JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) rasional terkait wacana meningkatkan gaji para kepala daerah. Menurut BPN, sudah seharusnya para kepala daerah diberi gaji tinggi agar meminimalisir penyebab korupsi.

"Kami dari awal sudah menyampaikan bahwa gaji kepala daerah, gaji ASN, gaji jaksa, hakim, polisi, TNI, harus naik. Bagaimana kita mau membangun bangsa kalau gaji para pemangku kebijakannya rendah. Kan tidak adil," kata Jubir BPN Andre Rosiade kepada detikcom, Kamis (24/1/2019) malam.
Dia mengatakan gaji para kepala daerah saat ini tegolong kecil karena tanggung jawab para kepala daerah, seperti APBD yang harus dikelola sangat besar. Andre pun menyinggung kembali pernyataan Prabowo saat debat pilpres soal meningkatkan gaji kepala daerah agar mencegah korupsi.

"Pak Prabowo ingin membenahi struktur gaji, meningkatkan gaji para pejabat, PNS, kepala daerah, tentara, hakim, jaksa, semua dinaikin. Caranya bagaimana? Ya negara harus menyediakan uang sejak awal. Makanya, Pak Prabowo bilang masalah kita uang nggak ada. Makanya, Prabowo-Sandiaga hadir dengan program ekonomi agar uang ada, bisa bayar utang, termasuk menggaji kepala daerah," ucapnya.

Menurut Andre, ide Prabowo itu ditolak Jokowi yang merupakan capres petahana. Namun, Andre memuji Kemendagri yang dianggap tetap rasional karena menjadikan peningkatan gaji para kepala daerah sebagai prioritas ke depan.

"Kalau Kapuspen Kemendagri mungkin rasional ya bahwa gaji nggak cukup. Kalau Pak Jokowi jawabannya pencitraan, beda kalau Kapuspen melihat ini masalah serius. Sudah stadium empat, ditangkapi terus (kepala daerah). Jadi Kapuspen Kemendagri melihat rasional memang harus butuh kenaikan gaji (kepala daerah)," ujar Andre.
Sebelumnya, Kemendagri menyebut persoalan penghasilan menjadi salah satu penyebab kepala daerah terlibat korupsi. Sebagai pencegahan, Kemendagri menyatakan peningkatan gaji kepala daerah menjadi prioritas.

"Saya pikir salah satu faktor pemicu kepala daerah selalu mencari-cari sumber pembiayaan alternatif bahkan di luar ketentuan hukum. Ke depan soal peningkatan penghasilan tetap kepala daerah atau wakil kepala daerah patut menjadi prioritas. Ini penting agar sang pemimpin daerah yang kita pilih melalui proses Pilkada yang di pilih secara langsung, yang begitu mahal tidak tumbang seketika karena soal-soal korupsi," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharudin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/1).

Hal itu disampaikan Bahtiar terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Mesuji Khamami. Meski mewacanakan peningkatan gaji para kepala daerah, Bahtiar menyatakan kenaikan gaji itu masih memerlukan kajian lebih lanjut.

(Detik.com) Politik