Fahrin Waruwu

Bangunan baru Kantor DPRD Rohul yang dinilai terbengkalai.

Menurut Hardizon dan Eka, Pimpinan Forum Lintas Negeri (FLN) Rohul, audit total diperlukan sebagai bentuk pertanggung jawaban Bupati, sehingga tidak menjadi beban bagi Bupati penerusnya.

"Kita minta lembaga pengawas seperti BPK dan BPKP turun ke Kabupaten Rohul untuk melakukan audit total proyek pembangunan," kata Hardizon dan Eka, Kamis sore (20/8) di Pasirpengaraian

Disebutkan Hardizon, ada beberapa item proyek yang harus di audit, yakni, proyek multi years Islamic Center, Pasar modern kampung Padang, Gedung Daerah, Bangunan Kantor DPRD yang tidak dilanjutkan pembangunannya serta beberapa ruas jalan di wilayah Kabupaten Rohul.

Selain itu, hal terpenting yang juga harus di audit adalah pertanggung jawaban penyertaan modal Pemkab kepada pihak ketiga, seperti ke Perusahaan Daerah Rohul Jaya serta Bank Perkreditan Rakyat.

"Audit BPK dan BPKP harus dilakukan secara transfarans, karena hal ini menyangkut pertanggung jawaban uang rakyat Rohul," tegas Eka.

Diungkapkannya, memang betul bahwa selama ini tiap tahun, Bupati sudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban ke DPRD, tapi untuk akhir masa periode jadi audit total harus dilakukan.

"Kan pak Achmad tidak bisa mencalonkan lagi, jadi proyek proyek vital yang dibangun selama jabatannya harus di audit total, itu semua demi kepentingannya sendiri dimasa datang dan tidak menjadi beban bupati setelahnya," ungkapnya. (Fah)