Pemprov Riau dan Komnas HAM Bahas Konflik Agraria di Rohul dan Kampar

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Jumat, 17 Jul 2026 10:52

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima kunjungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk berkoordinasi terkait penanganan pengaduan kasus sengketa lahan. Pertemuan ini difokuskan pada penyelesaian konflik agraria di Desa Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dan Desa Kota Garo, Kabupaten Kampar.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Riau, Kamis (16/7/2026) ini membahas secara mendetail permasalahan tata kelola lahan yang melibatkan masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan PT Agrinas Palma Nusantara.

"Forum ini menjadi sarana untuk memberikan gambaran utuh mengenai permasalahan yang menjadi perhatian Komnas HAM. Pemprov Riau siap memberikan penjelasan yang sesuai," ujar Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur.

Zulkifli menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung proses penanganan pengaduan yang tengah berjalan. Ia berharap Komnas HAM dapat menjembatani sekaligus mengoordinasikan harapan masyarakat Riau yang terdampak sengketa tersebut.

"Tanah yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu, dulu secara adat dibuat kepemilikannya. Sekarang semua ada administrasinya, jadi berbeda tentunya dan menyebabkan konflik di sana," jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P Siagian menyampaikan bahwa pengaduan terkait persoalan agraria merupakan isu yang masih mendominasi secara nasional. Riau memiliki tantangan tersendiri mengingat melimpahnya kekayaan sumber daya alam di wilayah tersebut.

"Secara nasional, Komnas HAM mendapat banyak pengaduan soal konflik seperti ini, cuma beda lokasinya. Saat ini di Riau. Apalagi Riau sangat kaya, bukan hanya di bawah bumi saja, namun di atas juga," terangnya.

Menurut Saurlin, tata kelola sumber daya alam yang kurang optimal kerap memicu sengketa di tengah masyarakat. Kasus di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar memiliki karakteristik serupa serta berkaitan langsung dengan operasional PT Agrinas Palma Nusantara.

"Dua kasus ini sudah kami tangani. Masyarakat datang melakukan pengaduan karena merasa tidak menjadi pihak yang mendapatkan keuntungan dari proses yang dilakukan PT Agrinas. Pengelolaan di Agrinas belum terlalu stabil, masih belajar mengelola sawit dan lainnya, sehingga terjadi kekacauan dalam tata kelolanya," urainya.

Pertemuan lintas instansi ini memberikan banyak informasi bagi Komnas HAM, terutama mengingat kentalnya adat istiadat dan budaya di Riau. Setelah memahami dinamika di lapangan, pihak Komnas HAM akan merumuskan langkah lanjutan bersama tim guna menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat.(goriau)