(Foto:Google)

Pungutan liar (pungli) melanda berbagi sisi kehidupan. Bagi sebahagian orang pungli sudah mendarah daging di badan. Jika tidak melakukan pungli merasa meriang menggigil kedinginan. Berbagai cara dilakukan agar bertemu dengan pungli yang dirindukan. Mempersulit administrasi perkantoran adalah cara yang selalu dimainkan. Semua urusan akan dimudahkan jika diselipkan uang transport atau uang jajan. Bahkan ada yang terang-terangan meminta uang makan. Tidur tak nyenyak-makanpun tak enak jika pungli belum didapatkan. Demikianlah pungli ditamsilkan.

Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia menyebut investor harus mengeluarkan biaya ekstra hingga 17,4% dari total biaya investasi untuk biaya-biaya tak resmi. Bahkan, Bank Dunia pernah mengungkap biaya siluman tersebut sampai 22,3%. Indikasi tersebut menunjukkan betapa sudah akut-nya praktik pungli di negara ini. Besarnya biaya siluman inilah yang menjadikan banyak perusahaan asing lebih memilih menanamkan modalnya di negara lain.

Oleh karena itu, Persiden Jokowi menggulirkan program Saber (Sapu bersih) Pungli melaui Perpres No 87 Tahun 2016. Lembaga Satuan Tugas (satgas) ini dikendalikan oleh Menko Polhukam Wiranto. Satgas ini juga melibatkan instansi Polri, kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri, Hukum dan HAM, PPATK, Ombudsman RI, BIN, polisi militer TNI. Saber pungli ini memiliki fungsi intelejen, pencegahan, sosialisasi, penindakan serta yustisi. Fokus pada bidang perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik, serta pengadaan barang dan jasa.

Peranan Aparat

Ada dua komunitas yang paling dominan dalam pencegahan pungli, yakni aparat penegak hukum dan masyarakat. Pertama penegak hukum, dalam hal ini Saber Pungli. Saber Pungli harus berbenah diri memperbaiki kinerja agar eksis kembali. Harus ada koordinasi antar lembaga tinggi yang relevan dalam oprasional Saber Pungli. Jangan hanya Polri yang mendominasi sementara institusi lain tak peduli. Kurangnya kordinasi ini menciptakan Polri hanya jalan sendiri. (work alone)

Ada kasus yang sudah ditangkap oleh Saber Pungli, namun kasus tersebut malah ditolak oleh kejaksaan. Artinya ada yang tak nyambung dengan beberapa lembaga lain yang relevan. Oleh karena itu harus ditingkatkan koordinasi Unit Pelaksana Proyek (UPP) Saber Pungli baik di Provinsi maupun kabupaten/kota. Setiap daerah harus membentuk UPP dan melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya. Harus jelas dan terukur wewenang dan pembagian tugas oprasional lapangan. Agar menghindari mis komunikasi antar institusi. (avoid dissent)

Kemudian masalah anggaran. Biaya operasional menjadi hambatan kinerja Saber Pungli. Perlunya koordinasi anta�ra saber pungli dengan kemen�te�rian dalam negeri dan pemerintah dae�rah terkait untuk meningkatkan ang�garan Saber Pungli ini. Hal ini meng�ingat perlunya biaya operasional yang optimal menyesuaikan kondisi keter�jang�kauan dan luas wilayah opera�sional. Sebaiknya anggaran ini dima�suk�kan dalam rencana kerja peme�rintah daerah (RKPD). Agar jangan ter�jadi penurunan kinerja kerja hanya karena terkendala biaya operasional. (lack of capital).

Selanjutnya, aparat keamanan atau lem�baga penegak hukum harus mem�����be�rikan contoh tauladan. Istitusi Polri sebagai ujung tombak Saber Pungli harus meningkatkan pelayanan, pe�ngayom, pelindung mayarakat dari ber�bagai kejahatan dan penyimpangan. (prevent fraud). Namun perang mela�wan pungli harus dimulai dari contoh tauladan oleh pemimpin tinggi institusi Polri sampai kebawah. Semua institusi aparat keamanan jajarannya harus ber�janji menyatukan hati agar anti pungli ini menjadi konsep bersama yang akan di wariskan buat anak cucu nanti (inherited concept)

Kemudian masyarakat. Peranan ma�syarakat tak kalah penting dalam men�cegah pungli. Siapa saja yang ma�sih menemukan, merasakan, atau me��nge�tahui adanya pungli bisa mela���por�kan langsung pada Saber Pungli dengan tiga cara. Pertama de�ngan mengirim melalui situs 'saber�pungli.id.' Caranya ada registrasi sis�tim pe��laporan untuk langsung masuk ke pu�sat satgas. Kedua, melaporkan me�la�lui call center 193, dapat langsung ber��hubungan dengan operator yang disiapkan oleh satgas. Yang ketiga, se�cara manual langsung datang ke Satgas terdekat.

Akan lebih akurat jika pelapor me�miliki dokumentasi barang bukti yang ber�hubungan langsung dengan objek pungli. (court evidence). Perlu diingat, un�tuk setiap laporan warga harus mencantumkan secara singkat di mana, ka�pan dan siapa yang melakukan pu�ngli tersebut. Laporan harus jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Lapor�kan pungli yang dilakukan teman dan fa�mily. Katakan yang benar walaupun pahit sekali. Namun masyarakat tak usah cemas, karena sebagai pelapor tentu saja akan mendapat jaminan ke�rahasiaan identitas pelapor (identity hidden).

Antisipasi                              

Ada dua hal dapat mengantisipasi pungli. Pertama manajemen perijinan. Ber�dasarkan keluhan masyarakat bah�wa mengurus surat ijin adalah objek paling rawan pungli. Oleh karena itu perijinan harus mendapat kemudahan. Caranya dengan manajemen transpa�ran melaui papan pengumuman dije�laskan jalur perijinan. Selanjutnya sis�tim aplikasi akan bekerja melayani. Ca�ra ini mengurangi jumlah pegawai, waktu antri dan lobang pungli. Cara ini juga dapat menghemat kertas, waktu dan biaya pengeluaran. (benefits of savings).

Kedua Pendidikan. Cara yang pa�ling efektif merubah angka pungli me�la�lui pendidikan. Yakni pendidikan rumah dan sekolah. Pendidikan rumah dapat dilakukan dengan cara me�na�namkan karakter benci pungli sejak dini. Melatih anti pungli sejak bayi me�lalui perilaku ibu sendiri. Orang tua ja�ngan pernah berhenti mem�per�ta�nyakan barang diatas kewajaran yang di�bawa anak atau suami. Tanyakan dari mana didapat, siapa yang memberi. Jangan pernah nyaman melihat mainan atau jajanan yang dibawa kerumah pribadi. Tanamkan anti pungli sejak bayi sampai anak tumbuh tinggi.

Pastikan anti pungli tertanam rapi dalam jiwa dan hati. Anak yang begini pasti tak akan mudah tergoda dengan in�dahnya berbagai bentuk pungli sam�pai dia besar nanti. (Not easily tem�pted). Selanjutnya pesan agama, bu�daya dan etika ini hendaknya berke�sinam�bungan dari bayi sampai dewasa nanti. Jangan lupa mengawasi anak dari pergaulan setiap hari. Karena ling�kungan adalah sesuatu yang dapat mem�pengaruhi sikap tingkah laku pribadi.

Kemudian, pendidikan sekolah. Sebaiknya Kementerian pendidikan harus menambah kurikulum anti pungli sejak Taman Kanak-Kanak (TK) sam�pai Sekolah Menengah Atas (SMA) secara berkelanjutan (sustain�able edu�cation). Hadirkan kembali bi�dang study "Budi pekerti" yang pernah diajarkan pada era tahun 70-an. Kurikulum pendi�di�kan harus lebih ba�nyak menya�jikan pendidikan diban�ding pelajaran. Pen�didikan harus me�nanamkan karak�ter benci pungli dari sekarang. Pen�di�di�kan anti pungli ja�dikan ilmu tera�pan, diprak�tekkan di berbagai pem�belajaran.

Penutup

Mari bersama-sama kita dukung Sa�ber Pungli mencegah berbagai pungu�tan tak resmi. Jadikanlah Saber Pungli ini sebagai ujung tombak mem�ber�sih�kan berbagai penyimpangan Mana�je�men administrasi bangsa ini. Menya�tu�kan langkah segenap jiwa dan raga me�ngusir pungli dari bumi pertiwi. Mini�mal sumbang saran pemikiran is�yarat tanda peduli. Segera ambil bagian mengisi pembangunan ini sekecil apa�pun kontribusi dan partispasi. Jangan pernah berhenti memusuhi pungli, mulai dari diri sendiri, keluarga dan family. Jika bukan kita siapa lagi, jika bukan sekarang kapan lagi? ***

Penulis adalah Guru SMA Negeri 16 Medan, mahasiswa Program Doktor PEDI UIN SU.

Sumber:http://harian.analisadaily.com/