JAKARTA-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengimbau agar seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak takut dalam mengeksekusi program kerja Pemprov DKI Jakarta. Ia mengaku siap pasang badan apabila ada PNS Ibu Kota dikriminalisasi atas kebijakan yang telah dikeluarkan.

"Asal tidak korupsi. Kalau sampai mereka (SKPD) dizolimi, dicari-cari kesalahannya padahal dia tidak salah, atau kalau semua divonis dan dihukum, aku berani kok gantiinnya," ujar Djarot, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Djarot berharap, SKPD bisa fokus pada proyek Pemprov DKI. Sebab, rendahnya serapan anggaran menjadi masalah utama pemerintahan Ibu Kota.

"Ini haknya rakyat. Harus dialokasikan ke masyarakat untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Supaya APBD DKI bermanfaat bagi masyarakat," ungkapnya.

Mantan Wali Kota Blitar itu menjelaskan, Pemprov DKI akan melakukan evalusi lantaran rendahnya serapan anggaran ibu kota. Djarot mengungkapkan, adanya perubahaan dari Perda ke Pergub dalam APBD DKI 2015 membuat program kerja Pemprov DKI menjadi tidak normal.

"Ini evaluasi dalam proses perencanaannya. 2015 itu kan gonjang-ganjing tidak normal. Artinya, dalam prosesnya ya seperti ini susah dieksekusi. Mudah-mudahan tahun 2016 awalnya bagus, benar, dan di jalan yang lurus. Sehingga hasilnya nanti baik," tukas Djarot. (okezone.com) Peristiwa