Sahril Ramadana

LUBUKDALAM - Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK) dan masyarakat ahliwaris pembebasan lahan PTPN V Lubuk Dalam yang mendirikan pos jaga di kebun kelapa sawit milik PTPN V Lubuk Dalam saat ini belum dapat perhatian dari berbagai pihak.

Pendirian pos jaga ini sudah berjalan selama 9 hari, mulai dari tanggal 191015 hingga hari ini, pihak perusahaan dan pemerintah belum ada respon apapun untuk kasus pembebasan lahan ini.

" Selama kita berjaga di posko ini, hanya beberapa orang yang datang, itu pun hanya datang, bantuan apapun tidak ada " pungkas Niko (38) ketua untuk keamanan dan huru hara PWRCPK DPC Kabupaten Siak kepada media ini Rabu 281015.

Posko yang didirikan oleh masyarakat yang mengatasnamakan ahliwaris dari lahan yang di Comot oleh pihak PTPN V Lubuk Dalam mulai dari tahun 1982 hingga sekarang belum ada bantuan bentuk apapun dari pemerintah selama posko ini berdiri di perkebunan milik PTPN V Lubuk Dalam.

" Kalau dari pihak perusahaan selalu datang, tapi hanya memantau saja kalau dari pemerintah hanya Camat dan Orang-orang dari kantor bupati yang datang, itupun hanya datang, yang lain tidak,"tambah Niko

Meunurut data yang spiritriau.com himpun dilapangan, yang berjaga setiap hari di pos jaga yang dibuat oleh masyarakat dan PWRCPK hanya 4 sampai 6 orang per 8 jam sekali.

" Kita hanya berjaga 4 sampai 6 orang dalam 8 jam sekali, karena melihat kondisi ekonomi kita juga, biaya ditanggung oleh masing-masing yang berjaga, karena bantuan tidak ada sama sekali, "tambah Niko. (Ril)