Fahrin Waruwu

Paripurna sebelumnya

ROKANHULU - Pelaksanaan Rapat paripurna tentang penyampaian laporan Pansus sekaligus pengambilan keputusan terhadap 3 Ranperda dan penyampaian Ranperda RPJMD serta Ranperda Pembinaan dan Pengawasan Koperasi yang telah dijadwalkan Selasa (4/10) pukul 10.00 Wib batal dilaksanakan.

Sehingga Pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hulu mengaku kecewa, di karenakan minimnya jumlah Anggota DPRD Rohul yang hadir, sehingga rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap 3 Ranperda dan penyampaian dua Raperda baru tersebut batal dilaksanakan, karena Anggota DPRD Rohul tidak memenuhi kuorum.
       
Pantauan beberpa awak media di ruang Paripurna DPRD Rohul, semulanya pada pukul 11.00 WIB, kehadiran Anggota DPRD Rohul hanya 18 orang dari 45 anggota DPRD Rohul. Karena belum memenuhi kuorum, maka sidang ditunda pada pukul 14.00 Wib. Pada saat sidang dibuka, tingkat kehadiran dari Anggota DPRD Rohul menjadi 10 orang.
      
''Batalnya sidang paripurna, karena tidak kuorum kehadiran Anggota DPRD Rohul. Kita tidak tau alasan ketidakhadiran dari Anggota DPRD Rohul yang telah diundang untuk menghadiri Rapat paripurna hari ini (Selasa, red),''ungkap Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH kepada wartawan, Selasa (4/10).
       
Ketua DPRD Rohul mengaku kecewa dengan kurang disiplinya Anggota DPRD Rohul, dimana pada agenda Rapat parpurna pengambilan keputusan terhadap 3 ranperda yang telah selesai bahas oleh Pansus, jumlah Anggota DPRD Rohul yang hadir minim. Sehingga rapat paripurna batal dilaksanakan.
       
Dengan batal paripurna, maka Banmus DPRD Rohul akan menjadwal ulang pelaksanaan agenda rapat paripurna tersebut, tentu lanjut Kelmi, konsekuensinya banyak agenda yang sebelumnya telah ditetapkan Banmus akan terganggu.
       
Seperti percepatan pembahasan Ranperda RPJMD Rohul 2016-2021 yang mestinya disampaikan Pemerintah Kabupaten Rohul ke DPRD Rohul batal.
       
''Ini jelas akan mempengaruhi terhadap pembahasan RAPBD Rohul 2017, karena pembahasan RAPBD 2017 harus tuntas terlebih dulu Ranperda RPJMD Rohul 2016-2012.Kita minta Pengurus Partai politik, untuk melakukan
pembinaan kader-kadernya yang dududk di DPRD, agar memiliki tugas dan tanggungjawabn terhadap lembaga DPRD,'' ujarnya
       
Disamping itu, kata Politisi Partai Demokrat Rohul itu, keaktifan dari Anggota DPRD Rohul saat ini, tidak berbanding antara tanggungjawab didalam daerah dengan luar daerah.
       
''Ketika ada perjalanan dinas luar, Anggota DPRD Rohul hadir
seluruhnya, sebaliknya ketika rapat paripurna yang digelar hari ni,
sangat minim yang hadir. Tentu ini menjadi catatan bagi Pengurus Parpol yang kader-kadernya duduk di DPRD untuk dilakukan evaluasi, bila mana tidak disiplin, dan kalau tak mau jadi anggota DPRD Rohul, yang di PAW saja,'' tegasnya.
       
Dengan batalnya pelaksanaan rapat paripurna tersebut, mengakibatkan
dua Ranperda yakni Ranperda tentang Pencegahan dan  Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika
dan zat adiktif lainnya, Ranperda tentang Bantuan Hukum serta Revisi Tatib DPRD Rohul yang seharusnya diambil keputusan persetujuan atau pengesahan tertunda. (fah)