Untuk memastikan kesiapan pengamanan penyelenggaraan Pilkada serentak di Sumatera Utara yang rencananya dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2015, Kapolri Badron Haiti beserta rombongan secara langsung turun dari Jakarta menyambangi Provinsi Sumatera Utara, Rabu tanggal 28 Oktober 2015 yang di pusatkan pada Mako Brimob Poldasu Jalan Wahid Hasyim Medan-Sumut. Dalam kesempatan kunjungan ini Kapolri mengingatkan, "Penyelenggaraan Pilkada serentak di Sumatera Utara ancamannya lebih tinggi dari pada Pilkada-pilkada sebelumnya. Untuk itu seluruh jajaran baik di Polres, Polda maupun fungsi operasional dan pembinaan diminta bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan pengamanan pilkada. (Analisa, Kamis tanggal 29 Oktober 2015, hal. 1).

Pilkada Sumut 2015, yang diikuti 73 pasang calon yang diselenggarakan pada 23 Kabupaten/Kota, memiliki potensi terjadinya konflik. Kerawanan konflik pada masing-masing daerah memiliki potensi yang berbeda. Menurut Aulia Andri, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut kepada media pers, "kerawanan tersebut didapatkan dari pemetaan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia yang terangkum dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dipublikasikan Bawaslu Republik Indonesia pada 1 September 2015, Sumut berada pada posisi kelima setelah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Maluku, dan Papua".

Untuk mengukur kerawanan konflik di suatu daerah menghadapi Pilkada 2015 ini, Bawaslu RI menetapkan lima indikator kerawanan. Dari lima indikator tersebut Sumatera Utara memperoleh hasil yang sangat menghkawatirkan yaitu, pertama, aspek profesionalitas penyelenggara dengan indeks 2,81, digolongan cukup rawan, kedua, politik uang dengan indeks 2,30, digolongkan cukup rawan, ketiga, akses pengawasan dengan indeks 1,9 digolongkan aman, empat, aspek partisipasi masyarakat dengan indeks 3,4 digolongkan rawan, lima, aspek keamanan daerah dengan indeks 2,41 digolongkan cukup rawan. Atas dasar pemetaan tersebut, hanya akses keamanan saja yang dinyatakan aman di Sumatera Utara menghadapi Pilkada 2015, sedangkan aspek profesionalisme penyelenggara pilkada, politik uang dan keamanan daerah dinyatakan cukup rawan, sementara aspek partisipasi masyarakat digolongkan rawan.

Masa kampanye yang sudah bergulir dari tanggal 27 Agustus 2015 hingga tanggal 5 Desember 2015, pada beberapa daerah menunjukkan adanya bibit-bibit konflik terutama pada beberapa daerah di Pulau Nias, walau masih dalam rasionalitas yang terkendali oleh pihak keamanan. Namun, apabila konflik ini terus berlanjut tanpa pengawasan maksimal dikhawatirkan akan dapat menodai penyelenggaraan Pilkada secara langsung yang masih berada dalam tahap awal penyelenggaraan pilkada serentak.

Menyikapi Ancaman Konflik

Sumut sangat popular dengan heterogenitasnya, yang membuatnya berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Sumatera Utara memiliki struktur masyarakat yang berbeda karakteristik baik dari aspek, suku, agama, ras, adat-istiadat, antar golongan dan etnik dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Pada satu sisi, perbedaan ini tentu merupakan kekayaan budaya nusantara yang potensial untuk menarik minat wisatawan datang ke daerah ini, namun pada sisi lain apabila tidak dirajut dengan baik ia dapat menjadi sumber konflik yang dapat menjadi masalah nasional. Justru itu, berbagai pihak sering mengatakan bahwa, konduksivitas keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dan etnik di Sumatera Utara menjadi barometer untuk mengukur kondisivitas secara nasional.

Dalam teori politik, beberapa pakar politik menggolongkan sikap atau pola pemilih untuk memilih jagoannya ke dalam dua kategori yaitu, pemilih rasional dan pemilih emosional. Pemilih rasional adalah para pemilih dalam memilih jagoannya berdasarkan rasio, akal sehat tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan etnik kandidat yang dipilihnya. Artinya mereka memilih kandidat berdasarkan kemampuan, popularitas dan faktual sang kandidat. Sedangkan pemilih emosional merupakan kebalikannya. Seorang pemilih emosional sering kali menetapkan pilihannya karena kesamaan, marga, kesamaan garis keturunan, kesamaan golongan, kesamaan suku, agama dan tak jarang karena alasan uang (Money Politics). Mencermati, golongan pemilih di Sumatera Utara bahkan di Indonesia, masih banyak yang berada dalam golongan pemilih emosional. Mereka umumnya, masih melek politik dan bahkan buta politik sehingga tidak jarang, apabila jagoannya tidak berhasil menjadi kampiun alias pemenang Pilkada, mereka nekat melakukan tindakan-tindakan anarkis baik dengan maksud menggagalkan pelaksanaan Pilkada maupun untuk mempengaruhi keputusan KPUD meloloskan jagoannya menjadi pemenang.

Ancaman pilkada Sumut 2015 tentunya tidak hanya bersumber dari perbedaan suku, agama, ras, antar golongan dan praktek politik uang untuk mempengaruhi pemlih dalam menentukan pilihannya. Melainkan juga sikap adil  petugas Pemilu memperlakukan Tim Sukses dan pendukung pasangan calon di TPS, sikap Bawaslu terhadap cara-cara kampanye dan cara mempengaruhi massa pemilih oleh TS dan pendukung pasangan calon dan lain-lain. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan di 23 kabupaten/kota di Sumut juga berpotensi memunculkan intervensi terhadap jajaran pegawai negeri sipil (PNS) dari pemkab/pemko masing-masing. Hal ini dikarenakan lebih dari 50 persen peserta calon kepala daerah adalah petahana.

Mencermati potensi konflik dan kerawanan sosial di Sumatera Utara menghadapi Pilkada 2015, Kapolri Badroddin Haiti tentunya tidak akan mau dua kali kehilangan tongkat sebagaimana kerusuhan yang terjadi Tolikara-Papua dan Aceh Singkil Provinsi NAD. Dengan keterlambatan Polri melakukan deteksi dini atas kasus tersebut menyebabkan jatuhnya korban jiwa, eksodus ke luar daerah dan korban harta benda dari kedua belah pihak. Menurut Wakapoldasu, Brigjen Pol Ilham Salahuddin, usai menggelar Operasi Mantap Praja 2015, di Lapangan Merdeka Medan, Rabu (26/8/2015), semua wilayah di Sumut rawan konflik pada Pilkada, dan hal inilah yang perlu diantisipasi oleh Polri dan TNI serta yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada," Untuk itu, sebanyak 12.149 personil akan diturunkan guna mengantisipasi terjadinya konflik tersebut.

Untuk mengamankan Pilkada Sumut 2015, tentunya tidak adil apabila hanya meletakkan tanggung jawab dipundak Polri dan TNI, akan tetapi harus saling bahu membahu dengan seluruh lapisan masyarakat. Seperti kata pepatah, Ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Harapan masyarakat Sumut tentunya, Pilkada 2015 dapat membawa berkah dan kehidupan yang lebih demokratis bagi daerah ini. Semoga…!

(analisadaily.com)
Opini