Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen An­tam Novambar mengatakan, di gudang tersebut ditemukan berbagai mesin untuk mem­produksi obat (6/9).Tak hanya mem­produksi, pabrik tersebut juga me­nge­darkan obat-obatan secara ilegal. Pere­da­rannya mayoritas di Kalimantan Se­la­tan.Dalam jumpa pers tersebut, Ketua BPOM Penny Lukito menga­takan, obat yang dipalsukan rata-rata merupakan obat pe­reda sakit.Dari kelima pabrik itu, disita se­banyak 42.480.000 butir obat-obatan dari berbagai merek.Obat-obatan tersebut antara lain Carnophen, Trihexyphenydyl, Heximer, Tra­madol, dan Soma­dryl.Trihexyphenydyl dan Heximer mi­sal­­nya adalah obat pereda rasa sakit untuk me­ngobati penyakit parkinson, yang jika di­pakai berlebihan akan sangat ber­ba­haya.

Selain itu ditemukan juga obat tra­disional yang dipal­sukan. Loh kog bisa? ya bisalah, soalnya pelaku menam­bahkan zat kimia dalam bahan baku obat tra­disional sehingga berdampak fatal bagi pe­nenggaknya.Hingga saat ini, Ba­reskrim Polri masih melakukan pengem­ba­ngan dengan pe­meriksaan para saksi, di mana sudah 15 saksi yang diperiksa, tapi belum ada tersangkanya. Sungguh tak berlebihan jika kita sedang be­rada dalam kondisi darurat obat-oba­tan.

Membunuh Secara Dingin

Kita sangat menyesalkan kenapa uru­san vital kesehatan yang menjadi prio­ritas pelayanan publik ini bisa dengan mu­dah dimasuki kepentingan kotor. Ka­lau saja pemerintah sadar, kasus vaksin pal­su mestinya membunyikan alarm bah­wa rakyat sedang berada di hadapan para mafia obat yang berpura-pura ber­ju­bah profesional tapi sesungguhnya mem­bunuh secara dingin rakyat. Publik wajar jika khawatir dengan peredaran obat palsu ini. Bukan tak mungkin, tak se­dikit rakyat yang sudah menenggak obat-obatan abal tersebut, dan proses me­nuju kerusakan tubuh bahkan ke­ma­tian sedang dihadapi mereka.

Lalu siapa yang bertanggung jawab un­tuk hal tersebut? Pasti semua akan me­lempar tanggung jawabnya atau ramai-ramai mencari kambing hitam. Ini tentu tidak bertendensi menakut-nakuti. Tapi sebenarnya sebuah hardikan bagi pemerintah, agar tidak menyepelekan penjaminan obat-obat bermutu sebagai bagian dari kewajiban konstitusional. Apalagi, menurut polisi, peredaran obat palsu itu diduga sudah menjangkau dari Sa­bang sampai Merauke. Artinya, efek des­truksi obat-obat tersebut sudah me­luas karena terfasilitasi oleh komplo­tan jahat yang hanya berpikir "hari ini saya ma­kan siapa", tanpa peduli pada ni­lai ke­manusiaan. Taruhannya tentu saja masa depan bangsa. Seluruh generasi bisa rusak karena obat-obat palsu itu di­­edarkan untuk di­konsumsi anak-anak, re­maja, hingga orang dewasa.

Di titik ini ada ratusan juta nyawa rakyat yang diperta­ruhkan kalau urusan penjaminan mutu dan keaslian obat ter­sebut dikerjakan dengan sembara­ngan.Dalam kasus vaksin palsu, misal­nya, kita tidak habis heran mengapa aksi pe­malsuan baru ketahuan 10 tahun ke­mu­dian? Ini membuat kita mulai paham, bah­wa makin ke sini ternyata tidak semua hal-hal vital seperti kesehatan, selalu bisa dipercayakan sepenuhnya pengelo­la­annya kepada pemerintah. Sebagai­mana diketahui penyelidikan soal pro­duksi dan peredaran obat palsu dimulai de­lapan bulan lalu.Banyak pelaku tindak pidana yang mengaku menggunakan obat-obatan palsu tersebut sebelum melakukan kejahatan.

Pasalnya, obat-obat tersebut dapat me­nim­bulkan efek halusinasi yang amat mung­kin ikut berkontribusi terhadap ma­rak­nya kriminalitas. Artinya jika pe­merintah, aparat dan rakyat marah-marah soal frekuensi kriminalitas yang kian ting­gi hari-hari ini di masyarakat, bisa jadi faktornya berasal dari ke­cero­bo­­han ne­gara itu sendiri. Mengapa anak bisa dengan mudah menganiaya orang­tua­­nya, mengapa orang yang ter­singgung ha­nya karena perkara sepele bisa dengan mu­dah meng­habisi nyawa orang lain, atau mengapa orang­tua gam­pang sekali membunuh anaknya hanya karena terlalu rewel, atau mahasiswa langsung meng­ha­bisi nyawa do­sennya hanya karena men­dapat teguran. Ini contoh, bahwa po­tensi kejahatan tak se­mata digerakkan oleh lingkungan, men­tal diri, tetapi bisa juga dipicu oleh faktor ke­sehatan, buah ka­rya tangan-tangan tak bertanggung jawab.

Kalau sosok pelayanan kesehatan se­perti ini tak mau diperbaiki serius, maka jan­gan heran, kalau kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan oleh negara akan makin terkikis. Bu­kankah tanda-tandanya sudah terbaca saat ini? Lihat saja bagaimana ber­bon­dong-bondongnya rakyat pergi berobat ke negara tetangga seperti Malaysia dan Si­ngapura. Selain karena rumah sakit di Singapura rajin mempromosikan kehe­ba­tan pelayanan mereka, karena memang kua­litas pelaya­nan kesehatan termasuk layanan obat mereka sangat teruji dan di­akui internasio­nal. Bahkan ada yang ke sana hanya sekadar untuk pengecekan ke­sehatan berkala, tes darah, atau operasi kecil.

Usut Tuntas dan Bongkar

Data Kementerian Kesehatan pada 2013 memperkirakan setiap tahunnya pasien Indonesia yang berobat ke luar negeri menghabiskan biaya Rp 100 triliun. Menurut Chief Operating Officer Rumah Sakit Mount Elizabeth Singa­pura, Noel Yeo, di rumah sakit yang dia ke­lola menjadi langganan para pasien dari sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Medan, Surabaya, serta pa­sien dari Pulau Ka­li­mantan dan Su­lawesi. Setiap tahunnya, rumah sakit itu menerima sekitar 18 ribu pasien asal In­donesia. Dari jumlah itu, 25 persennya atau sekitar 4.500 pasien diantaranya menjalani rawat inap di rumah sakit.Rata-rata lamanya rawat inap sekitar 3 hari, tergantung kondisi pasien. Dalam tiga hari perawatan, seorang pasien bisa merogoh kocek sekitar Rp 58,2–100 juta. Coba kita bayangkan, jika uang yang lari ke luar negeri itu terserap di dalam negeri. Uang itu bisa digunakan pemerintah untuk menambah fasilitas kesehatan termasuk pengadaan alat-alat kedokteran canggih.

Sayangnya, kita belum terbiasa berpikir investatif. Ini budaya pelayanan publik yang masih berakar kuat di negara kita. Yang ada Cuma mengejar rente de­ngan jalan mem-by-pass prosedur yang ada untuk menangguk rupiah secara cepat. Sampai kapan pembangunan ke­se­hatan kita terus memakan korban? Yang jelas, kita menyerukan secara se­rius kepada pemerintah untuk mengusut tun­tas kasus tersebut. Termasuk meng­ung­­kap dan membongkar aktor utama di balik pembuatan dan peredaran obat palsu itu. Polisi, dibantu Badan POM tidak boleh mulur mungkret untuk menguak ja­ringan bisnis pemalsuan obat bernilai mi­liaran rupiah tersebut. Kementerian Ke­sehatan juga jangan hanya bereaksi pri­hatin. Melainkan harus lebih protektif da­lam menerapkan standar pelayanan ke­sehatan, termasuk pelayanan obat-obatan ke­pada publik. Ini agar kredibilitas ter­hadap pemerintah tetap terjaga.***

Penulis adalah Warga Masyarakat, Penikmat Layanan Kesehatan.

Sumber:harian.analisadaily.com