(Foto: Internet)

Ilustrasi

TANGGAL 9 Februari diperingati se­ba­gai Hari Pers Nasional (HPN). Tahun ini pe­­­ringatan HPN akan diada­kan di Su­ma­tera Barat. Rencananya, Pre­siden Jo­kowi bersama Menteri Kabinet dijad­wal­kan akan hadir di acara tersebut.

Berbicara tentang pers khususnya di In­­donesia, seperti sebuah novel yang tidak pernah selesai dibuat. Kehidupan pers Tanah Air masih jauh dari apa yang di­cita-citakan. Padahal dalam sebuah ne­geri demokrasi, pers adalah pilar keempat yang tak kalah penting dari tiga pilar lain; eksekutif-yudikatif-legislatif.

Salah satu masalah klasik yang tak juga tuntas adalah soal kesejahteraan in­san pers itu sendiri. Ini menjadi hal yang paling mendasar ketika kita ber­bicara tentang pers. Karena faktor inilah yang sering memicu lahirnya berbagai ma­cam turunan persoalan dalam tubuh pers Tanah Air. Jika hal ini tidak juga di­perbaiki persoalan-persoalan itu akan terus ada meski dalam bentuk yang berbeda.

Bukan rahasia umum kehidupan insan pers, terutama dari sisi ekonomi cen­de­rung lebih parah dari buruh peru­sahaan swasta. Boleh dibilang rata-rata insan pers di Indo­nesia mengalami itu. Upah yang mereka terima dari peker­jaannya sebagai jurnalis, masih sering tidak sesuai dengan standar pengupahan yang diatur pemerintah. Hal itu berbun­tut panjang, salah satunya memicu sebagian insan pers untuk menyimpang dari kode etik pers itu sendiri.

Ditambah lagi dengan gelombang media online yang memaksa sejumlah perusahaan pers konvensional (koran, majalah) banyak yang gulung tikar. Dalam beberapa tahun terakhir fenomena itu telah memunculkan istilah media kon­vensional/mainstream dan inkonven­sio­nal. Lucunya, persefsi orang terhadap me­­dia inkonvensional kerap merujuk ke­pada media online. Padahal dalam dunia pers, pemahaman seperti itu tidak ada. Media tetaplah media. Pers tetap pers. Tidak ada klasifikasi kecuali soal format yang digunakan (cetak atau elektronik).

Pemahaman ini ikut pula merembes dalam benak masya­rakat bahwa seolah-olah media inkonvensional (online) bu­kan­lah sebuah produk pers. Boleh jadi ka­rena aturan main tentang genre pers ini bisa dibilang belum jelas, tetapi itu bu­kan berarti pers jenis itu menjadi "ille­gal".

Memang kini Dewan Pers tengah ber­upaya membuat aturan main salah satu­nya dengan menyertifikasi perusahaan pers yang ada, terutama berbasis online. Te­tapi hal itu juga tidak bisa menjadi ja­minan. Karena peraturan itu lebih ter­kait soal prinsip dan himbauan. Sangsinya juga tidak bermuatan hukum. Dewan Pers sekedar lepas tanggung­ja­wab ma­na­kala pers yang tak mengikuti aturan itu tersandung kasus hukum. Kita ber­harap bias HAM seperti ini akan dibahas dalam HPN mendatang?

Siar damai

Seperti disinggung di atas, gencar di­ka­takan, media me­rupakan satu dari 4 pilar demokrasi di Indonesia. Media me­miliki peran yang vital untuk mewu­jud­kan penyeleng­garaan negara yang ter­kontrol. Termasuk berperan aktif dalam pro­ses pemilihan umum yang berasaskan jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia.

Kita ingat di masa Orde Baru, media hidup dalam tekanan penguasa. Di masa itu, media adalah bagian dari mesin po­litik penguasa. Bagian dari rezim ke­kua­saan. Tidak ada ruang bagi media yang tidak tunduk pada bayang-bayang pe­nguasa.

Namun sejak reformasi bergulir, me­dia mendapatkan kebebasannya. Un­dang-undang pers segera dibuat untuk men­jamin kebebasan itu. Hasilnya setiap orang bebas mendi­rikan perusahaan surat kabar. Media-media dengan ragam ben­tuk dan varian terus bermunculan. Media on­line itu harus dianggap sebagai bagian dari revolusi media. Bukan sebagai predator sebagaimana yang disangkakan sebagian orang. Bagaimanapun, media sosial telah menjadi produk terhebat di abad revolusi industri jilid IV ini.

Sekedar mengingatkan kembali, etos jur­nalisme adalah netralitas. Seperti apa­pun kondisi yang dihadapi, media massa haruslah bersikap netral. Bahkan untuk situasi yang menuntut keberpiha­kan, media massa mesti lebih menge­de­pankan fakta dan kebenaran. Inilah cita-cita tertinggi insan pers. Sekalipun sulit untuk dilakukan, namun hal itu bukan se­­suatu yang mustahil. Setidaknya lang­kah menuju itu tetap harus diperta­han­kan.

Memang angan-angan media menjadi sa­rana penyampai fakta dan kebenaran ini pernah ditertawakan Voltaire, pe­mikir ke­lahiran Paris, 3 abad lalu. Dicibirnya, me­dia tidak akan bisa lepas dari kepentingan pemiliknya. Jika ia seorang po­litikus, maka ia akan memanfaatkan media itu untuk me­raih kekuasaan. Jika ia seorang pengusaha, ia akan me­man­faatkan medianya sebagai senjata demi meng­halal­kan segala cara. Jika ia seorang bandit, ia akan memanfaatkan medianya sebagai topeng.

Tetapi kita tidak boleh membiarkan pe­simis ini berkem­bang di masyarakat In­donesia. Masyarakat harus dididik me­lek media. Terutama pada musim pilkada ini. Rakyat harus jeli dan kritis memilah-milah informasi. Justru rakyat yang harus ber­pikir cover both side. Rakyat harus men­jadi media bagi dirinya sendiri. Se­perti idealnya kerja-kerja jurnalistik, rak­yat secara terus-menerus harus menguji sikap skeptisnya dalam menelaah in­formasi. Sebisanya rakyat menghindari informasi tunggal. Rakyat mesti mem­bong­kar kesadarannya sendiri, bahwa ia adalah makhluk yang tidak bisa dipretensi oleh keberpihakan satu media, melainkan berusaha memperoleh kebenarannya sen­diri, lewat beragam informasi dan olah akal sehat.

Rakyat harus menguji data-data itu dan mencari tahu sendiri fakta yang ada di dalamnya. Dalam situasi pilkada seka­rang ini, rakyat harus menjadi hakim yang berhak memutuskan sendiri mana in­formasi yang boleh ia percayai.

Demikian juga harapan kita pada media. Kita berharap media melakukan kerja-kerja sesuai dengan aturan yang berlaku padanya. Media harus menjalan­kan tugasnya sebagai penyebar damai di masyarakat. Media harus kembali pada misi utamanya sebagai penyampai ke­benaran. Media harus kembali ke basic. Jurnalisme sudah ratusan tahun menye­diakan dan mempersiapkan alat bagi jurnalis, cover both sides, bahkan jika perlu cover all sides, check recheck. Ha­rus dipisahkan fakta dan opini. Jangan men­dramatisir apalagi sampai melaku­kan labelisasi. Terutama dalam konteks pilkada 2018 dan pilpres 2019 menda­tang. Media dengan kerja-kerja jurnalis­tik­nya itu mesti mengambil perannya se­bagai sarana pencerdasan politik. Ba­gaimana pun kerja jurnalisme itu me­rupakan sebuah tanggungjawab mo­ral.***

(Penulis adalah jurnalis)

sumber:analisadaily.com