JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Mulyadi terang-terangan tak setuju dengan ide partainya merapat ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Mulyadi ingin Gerindra mengontrol roda pemerintahan agar tak melenceng.

"Prinsipnya harus ada mekanisme control terhadap jalannya roda pemerintah. Kalau Gerindra masuk dalam koalisi yang mendukung pemerintah, maka sangat besar peluangnya roda pemerintah akan melenceng dari rambu-rambu pemerintah yang melaksanakan undang-undang," kata Mulyadi saat dimintai tanggapan, Jumat (28/6/2019) malam.

"Maka, Gerindra sangat efektif menjadi oposisi kuat yang menjalankan fungsi kontrol tersebut," tegas dia.
Mulyadi mengatakan sebaiknya Gerindra mengawasi jalannya lewat pemerintah sebagai oposisi di parlemen. Gerindra diharapkannya bisa memberi perlindungan bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

"Sudah sewajarnya proses penyelenggaraan bernegara sesuai dengan kaidah demokrasi yang sehat, ada eksekutif, ada legislatif yang salah satu tugasnya mengawasi jalannya pemerintah dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dianggap keluar dari semangat untuk memberikan kesejahteraan, keadilan dan perlindungan bagi bangsa dan rakyat Indonesia," ujar Mulyadi.
Mulyadi menyebut kekuasaan tak boleh diselewengkan. Dia ingin Gerindra melakukan tugas mengontrol kekuasaan.

"Kita tidak ingin kekuasaan diselewengkan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu dan membahayakan kedaulatan negara," tegas dia.
Politik