Merdeka.com

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan partainya menolak praktik poligami. Grace tidak akan merestui kader, pengurus, dan anggota legislatif dari PSI mempraktikkan poligami.

"Saya sepakat dengan Grace untuk pelarangan poligami di Indonesia, terutama pegawai negeri atau TNI dan lain-lain, termasuk anggota parlemen," katanya saat dihubungi, Rabu (12/12).

Dia menjelaskan, ada pandangan lain yang tidak ingin poligami dilarang, melainkan diperketat. Caranya dengan memperketat syarat-syarat poligami. Seperti dilakukan perhitungan apakah memang cocok buat istri dua atau empat, mendapat persetujuan istri pertama, dan apakah bisa berbuat adil.

"Ingat berbuat adil bukan hanya materi tapi juga cinta dan perhatian. Karena pengadilan itu manusia biasa, pasti tidak bisa menjalankan semua prosedur pengecekan syarat-syarat tersebut dan korupsi di kita masih tinggi. Jadi, seketat apapun mau dibatasi kayaknya tidak akan," jelasnya.

Ruby menyarankan agar kampanye monogami digalakan. Sebab, dia menjelaskan, semua penelitian tidak ada yang menemukan kalau poligami itu membahagiakan, yang ada menyengsarakan keluarga, terutama perempuan dan anak-anak.

"Poligami semakin marak karena dorongan gerakan radikalisme, yang mengembalikan alih-alih membawa kemurnian Islam, tapi justru membuat Islam terbelakang karena kawin muda marak, poligami marak," jelasnya.

"Jadi, saya mendukung kalau ada Parpol atau pimpinan Parpol mendorongkan agenda penghapusan poligami dan lebih mendukung promosi monogami," tutup Ruby.

Sementara itu, Grace menegaskan, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Itu dilakukan karena praktik tersebut merupakan salah satu sumber ketidakadilan bagi perempuan.

"Riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya praktik poligami menyebabkan ketidakadilan perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan," ucapnya.

Tekad penolakan poligami, terang Grace, juga nantinya akan dilakukan jika PSI suatu saat nanti lolos ke parlemen. Partainya akan menjadi yang pertama berjuang merevisi UU Poligami.

"Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah, pertama, memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta aparatur sipil negara," terang Grace.

(merdeka.com)