Rabu, 29 Apr 2026

Opini

Menanti Indonesia Bebas Korupsi

Oleh: Gigih Suroso
Senin, 12 Des 2016 08:47
Internet
Ilustrasi

Beberapa waktu lalu penulis mengikuti kelas politik cerdas berintegritas yang diadakan oleh KPK. Kegia­tan ini bertujuan untuk melatih generasi muda yang cerdas dalam berpolitik, serta memiliki integritas, goalnya sederhana, agar pemimpin masa depan yang akan di duduki oleh pemuda hari ini terbebas dari praktek korupsi. Hanya generasi muda, satu-satunya harapan yang tersisa, agar Indonesia kedepanya memiliki pemerintahan yang bersih, atau setidak­nya angka korupsinya sangat rendah. Iba­rat membengkokkan batang pohon, tentulah sangat sulit. Akan lebih muda jika membengkokkan ranting pohon yang masih lentur

Korupsi bukan hal tabuh lagi untuk di­bicarakan, dari yang atas sampai ba­wah, dari mulai sembunyi dibawah meja sam­pai meja-mejanya ikut dikorupsi. In­donesia terus mengalami krisis ke­per­cayaan terhadap para pemimpin. Satu per­satu. Dari mulai DPR sampai pe­rangkat desa sudah mulai mencicipi hasil korupsi.

Kesaktian Pancasila dan kegagahan Undang-undang pun ternyata belum cukup ampuh untuk menghadang pergerakan korupsi yang semakin cepat. Ham­pir semua lapisan disentuh praktek ko­­rupsi, dari lembaga pendidikan sampai aga­­ma, lalu siapa lagi yang bisa di­per­ca­yai oleh rakyat untuk tetap menaruh ha­ra­pan. Kepada siapa pula kita akan mem­per­cayakan suara kita, kalau wakil rak­yat­nya pun sudah banyak yang tidak amanah

Indonesian Corruption Watch (ICW) me­lakukan pemetaan kasus korupsi di In­donesia periode Januari 2016 hingga Juni 2016. Sepanjang waktu itu, sebanyak 210 kasus ditangani dan 500 orang di­tetapkan sebagai tersangka oleh 3 Intitusi pe­negak hukum. Pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ke 88 dari 168 negara yang diamati oleh lembaga Trans­parency International. Tentu ini bukan prestasi, ,malainkan data yang bisa dijadikan tolok ukur kalau In­donesia masih berada pada bayang-bayang korupsi

Bukan tidak berusaha, Indonesia su­dah membentuk lembaga independen KPK dan masih lagi lembaga-lembaga lain yang tumbuh dengan tulus untuk me­merangi korupsi. Aktivis-aktivis anti ko­rupsi juga bermunculan, dengan mak­sud membantu mengurangi praktek ko­rupsi. Namun semua itu tampaknya be­lum sebanding dengan besarnya peluang seseorang untuk melakukan korupsi.

Parahnya lagi, jika korupsi ini selalu menjerat pejabat-pejabat tinggi di negeri ini, baru-baru saja menjerat pejabat pajak, tidak ketinggalan kepala daerah, guber­nur dan bahkan lembaga penegak hukum. Ke­sem­patan korupsi sering kali datang pada kita yang punya kekuasaan, karena saat itulah terbuka celah untuk menyele­wengkan wewenang

Partai politik ikut menentukan  

Tidak kalah pentingnya, partai politik juga sebenarnya ikut menentukan apakah korupsi bisa dihadang, setidaknya ber­kurang. Lahirnya kader-kader pemim­pin negeri ini juga buah hasil dari partai politik, itulah mengapa partai politik harus bisa menjadi perahu yang meng­gi­ring kadernya pada pelabuhan kejujuran. Ja­ngan sekedar mengum­pulkan seba­nyak-banyaknya kader untuk sebuah kemenangan

Kita tidak boleh lupa mengapa partai politik itu dibentuk, tentu bukan untuk mem­perebut kekuasaan belaka, ada misi dimana kesejahteraan rakyat harus di­junjung. Jangan sampai partai politik ke­hilangan ruh, tidak tahu kemana tu­juannya. Pengkaderan para kader sa­ngatlah penting, apalagi dengan latar belakang yang bervariasi, partai politik ha­rus mampu menyatukan visi kadernya un­tuk mematuhi undang-undang dan pan­casila

Hari ini panggung politik semakin ramai ditungangi, banyak masyarakat yang mulai mengkonvers  profesinya menjadi politikus. Karena tampaknya pun menjadi politikus ada untungnya, apalagi ka­lau berhasil menduduki posisi di pe­me­rintahan, gajinya lumayan cukup besar. Inilah salah satu faktor mengapa ba­nyak orang berbondong-bondong men­jadi politikus untuk meraup ke­un­tungan belaka. Walaupun tidak semua.

Disinilah peran parta politik dibutuh­kan, memberikan pendidikan politik yang san­tun dan beretika, mementingkan uru­san rakyat bukan pribadi atau kelompok. Bukan sebaliknya, karena partai meminta ongkos yang mahal, setelah menda­patkan jabatan, akhirnya harus mena­bung uang untuk  bisa membayarnya.

Bukan hanya pada tantanan politikus yang harus dididik oleh partai, untuk ka­langan masyarakat biasa pun harus diajarkan tentang bagaimana integritas itu harus dimiliki. Jangan pula, generasi muda dipertontonkan dengan praktek ko­rupsi yang seolah berjalan tanpa takut hukuman

Terkadang tanpa sadar, atau memang su­dah jadi kebiasaan. Dari lembaga pen­didikan korupsi itu muncul. Penulis masih ha­fal betul bagaimana peserta kelas po­litik cer­das berintegritas waktu itu saling ber­tukar informasi tentang keadaan kampus­nya. Ada praktek korupsi yang dibiar­kan ka­rena sudah dianggap biasa. Lebih mi­risnya karena semua diam

Satu lagi dilema, mengapa korupsi ma­sih terus tumbuh, bahkan subur. Sikap skeptis masyarakat telah mematikan rasa ke­pedulian, kalau rasa peduli hilang maka ikut bersamanya pengawasan yang alpa. Kalau sudah tidak ada pengawasan, berarti penerima wewenang, dalam lingku­ngan apa pun, akan dengan mudah menyalah­gu­nakan jabatannya untuk melakukan korupsi.

Kita barang kali lupa, kalau mendiam­kan kesalahan juga sebuah kejahatan. Lihat saja, jika kita mene­mu­kan ada prak­tik korupsi lalu kita diam, takut dan tidak berani untuk mencegah atau melaporkan, maka jatuhnya adalah pengulangan. Sebab pelaku korupsi merasa aman dan tidak diawasi, tidak menutup kemungki­nan besok melakukan korupsi lagi dengan jum­lah yang lebih banyak

Upaya KPK dalam memberantas ko­rupsi terus berlanjut, walaupun se­be­nar­nya tidak memungkinkan jika KPK be­ker­ja sendirian, mereka perlu bantuan dari kita, orang-orang yang sadar bahwa ko­­rupsi perlu dihadang pergerakannya lalu diberantas. Setidaknya dengan ada­nya penga­wasan, peluang untuk me­la­ku­kan korupsi semakin kecil.

Kita masih tetap menanti Indonesia bisa bebas dari korupsi. Di Hari Anti Korupsi International ini kita berharap, bangsa ini perlahan bisa terlepas dari praktek korupsi. Kita tidak bisa berharap seperti anak kecil yang menanti sosok heroik seperti spiderman, superman atau Peri yang bisa membasmi kejahatan dengan sekejap mata. Mungkin jika mereka benar-benar ada, Indonesia bisa bisa cepat bebas dari korupsi, tapi itu tidaklah sesuai adatnya

Bahkan kemerdekaan kita hari ini pun, bukan hasil dari kekuatan sihir, melainkan kekuatan para pahlawan yang bersatu mela­wan penjajahan, mereka mengorbankan keri­ngat dan darah. Sama halnya dengan sis­tem demokrasi yang sedang kita anut, bu­kan kado yang tiba-tiba turun dari langit, de­mokrasi ada karena buah hasil dari perjuangan.

Begitu pula dengan korupsi, setidaknya sambil menanti Indonesia bebas korupsi kita ikut berperan mewujudkannya, dengan cara memilih pemimpin yang berintegritas, atau sederhananya memastikan diri sendiri dan keluarga punya sifat jujur dan berinte­gritas.***

Penulis Mahasiswa FEBI dan Kru LPM Dinamika UIN SU.

sumber:harian.analisadaily.com

Opini
Berita Terkait
  • Rabu, 29 Apr 2026 17:02

    Secara Musyawarah dan Mufakat, Zulfadli Pimpin PWI Rohil

    BAGANSIAPIAPI - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Rokan Hilir resmi menggelar Konferensi ke VIII pada Rabu (29/4) pagi di Bagansiapiapi.  Acara berlangsung di Aula Kantor Dinas Pe

  • Rabu, 29 Apr 2026 17:01

    Dibuka Sekretaris Dinas Kominfo Rohil, PWI Rokan Hilir Gelar Konferensi ke VIII

    Rokan Hilir - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Rokan Hilir menggelar Konferensi ke VII, Rabu (29/4/2026) pagi. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Dinas Kominfo Zuliandra itu dilaksa

  • Rabu, 29 Apr 2026 12:59

    Perjalanan KRL Dibatasi Sampai Stasiun Bekasi Pasca-Kecelakaan

    JAKARTA - Proses pemulihan jalur kereta di lintas Bekasiâ€"Cikarang masih terus dilakukan usai terjadinya tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL yang terjadi pada Senin, 27 April 2026.

  • Rabu, 29 Apr 2026 12:57

    Korban Meninggal Kecelakaan Kereta di Bekasi Bertambah Jadi 16 Orang

    JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebutkan korban meninggal dunia akibat kecelakaan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek jarak jauh di Bekasi Timur bertambah menjadi 16 o

  • Rabu, 29 Apr 2026 12:38

    Penerima Bansos Gabung Kopdes Merah Putih Bebas Iuran

    JAKARTA - Penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako bergabung dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hal ini dilakukan setelah Kementerian Sosial (Ke

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.