Fahrin Waruwu

Asisten I Setda Rohul buka palaksanaan bimtek kampanye oleh KPU.

ROKAN HULU - Dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentatak 9 Desember 2015 Mendatang, yang mana Kabupaten Rohul salah satu masuk didalam perhelatan tersebut,  Asisten I Pemerintahan Setda Kabupaten Rokan Hulu Juni Syafrin menghimbau kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan Polri di Rohul tidak terlibat politik praktis pada Pilkada serentak 2015 tersebut.

 
"Kita himbau kepada seluruh PNS se Kabupaten Rohul, untuk mengikuti aturan yang ada ditambah edaran KemenPan, hindari diri dari pilitik praktis, kata Asisten PemRohul Juni Syafrin saat mewakili Bupati Rohul membuka "Bimbingan Teknis (Bimtek) Sosialisasi dan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2015" di Hotel Sapadia Pasir Pengaraian, Sabtu (15/8/2015) sore
 
Meski surat edaran surat edaran Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), 22 Juli 2015 lalu, belum ada di di terimanya namun yang dia baca di media massa, PNS, anggota TNI dan Polri dilarang terlibat politik.
 
"Cuma yang masih agak abu-abu sampai sekarang ini adalah PNS. Mereka punya hak pilih, namun tidak boleh ikut kampanye," ujarnya.
 
Menurut Juni, menjelang Pilkada seperti sekarang ini PNS akan rawan dipolitisir. Ia mengimbau PNS mentaati surat edaran Menpan RB, agar tidak terlibat dalam politik. Karena jika ketahuan, bakal ada sanksi, baik sanksi ringan, sanksi sedang, hingga sanksi berat.
 
"PNS itu masih dikukung oleh aturan yang ada. Dari itu jangan sesekali ada di lokasi kampanye. Ada PNS yang sudah difoto oleh petugas Panwas, baru dia memohon," ungkapnya.
 
Juni menambahkan Pilkada bukan untuk memecah belah, namun untuk memilih pemimpin yang sangat terbaik dari yang terbaik. Ia mengimbau warga Rohul tidak terpecah belah karena beda dukungan di Pilkada nanti. "Jangan sampai kita pecah belah," ajak Juni dan menerangkan bahwa setiap pelaksanaan Pilkada juga rawan sengketa.(Fah)