Selasa, 21 Apr 2026
  • Home
  • Peristiwa
  • Ancam Jokowi, Dirut Pelindo II dicap pengecut & ditantang mundur

Peristiwa

Ancam Jokowi, Dirut Pelindo II dicap pengecut & ditantang mundur

Minggu, 30 Agu 2015 07:19
Merdeka.com
Dirut PT Pelindo II, RJ Lino
Petugas Bareskrim Polri menggeledah Kantor Pusat Pelindo II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (28/8). Penggeledahan terkait penyangkaan pencucian uang miliaran rupiah dengan predikat crime korupsi oleh pihak Pelindo II. Korupsi ini diduga terkait pengadaan 10 unit mobil crane.

Penggeledahan juga dilakukan di ruang Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino. Hal ini membuat Lino geram. Dia bahkan langsung melaporkan hal ini kepada Kepala Bappenas Sofyan Djalil, usai tahu kantornya digeledah.

Lewat sambungan telepon, dia meminta agar Sofyan Djalil melapor ke Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan ini segera. Jika tidak, dia mengancam bakal mundur dari posisi Dirut PT Pelindo secepatnya.

"Ini contoh enggak baik untuk negeri ini. Kasih tahu Pak Presiden, kalau caranya begini saya berhenti saja besok," kata RJ Lino kepada Sofyan Jalil via telepon di Kantor Pusat PT. Pelindo II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (28/8).

Sikap Lino lantas menuai kritik dari sejumlah pihak. Lino bahkan dinilai pengecut dan ditantang untuk mundur dari jabatannya. Berikut ulasannya seperti dikutif dari merdeka.com:

Ruhut Sitompul tantang RJ Lino mundur


Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menantang Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino membuktikan ucapannya untuk mundur dari jabatannya.

"Dia perlu mundur, banyak yang mau posisi Pelindo II. Pak Jokowi itu orang baik ya, kita sayangkan banyak pembantunya yang kayagini (sikapnya)" kata Ruhut di Cipanas, Jawa Barat, Sabtu (29/8).

Ruhut juga merasa heran dengan sikap RJ Lino yang tak terima dengan penggeledahan di kantornya tapi malah mengadukan hal tersebut dengan menelepon Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Padahal, lanjut Ruhut, setiap penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian dipastikan sudah sesuai prosedur. Apalagi, RJ Lino menghubungi Sofyan Djalil di hadapan media.

"Harus hormati azas hukum before the law. Kalau merasa benar kenapa mesti takut? Jaga etika," ujarnya.


RJ Lino dinilai pengecut karena ancam Jokowi
Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto menilai Dirut PT Pelindo II, RJ Lino yang mengancam Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan kasus dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobil crane merupakan sikap pengecut. Jika RJ Lino tidak bersalah maka tak perlu takut untuk dihukum.

"Itu sikap pengecut. Mesti baik atau salah nanti pengadilan yang akan menilai. Kalau ada kasus hukum tak harus takut dan minta perlindungan sama Presiden Jokowi," kata Nico Harjanto di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (29/8).

Menurut Nico, RJ Lino tak pantas melontarkan pernyataan mengancam bakal mundur dari posisi dirut PT Pelindo. Sebab, PT Pelindo berada dalam naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

"Presiden tidak perlu memperhatikan Direktur Utama PT Pelindo II (RJ Lino) proses seperti ini. Presiden juga tidak usah memberikan perlindungan, Presiden harus fokus dalam pembangunan ekonomi," kata dia.


Cuma Dirut Pelindo II, Lino dinilai tak pantas ancam Jokowi
Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) mengecam sikap Dirut Pelindo II RJ Lino yang mengultimatum Presiden Jokowi untuk segera membereskan masalah penggeledahan yang dilakukan petugas Bareskrim Polri terhadap kantor dan ruang Dirut Pelindo II, Jumat (28/8). Lino dinilai hanya seorang direktur BUMN karenanya tak pantas mengancam Presiden Jokowi.

"SP JICT mengecam sikap Lino yang mengultimatum Presiden Jokowi untuk membereskan masalah terkait penggerebekan di Pelindo II. SP JICT prihatin Lino bisa mengancam Presiden. Lino hanya Direktur BUMN dan tidak sepantasnya dia berkata hal demikian dengan alasan apapun," kata kuasa hukum SP JICT, Malik Bawazir, Sabtu (29/8).

"SP JICT tidak pernah mengadukan Dirut Pelindo II RJ Lino ke Bareskrim. SP menyayangkan tuduhan yang sembarangan dilayangkan Lino kepada SP JICT," sambungnya.

Menurut pandangan SP JICT, saat ini operasional JICT berjalan baik dan tidak terganggu dengan masalah Pelindo II.

"SP JICT berharap pemerintah dan jajaran kepolisian juga dapat menuntaskan masalah kisruh perpanjangan konsesi yang melanggar UU dan melibatkan asing Hutchison Port Holdings," katanya.(merdeka.com)

Peristiwa
Berita Terkait
  • Selasa, 21 Apr 2026 09:00

    PWI Pusat Serahkan Uang Duka kepada Keluarga Almarhum Zulmansyah Sekedang

    Pekanbaru-Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyerahkan uang duka cita kepada keluarga almarhum Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, sebagai bentuk kepedulian dan pengho

  • Senin, 20 Apr 2026 21:09

    Dasco Pimpin Langsung Raker Bersama Pemerintah Bahas RUU PPRT

    JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memimpin secara langsung rapat kerja (Raker) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR, bersama pemerintah dalam rangka membahas rancangan Undang-

  • Senin, 20 Apr 2026 20:55

    DPR Usul Program MBG Masuk dalam Undang-Undang

    JAKARTA â€" Wacana penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peran Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mencuat di tengah dinamika kebijakan publik nasional. Program tersebut dinilai perlu di

  • Senin, 20 Apr 2026 20:46

    Longsor TPST Bantargebang Tewaskan 7 Orang, Eks Kadis LH DKI Ditetapkan Tersangka

    JAKARTA â€" Aparat penegak hukum lingkungan menetapkan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, berinisial AK sebagai tersangka dalam perkara pengelolaan TPST Bantargebang.Insid

  • Senin, 20 Apr 2026 20:42

    Bahlil Ancam Rumahkan ASN yang Hambat Investasi Sektor Energi

    JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah mempercepat realisasi investasi di sektor energi. Ia bahkan mengancam akan 'merumahkan

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.