Peristiwa
Ancam Jokowi, Dirut Pelindo II dicap pengecut & ditantang mundur
Minggu, 30 Agu 2015 07:19
Penggeledahan juga dilakukan di ruang Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino. Hal ini membuat Lino geram. Dia bahkan langsung melaporkan hal ini kepada Kepala Bappenas Sofyan Djalil, usai tahu kantornya digeledah.
Lewat sambungan telepon, dia meminta agar Sofyan Djalil melapor ke Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan ini segera. Jika tidak, dia mengancam bakal mundur dari posisi Dirut PT Pelindo secepatnya.
"Ini contoh enggak baik untuk negeri ini. Kasih tahu Pak Presiden, kalau caranya begini saya berhenti saja besok," kata RJ Lino kepada Sofyan Jalil via telepon di Kantor Pusat PT. Pelindo II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (28/8).
Sikap Lino lantas menuai kritik dari sejumlah pihak. Lino bahkan dinilai pengecut dan ditantang untuk mundur dari jabatannya. Berikut ulasannya seperti dikutif dari merdeka.com:
Ruhut Sitompul tantang RJ Lino mundur
Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menantang Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino membuktikan ucapannya untuk mundur dari jabatannya.
"Dia perlu mundur, banyak yang mau posisi Pelindo II. Pak Jokowi itu orang baik ya, kita sayangkan banyak pembantunya yang kayagini (sikapnya)" kata Ruhut di Cipanas, Jawa Barat, Sabtu (29/8).
Ruhut juga merasa heran dengan sikap RJ Lino yang tak terima dengan penggeledahan di kantornya tapi malah mengadukan hal tersebut dengan menelepon Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Padahal, lanjut Ruhut, setiap penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian dipastikan sudah sesuai prosedur. Apalagi, RJ Lino menghubungi Sofyan Djalil di hadapan media.
"Harus hormati azas hukum before the law. Kalau merasa benar kenapa mesti takut? Jaga etika," ujarnya.
RJ Lino dinilai pengecut karena ancam Jokowi
Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto menilai Dirut PT Pelindo II, RJ Lino yang mengancam Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan kasus dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobil crane merupakan sikap pengecut. Jika RJ Lino tidak bersalah maka tak perlu takut untuk dihukum.
"Itu sikap pengecut. Mesti baik atau salah nanti pengadilan yang akan menilai. Kalau ada kasus hukum tak harus takut dan minta perlindungan sama Presiden Jokowi," kata Nico Harjanto di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (29/8).
Menurut Nico, RJ Lino tak pantas melontarkan pernyataan mengancam bakal mundur dari posisi dirut PT Pelindo. Sebab, PT Pelindo berada dalam naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
"Presiden tidak perlu memperhatikan Direktur Utama PT Pelindo II (RJ Lino) proses seperti ini. Presiden juga tidak usah memberikan perlindungan, Presiden harus fokus dalam pembangunan ekonomi," kata dia.
Cuma Dirut Pelindo II, Lino dinilai tak pantas ancam Jokowi
Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) mengecam sikap Dirut Pelindo II RJ Lino yang mengultimatum Presiden Jokowi untuk segera membereskan masalah penggeledahan yang dilakukan petugas Bareskrim Polri terhadap kantor dan ruang Dirut Pelindo II, Jumat (28/8). Lino dinilai hanya seorang direktur BUMN karenanya tak pantas mengancam Presiden Jokowi.
"SP JICT mengecam sikap Lino yang mengultimatum Presiden Jokowi untuk membereskan masalah terkait penggerebekan di Pelindo II. SP JICT prihatin Lino bisa mengancam Presiden. Lino hanya Direktur BUMN dan tidak sepantasnya dia berkata hal demikian dengan alasan apapun," kata kuasa hukum SP JICT, Malik Bawazir, Sabtu (29/8).
"SP JICT tidak pernah mengadukan Dirut Pelindo II RJ Lino ke Bareskrim. SP menyayangkan tuduhan yang sembarangan dilayangkan Lino kepada SP JICT," sambungnya.
Menurut pandangan SP JICT, saat ini operasional JICT berjalan baik dan tidak terganggu dengan masalah Pelindo II.
"SP JICT berharap pemerintah dan jajaran kepolisian juga dapat menuntaskan masalah kisruh perpanjangan konsesi yang melanggar UU dan melibatkan asing Hutchison Port Holdings," katanya.(merdeka.com)
Peristiwa
Resmi Ditutup! TMMD ke-129 Kodim 1505/Tidore Hadirkan Perubahan Nyata bagi Masyarakat
Halmahera Timur - Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Kodim 1505/Tidore resmi ditutup melalui upacara penutupan yang digelar di Desa Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Hal
Dilema Transfer Dana Pusat, Bupati Siak Minta Kemenkeu Beri Kepastian Anggaran
SIAK-Ketidakpastian jadwal dan besaran dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat kini mulai membayangi jalannya roda pemerintahan serta pelayanan dasar di Kabupaten Siak. Merespons tekanan fiskal terse
Tinggalkan Pola Lama, Pemprov Riau Wajibkan Seluruh Kebijakan Berbasis Satu Data
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengambil langkah tegas untuk memperkuat tata kelola informasi dalam pengambilan keputusan. Ke depan, seluruh kebijakan, alokasi anggaran, hingga eksekus
Cegah Pemborosan Anggaran, Pemprov Riau Terapkan Akses Satu Data Terintegrasi
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengambil langkah strategis untuk mencegah pemborosan anggaran dan tumpang tindih program melalui penguatan tata kelola informasi. Lewat ajang Forum Satu
Presiden Prabowo Buktikan Komitmen, Anggaran Pelatnas Asian Games 2023 Meningkat Rp222 Miliar
JAKARTA -Kabar baik bagi dunia olahraga Indonesia. Presiden Prabowo Subianto buktikan komitmen membangun prestasi olahraga nasional melalui program pemusatan latihan nasional (pelatnas) jangka panjang