Orang nomor satu di Indonesia tersebut, ternyata lebih me­­­milih melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Jam­bi hari ini Jumat (25/9). Kunker ke Jambi tersebut untuk meninjau langsung kebakaran lahan dan hutan (Kar­lahut) yang semakin parah dan juga ingin melihat se­cara langsung sistem yang penanganan Karlahut di Pro­vinsi Jambi.

Perubahan kunker Presiden dari Provinsi Riau ke Provinsi Jam­bi itu, cukup beralasan jika melihat kondisi titik api (hot­spot) di Jambi yang semakin banyak. Sedangkan di se­­­jumlah wilayah kabupaten/kota se Provinisi Riau titik api su­dah sangat berkurang. Namun jika kita melihat dinamika per­kembangan situasi di Provinsi Riau dengan maraknya un­jukrasa yang dilakukan ratusan mahasiswa dan ma­syarakat dari berbagai elemen, tentunya akan menimbulkan suatu per­tan­yaan !

Apakah pembatalan tersebut juga ada kaitannya dengan gejolak mengkritisi kebijakan pemerintah, yang kurang tegas dan diduga "tebang pilih" terhadap pelaku (pe­ru­sahaan) pembakar lahan dan hutan. Walau publik juga me­ngakui ratusan pelaku pembakar lahan dan hutan telah di­tetapkan sebagai tersangka, sesuai dengan  pernyataan Pre­siden agar menindak tegas pelaku Karlahut.

Selain itu, publik khususnya di Provinsi Riau melihat ke­sibukan yang sangat padat dari seorang Presiden Joko­widodo, sehingga  tidak ingin mengambil resiko jika tetap menjadwalkan ke­datangannya ke Riau. Apalagi gejolak pascaditetapkanya status Darurat Pen­cemaran Udara di Pro­vinsi Riau sangat berdampak signifikan bagi masyarakat Riau.

Dampak signifikan itu, seperti di­liburkannya akti­vitas be­­lajar mengajar, berulang kali lumpuhnya aktivitas pe­ner­ba­ngan  di bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II) Pe­kan­baru, dan meningkatnya penderita Inspeksi Saluran Per­na­fasan Atas  (ISPA) yang mencapai 31.780 orang. Bahkan pe­merintah Malaysia telah me­ngevakuasi ratusan warganya dari Kota Pekanbaru melalui bandara SSK II Pekanbaru me­nuju negara Malaysia.

Suasana "panas" dari dinamikan perkembangan di Pro­vinsi Riau  itu, dirasakan sekali oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi yang langsung bertemu de­ngan ratusan  demonstras dari berbagai elemen ma­hasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Front Rak­yat Riau Bebas Asap.   Ma­hasiswa dan masyarakat Riau meminta Plt Gubernur Riau menandatangani kesepakatan mundur, jika Karlahut terjadi di tahun 2016 mendatang dan  mencabut izin perusahaan  besar yang membuat asap di Riau. Konsekwensi dari ke­sepakatan yang dibuat ma­hasiswa dan masyarakat tersebut tentunya ditolak Plt Gubernur Riau.

Tetapi kalau kita lihat, unjukrasa berulang kali yang terjadi itu dengan berbagai tuntutan, sebenarnya untuk meng­hi­langkan kabut asap yang membuat masyarakat Riau menderita. Selain itu untuk membangkitkan keseriusan  pemerintah untuk mencabut izin operasional para pemilik peru­sa­haan pembakar lahan dan hutan, agar tidak ada lagi asap di Provinsi Riau.

Gejolak yang dirasakan Plt Gubernur Riau dari aksi yang di­lakukan ratusan mahasiswa dan masyarakat tersebut, mungkin publik melihat dan menilai, cukup Plt Gubernur Riau yang merasakannya. Sehingga orang nomor satu di In­donesia yang memiliki kesibukan luas biasa bisa mem­prio­ritaskan penanganan lain yang perlu mendapat per­hatian, seperti di Provinsi Jambi.

Karena secara realistis, publik di Riau juga harus me­ngakui titik api di Provinsi Riau sangat berkurang, namun kabut asap tetap ada. Titik persoalannya asapnya ternyata datang dari provinsi lain seperti Provinsi Jambi dan Su­matera Selatan (Palembang). Sehingga untuk meng­hentikan kedatangan asap ke Riau harus sumber asapnya dihilangkan. Untuk itu tidaklah salah Presiden memilih Provinsi Jambi dalam kunker melihat persoalan Karlahut. Na­mun begitu tidaklah salah pas­caditetapkan status Darurat Pen­cemaran Udara, Presiden berkesempatan berkunjung ke Riau. Ke­datangan Presiden pilihan rakyat ke Pro­vinsi Riau tentunya se­makin memberi semangat dan memotivasi seluruh ele­men masyarakat dan pengambil kebijakan (stakeholder) agar kualitas udara Riau menjadi sehat.

(harian analisa)