian, untuk bisa menjadi titik balik guna melakukan reorientasi.(analisadaily.com) Opini