Pada 20 Oktober 2015, tepat setahun lalu Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dilantik sebagai pemimpin negeri ini. Masih teringat euforia pesta kemenangan pasangan yang mengusung Nawacita sebagai program prioritasnya. Bahkan, usai pelantikan, Joko Widodo dan Jusuf Kalla diarak dalam suatu kiran budaya, dari Senayan hingga Istana Negara. Puluhan ribu massa rakyat mengelukkan pemimpin baru yang diharapkan membawa perubahan besar lima tahun ke depan. Bagaimana setelah setahun? Masyarakat pasti terbelah, satu kelompok masyarakat pasti menilai kinerja pemerintahan sudah bagus, on the track, sesuai dengan harapan masyarakat. 

Kelompok lain menilai masih banyak janji Presiden yang belum ditunaikan, bahkan banyak dari kelompok yang kritis ini beranggapan, apa yang dicitakan, termasuk dijanjikan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), berlawanan dengan kebijakan yang diputuskan. Menurut kita, sah sah saja masyarakat menilai kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam setahun ini, sebab segala kebijakan pemerintahan mulai pelantikan sampai saat ini, rakyatlah yang merasakan. 

Saat dilantik menjadi presiden RI, 20 Oktober 2014, Jokowi memikul harapan masyarakat yang sangat besar. Figurnya yang bersih dan sederhana mengundang harapan masyarakat yang sudah bosan dengan berbagai pencitraan dan janji. Pemerintahan Jokowi diharapkan mampu mendorong percepatan ekonomi dan menciptakan pemerataan. 

Dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita yang hanya US$ 3.500 serta kesenjangan ekonomi dan ketimpangan yang cukup lebar, Indonesia jauh tertinggal dibanding sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Korsel yang pada tahun 1960 masih di kelompok yang sama dengan Indonesia. RRT yang pada tahun 1960 jauh di bawah Indonesia, kini sudah jauh di depan dengan PDB per kapita US$ 7.500. Negeri Tirai Bambu itu sudah masuk upper middle income countries, sedangkan Indonesia berada di lower middle income countries dan terancam masuk middle income trap atau tak mampu naik kelas, bahkan merosot ke lower income countries. 

Besarnya kesenjangan ekonomi Indonesia terlihat pada rasio gini tahun 2014 yang sudah mencapai 0,41. Rasio gini pada 2005, tahun pertama Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, masih sebesar 0,35. Sedangkan besarnya ketimpangan pembangunan bisa dilihat dari besarnya kontribusi Jawa dan Sumatera terhadap PDB. Sekitar 58% PDB disumbangkan oleh Jawa. Jawa dan Sumatera mengontribusi 80% terhadap PDB. Kondisi ekonomi global tidak membantu Presiden Jokowi memenuhi harapan publik Indonesia akan percepatan perbaikan kesejahteraan. Perlambatan ekonomi global, kebijakan ekonomi AS, dan merosotnya ekonomi RRT menghambat langkah pemerintah. 

Menyulitkan Pemerintah

Perubahan ekonomi global yang begitu cepat dan ketidakpastian menyulitkan pemerintah membuat kebijakan yang tepat. Ketika sebuah kebijakan diumumkan, situasi ekonomi yang dihadapi kadang sudah berubah. Perlambatan ekonomi langsung mendera perekonomian nasional sejak awal tahun. 

Kenaikan harga BBM pada bulan November 2014 sukses mengalihkan dana APBN yang beberapa dekade sebelumnya untuk konsumsi dialihkan sektor produktif. Subsidi BBM dipangkas untuk membangun infrastruktur. Tapi, hanya beberapa pekan kemudian, harga minyak mentah dunia terjun bebas dari sekitar US$ 60 ke US$ 40-an per barel. Perubahan ekonomi global yang begitu cepat membutuhkan respons yang juga cepat dan tepat. 

Kebijakan yang bagus di waktu yang kurang tepat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Kenaikan BBM di saat ekonomi slow down justru mengurangi daya beli masyarakat. Hanya dalam empat bulan pertama pemerintahan Jokowi, jumlah pengangguran terbuka naik sekitar 200.000 orang. 

Pada Februari 2015, pengangguran terbuka mencapai 7,4 juta atau 5,8% dari total angkatan kerja. Angka pengangguran terbuka diperkirakan sudah meningkat lebih dari 600.000 orang dalam delapan bulan terakhir. Presiden Jokowi menargetkan lapangan kerja baru 10 juta selama lima tahun atau rata-rata 2 juta per tahun.

Berbagai problem lain juga dirasakan rakyat negeri ini, apalagi rakyat di sejumlah provinsi yang kini dilanda kabut asap berkepanjangan akibat pembakaran lahan dan hutan, mereka merasakan negara dan pemerintahan kurang sikap, sehingga korban mulai berjatuhan, baik yang terserang penyakit ISPA maupun tewas mengenaskan. 

Lalu, bagaimana kita menilai setahun kinerja Pemerintah Jokowi-JK ini? Ukuran yang valid tentunya harus dilihat dari program priorotas yang dicanangkan selama kampanye dan awal pemerintahan yakni Nawacita  atau sembilan program prioriotas. 

Kita kutip program keempat Nawacita yakni menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Dalam kaitan ini, publik bisa dengan mata telanjang bagaimana keseriusan pemerintah dalam menuntaskan upaya pemberantasan korupsi. Yang terjadi, ketika pemerintahan Jokowi-JK mulai bekerja, pelan tapi pasti, kekuatan lembaga atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diobok obok. 

Dua pemimpin KPK  yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka hanya karena kasus yang  relatif ringan. Yang mengkhawatirkan, kewenangan KPK pun akan dibonsai melalui revsi UU KPK. 

Pemerintah nampak memberi peluang proses pembahasan revisi. Satu lagi program Nawacita yang tercantum pada urutan ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, sampai saat ini belum terasa. Yang terjadi justru keinginan untuk mandiri dan tidak bergantung pada impor, justru sebaliknya. 

Negara atau Pemerintah terkesan masih dikuasai oleh jaringan pada importir sehingga sejumlah kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lain masih harus diimpor. Tidak terlihat gerakan yang sangat serius untuk membatas impor dan menggerakkan rakyat untuk mampu mandiri memenuhi kebutuhan hidupnya. Alhasil  program prioriotas pemerintahan Jokowi-JK yang saat kampanye begitu menarik, menjanjikan dan penuh harapan, mulai hilang dari ingatan publik.  

Pelan tapi pasti, rakyat mulai tidak peduli lagi pada apa yang dijanjikan pemerintah. Belum lagi jika kita melihat berbagai persoalan serius di Tanah Air yang masih saja membelit dan pemerintah seperti gamang dalam menghadapinya. 

Kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap pekat, sampai saat ini belum juga mampu dipadamkan dan dihilangkan. Mengapa kebakara hingga meluas dan berkpanjangan? Simple saja, tidak ada koordinasi yang snagat baik di kalangan menteri terkait. Rakyat dibiarkan menderita. Teriakan dan derita akibat asap seperti hilang terbawa angin. 

Jadi selama setahun ini, yang paling menonjol adalah lemahnya koordinasi para menteri dan kepemimpinan Presiden serta Wapres seperti tidak jalan. Pemerintah juga terlambat melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam merespons situasi ekonomi yang memburuk. 

Meski masih banyak kekurangan, tentunya sejumlah langkah maju sudah ditorehkan. Persiapan pemerintah untuk membelanjakan dana APBN untuk pembangunan semakin baik. Tender akan dilakukan lebih awal agar mulai awal tahun, proyek infrastruktur sudah bisa dilaksanakan dan belanja barang sudah bisa diadakan.

(analisadaily.com)
Opini