JAKARTA – Sambut 2018, Sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Didik Suhardi Ph.D., memprioritaskan anggaran yang naik sampai Rp300 miliar untuk meningkatkan mutu pendidikan terkait nawacita, yaitu Program Indonesia Pintar (PIP), sekolah vokasi, dan penguatan pendidikan karakter.

Dari jumlah anggaran tersebut, sebesar Rp17,9 juta akan disalurkan kepada anak-anak terdaftar PIP. Fokus sasaran diarahkan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah 3T (terpencil, terluar, tertinggal), juga anak-anak yang tidak terkena pendidikan.

"Rp17,9 juta akan diberikan kepada anak-anak PIP. Jika ada yang tidak ketampung, sosialisasinya akan kita tingkatkan," ujarnya di Jakarta, baru-baru ini.

Diketahui, masih banyak anak-anak khusunya yatim piatu, anak jalanan, dan orang lewat usia sekolah yang belum terkena bantuan PIP. Padahal, tujuan PIP adalah untuk menghilangkan kesenjangan antara yang mampu dan tidak mampu agar mereka memiliki peluang yang sama dalam mengecap bangku sekolah.

Sementara untuk sekolah vokasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy telah berusaha mendekatkan SMK dengan dunia usaha dan industri. Sudah ada 142 bidang keterampilan yang terstandarisasi SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

Adapun guru-guru, Mendikbud berupaya memberi keterampilan tambahan kepada guru adaptif agar mampu menjadi guru produktif.

"Kita perlu tahu, (SMK) kebanyakan guru normatif dan adaptif. Adaptif itu ilmu-ilmu murni seperti Matematika, Kimia, Biologi, dan sebagainya. Guru Agama dan PKn adalah guru normatif. Supaya guru adaptif bisa mengakar bidang keahlian SMK, maka guru ini kita latih kembali, terutama untuk masuk ke dunia industri supaya yang bersangkutan bisa menguasai keterampilan baru sesuai SMK di mana dia bekerja," jelasnya.

Nantinya, tambah Muhadjir, guru-guru SMK harus tersertifikasi oleh PPPPTK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Tidak hanya guru-gurunya, lulusan SMK juga bisa tersertifikasi oleh SMK yang terekognisi agar mereka mempunyai bekal terjun ke dunia kerja.

Terkait pendidikan karakter, Muhadjir meminta masyarakat untuk tidak menyalahartikan sekolah 8 jam sehari sebagai pergantian kurikulum. Sebab menurutnya, konsep ini merupakan bagian dari redesain sekolah yang terdapat dalam nawacita.

"Mulai tahun depan, rapor akademik dan perkembangan kepribadian bersumber dari seluruh aktivitas siswa di sekolah, ekstrakulikuler, dan keluarga. Kita ingin memperhatikan murid secara pribadi. Jadi, guru harus tahu kegiatan anak. 8 jam yang sering disalahpahami itu maksudnya 8 jam beban kerja guru. Setelah mengajar (di kelas), dia harus mencatat, memantau, dan membimbing anak. Itu terdapat di UU Sisdiknas," tegasnya.

(okezone.com)