Kekhawatiran ini juga dilontarkan Wa­­­kil Presiden Jusuf Kalla melalui ber­­ba­gai media dengan menegaskan akan pen­tingnya kerukunan hidup antar umat beragama. Menurut be­liau, kebe­ra­­­gaman dan kerukunan merupa­kan mo­dal untuk tumbuh menjadi bangsa yang be­sar. Kerukunan antar umat ber­aga­ma bagi bangsa Indonesia sebenar­nya bu­kan­­lah hal yang baru. Sudah lama tum­buh di tengah-tengah masya­ra­kat dan men­jadi hal yang sangat rutin dan biasa serta menjadi bagian dari ke­hidupan se­hari-hari di berbagai pelosok ta­nah air se­­hingga harus tetap di­per­ta­han­kan dan dilestarikan keberada­annya. Hidup ru­kun, damai dan saling menghargai antar teman dan tetangga, antar kam­pung dan kawasan serta antar suku bang­sa yang berbeda faham keagamaan su­dah mem­­­­bu­daya, konon menjadi ba­gian dari ke­ar­ifan lokal sejak berabad-abad yang lalu.

Pluralisme tercermin dari sejumlah aga­ma yang diakui Ne­gara (Islam, Ka­tolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong­hucu). Atas pengakuan ini, setiap pe­meluk agama di negeri ini dapat me­laksanakan ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya, apa­bila terdapat seseorang atau seke­lom­­pok orang melakukan intimidasi atau memaksakan agama yang dianut­nya kepada orang lain, maka yang ber­sang­­kutan dapat melaporkannya ke­pada pihak yang berwenang.

Aris Totheles, philosof Yunani me­nga­takan, manusia itu adalah makh­luk so­sial zoon social yang tidak dapat hi­dup seorang diri tanpa mengadakan in­te­raksi dengan manusia lainnya. Se­bagai makhluk sosial, manusia se­nan­tiasa mela­kukan kontak sosial, ber­ko­muni­kasi dengan manusia lainnya. Da­lam proses interaksi ini, akan terjadi pro­ses pengaruh mempengaruhi. Ma­nu­­sia yang mampu beradaptasi dengan ling­­kungan masyarakat sekitarnya akan da­pat menciptakan harmonisasi kehi­du­pan diantara mereka, sebaliknya apa­bila seseorang atau sekelompok orang tidak mampu menyesuaikan diri de­ngan lingkungan masyarakatnya, atau tidak mau beradaptasi dengan lingku­ngan­nya, dapat menjadi sumber konflik (kon­flik agama, suku, etnis dan antar go­lo­ngan) yang berujung kepada pe­cah­nya perang antar etnis, antar suku, atau bahkan perang antar penganut agama.

Pluralisme agama dan Suku di Sumut

Berdasarkan data Kantor Statistik Su­matera Utara tahun 2014, Sumatera Utara memiliki penduduk lebih kurang 13.215.401 jiwa, yang terdiri dari penganut agama Islam sebanyak 65,46 %, Kristen Protestan 26,62 %, Katolik 4,78 %, Budha 2,82 %, Hindu 0,18 %, lain-lain 0,14 %. Ini berarti penduduk Su­matera Utara merupakan penduduk ter­besar ke-3 di Indonesia setelah DKI Ja­karta dan Jawa Timur. Dengan kom­posisi penduduk tersebut, suku Melayu dan suku Batak tidak merasa suku ma­yoritas walaupun jumlahnya lebih ba­nyak dibandingkan dengan suku lain­nya. Hal ini tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Misalnya di Provinsi NAD dominasi suku Aceh lebih menonjol dibandingkan dengan suku lainnya baik dalam sektor ekonomi, politik maupun pemerintahan. Demikian juga dengan Sumatera Barat, dominasi suku Minang terlihat dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, sama halnya dengan Jawa Barat, Jawa Tengah yang menjadi suku mayoritasnya adalah suku Sunda dan Jawa. Fenomena ini tidak jauh berbeda dengan beberapa Provinsi lainnya di Indonesia, pendu­duk asli menjadi suku dominan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Implementasi harmoni antar peme­luk agama di Sumatera Utara memiliki ciri yang berbeda dibandingkan dengan ma­sya­rakat lainnya di Indonesia. Antar pemeluk agama dapat hidup saling berdampingan dan bertetangga. Atas dasar kerukunan ini Sumatera Utara dijadikan sebagai tujuan studi banding kerukunan hidup antar umat beragama oleh beberapa daerah di Indonesia. Demikian juga dengan pluralisme etnis dan suku tidak hanya pada aspek sosial budaya dan ekonomi, melainkan juga pada aspek politik. Suksesi yang me­ngan­tar H. Gatot Pujo Nugroho sebagai pe­menang Pilkada tahun 2013 untuk ja­batan Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari suku Jawa, merupakan bukti pluralisme agama dan etnis di daerah ini tidak melihat seorang kandidat dari aspek kesukuan atau etniknya, demikian juga dengan bebe­rapa jabatan Bupati/Walikota dan pim­pi­nan SKPD tidak jarang dijabat oleh para pejabat yang berasal dari luar suku di daerah tersebut. Konon, daerah yang akrab dengan sapaan Horas ini banyak dihuni etnis keturunan asing seperti etnis China, Arab, India, Pakistan, Eropa dan lain-lain yang memiliki pe­ra­nan dan kedudukan penting dalam as­pek ekonomi, politik dan pemerinta­han.

Ketika memasuki bulan Syawal ta­hun 2015 yang lalu, saat umat muslim me­laksanakan Ibadah Sholat Idul Fitri di bebe­rapa tempat, secara sukarela dijaga oleh pemeluk agama Kristen dengan maksud mengantisipasi masuk­nya perusuh, provokator dan teroris, sebaliknya pada perayaan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 pada beberapa Gereja tempat umat Kristiani melak­sa­nakan ibadahnya dengan sukarela di­jaga pemeluk agama Islam, dengan maksud yang sama yaitu meng­antisi­pasi masuknya provokator dan tero­ris.Demikian juga ke­tika memasuki ta­hun baru 2016, banyak pihak yang meng­khawatirkan akan terjadinya kon­flik antar etnis, suku dan antar agama (khu­susnya antara pemeluk agama Kristen dan Islam) di Sumatera Utara, terutama pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Namun setelah beberapa hari beranjak menapaki tahun 2016, kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Hal ini tentu menjadi fakta nyata bah­wa, masyarakat Sumatera Utara masih me­megang teguh konsep plurali­sme dan harmoni.

Harapan kita tentu, menjelang Pil­kada serentak 2017 yang sudah berada diam­bang mata masyarakat Indonesia dan Sumatera Utara tetap dapat men­jun­jung konsep pluralisme dan har­mo­nisasi antar pemeluk agama, suku, etnis dan antar golongan. Semoga…!***

* Penulis adalah Wakil Dekan -I FISIPOL-UMA

sumber:harian.analisadaily.com