JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko berharap rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019 terlaksana sebelum putusan sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai harapan Moeldoko itu lebih bersifat seperti ancaman.

"Biarkan mengalir natural. Jangan dipaksakan biar hasilnya baik. Itu imbauan (Moedoko) atau ancaman itu kok ngasih deadline sebelum MK gitu lo," ujar Direktur Hukum dan Advokasi BPN Prabowo Sandi Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi, Kamis (20/6/2019) malam.
Dasco mengatakan proses rekonsiliasi tidak bisa dipaksakan. Menurutnyam, gugatan Prabowo ke Mahkamah Konstitusi adalah sebuah langkah yang tepat.

"Proses rekonsiliasi itu tidak bisa dipaksa-paksakan. Apa yang sudah berjalan seperti sekarang ini sudah bagus, di mana dalam langkah konstitusional yang diambil oleh Pak Prabowo di jalur MK," kata dia.

Dasco mengatakan kedua belah pihak akan menerima hasil putusan MK. Jadi proses rekonsiliasi akan berjalan setelah putusan MK tersebut.

"Biarkanlah ini mengalir seperti air dan saya yakin setelah keputusan MK, apa pun hasilnya, kedua belah pihak harus menghormati dan proses rekonsiliasi juga pasti akan berjalan," kata Dasco.

Lebih lanjut, Dasco menilai harapan Moeldoko tersebut tidak perlu dihiraukan. Menurutnya, harapan yang memuat penetapan deadline itu justru akan mengganggu proses rekonsiliasi.

"Itu harapan rekonsiliasi Moeldoko itu harapan atau ancaman karena (ada deadline) sebelum MK? Dan menurut saya manuver yang tidak perlu itu supaya jangan dilakukan, justru akan mengganggu proses rekonsiliasi," tutupnya.
Sebelumnya, Moeldoko mengatakan upaya rekonsiliasi antara calon presiden Joko Widodo dan calon presiden Prabowo Subianto terus dilakukan. Ia berharap rekonsiliasi ini bisa terwujud sebelum sidang MK selesai. Menurutnya, rekonsiliasi ini harus segera dilakukan untuk mencairkan suasana setelah Pilpres 2019.

Politik