merdeka.com

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meninjau kegiatan belajar mengakar (KBM) tatap muka di SMPN 4 Solo, Selasa (10/11). Mereka mengapresiasi perhatian dari pemerintah daerah m, khususnya wali kota, DPRD, dan gugus tugas atas terselenggaranya KBM tatap muka.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian dari Pak Wali, DPRD, dan gugus tugas. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah,” ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti.

Menurut Retno, sekolah memerlukan dukungan dari pemerintah daerah untuk mempersiapkan sekaligus menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

“SDA 5 siap dalam membuka sekolah selama masa pandemi Covid-19 ini, Daerahnya siap, sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Kalsu satu saja di antara lima ini tidak siap,maka pembukaan sekolah harus ditunda,” katanya.

Apalagi, lanjut dia, ketika tidak siapnya berada pada ranah anak. Salah satu caranya adalah mulai mengajarkan cara menggunakan masker pada PJJ (pembelajaran jarak jauh), mulai 15 menit, kemudian ditambah lagi 5 menit. Kalau sudah tatap muka paling tidak dia harus tiga jam bertahan dengan masker tanpa dibuka," terangnya.

Ia berharap, ke depan sekolah yang sudah membuka pembelajaran tatap muka bisa menularkan ke sekolah-sekolah lain yang hingga saat ini belum melaksanakannya. Selanjutnya, sekolah lain yang belum juga bisa merujuk ke sekolah yang saat ini sudah mulai melakukan PTM.

"Persiapan seperti ini sangat penting, karena pandeminya panjang, Sehingga pada jangka panjang nanti mau tidak mau di setiap zona apapun orang akan ribut buka sekolah terutama karena desakan dari orang tua. Anak-anak juga banyak yang mengalami gangguan kesehatan mental karena terlalu lama di rumah," kata dia lagi.

Retno menambahkan masih ada beberapa poin yang harus dibenahi oleh pihak sekolah. Salah satunya jaga jarak antarguru tidak sampai satu meter. Selain itu, dia juga belum melihat kesiapan perpustakaan dan musala sekolah untuk digunakan siswa.

Usai kunjungan tersebut, pihaknya akan bersurat ke pihak sekolah mana yang perlu ditambahkan. Dirinya melihat di sini nanti akan lebih mudah diperbaiki. Ada upaya mengubahnya karena didukung oleh daerah.

“Kami meminta agar sekolah tidak terlalu khawatir jika anak tidak memenuhi kompetensi mengingat kondisi serupa tidak hanya terjadi di Indonesia. Yang harus diperhatikan adalah hak hidup anak, hak sehat, barulah hak pendidikan,” tandasnya.