JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan setelah fokus pada infrastruktur, ia akan fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebelumnya, selama memimpin pemerintahan Kabinet Kerja (2014-2019), Jokowi fokus mengejar ketertinggalan infrastruktur Indonesia. Sebab, ia menilai infrastruktur merupakan fondasi penting bagi bangsa Indonesia.

Pengembangan SDM pun dilakukan secara besar-besaran. Jokowi berharap SDM Indonesia dapat semakin mampu bertarung di kancah global. Untuk itulah, diperlukan peningkatkan kualitas SDM dengan salah satu caranya adalah jumlah SDM premium harus diperbanyak.

Program pengembangan SDM yang dilakukan juga dimaksudkan agar Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap. Seperti yang dapat dilihat di negara-negara lain yang tidak memiliki infrastruktur dan SDM yang siap. Terkait itulah, dari sisi pengembangan SDM, disiapkan sejumlah program dalam rangka penguatan kapasitas SDM masyarakat Indonesia. Program tersebut juga dimaksudkan agar terjadi kesinambungan dan keberlangsungan pembangunan nasional.

"Untuk menjaga keberlangsungan pembangunan nasional, maka pada 2020 prioritas pembangunan SDM tetap terus harus dikedepankan menyambung prioritas SDM yang dimulai di 2019 ini," ujar Jokowi ketika mempimpin rapat kabinet.

Pada bidang pendidikan, Jokowi akan fokus pada sekolah vokasi, balai latihan kerja, hingga pondok pesantren. Jokowi yang dilantik menjadi presiden Indonesia untuk periode 2014-2019 pada 20 Oktober 2014 ini memastikan anggaran akan dikucurkan dalam jumlah besar.

Selain itu, pemerintah akan mengembangkan skill guru sebagai garda terdepan di bidang pendidikan. Jokowi memperkenalkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Dengan KIP Kuliah, maka akan terbuka kesempatan bagi para pelajar dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Jokowi juga berencana akan meluncurkan Kartu Pra-Kerja, kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling, up-skilling, dan re-skilling) dan atau sertifikasi kompetensi kerja. Rencana penerbitan Kartu Pra-Kerja dilatarbelakangi adanya penilaian jika selama ini antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri tidak tersambung.

Sebagai contoh, industri garmen sering kali kesulitan mendapatkan tenaga kerja terlatih. Seiring dengan investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan, akan ada link and match antara pekerja terlatih dengan yang dibutuhkan industri. Di sinilah letak peran pemerintah untuk menyambungkan tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

"Kartu ini (Kartu Pra-Kerja) diberikan kepada lulusan SMA/SMK, akademi, lulusan universitas, yang ingin masuk ke dunia kerja, yang akan kita training dan beri pelatihan sehingga siap masuk dunia industri. Pelatihannya tak hanya di dalam, namun juga di luar. Untuk keahlian tertentu, akan kita kirim besar-besaran ke luar negeri," kata Jokowi saat memberikan sambutan di acara Deklarasi Dukungan 10.000 Pengusaha kepada Jokowi-Amin, Kamis (21/3/2019) di Istora Senayan, Jakarta.

Disebutkan Kartu Pra-Kerja merupakan jawaban untuk menutupi kesenjangan skill dan mendorong peningkatan kompetensi pekerja-pekerja Indonesia agar dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman dan revolusi industri 4.0.

Kesimpulan awalnya, selain peningkatan skill, pemerintah juga menyiapkan ekosistem yang kondusif bagi pencari kerja dan pengangguran agar bisa segera menjadi produktif. Termasuk di dalamnya link and match, pemberian insentif untuk biaya pencarian kerja, job fair berkala, dan lain sebagainya.

Pendidikan