ilustrasi

BENGKALIS -  Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang  Pemilihan Kepala Desa dan Bantuan Hukum akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)  oleh DPRD Bengkalis melalui sidang paripurna yang digelar  pada Senin (28/12/2015) malam. Selain itu DPRD juga menerima laporan dari Pansus ULP yang memberikan 9 rekomendasi untuk menjadi catatan terhadap ULP.

Ketua DPRD Bengkalis H. Heru Wahyudi ketika dihubungi, Selasa (29/12/2015) mengatakan bahwa dua Perda yang disahkan tersebut hendaknya segera disosialisasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis agar secepatnya bisa dimanfaatkan.

"Tentu ada mekanismenya setelah disahkan menjadi Perda ini, namun kita harapkan Pemkab Bengkalis agar hendaknya segera mensosialisasikan Perda ini untuk dijadikan sebuah Perbup nantinya," harap Heru Wahyudi.

Selain itu juga kata Heru Pansus ULP yang memberikan 9 rekomendasi terhadap ULP dimana ULP diminta untuk melakukan perbaikan kinerja dan manajemen yang ada saat ini untuk lebih baik pada pelaksanaan pada lelang tahun 2016 nanti.

"Kita memberikan apresiasi kepada kawan-kawan yang ada di DPRD, karena telah bekerja semaksimal mungkin dan tepat waktu sehingga dua Perda ini bisa disahkan pada akhir tahun ini," ujar Heru Wahyudi.

Ditambahkannya juga bahwa dalam tahun 2015 ini DPRD telah mengesahkan sebanyak 6 Perda dan hendaknya bisa dilaksanakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku saat ini.(Sup)